Logo BeritaSatu

Komisi IV DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Nelayan untuk Perbaiki PNBP

Jumat, 15 Oktober 2021 | 11:25 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah meningkatkan tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan dan kelautan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021. Komisi IV DPR yang salah satu tugasnya membidangi urusan kelautan menilai seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan kapasitas nelayan untuk meningkatkan PNBP pada sektor kelautan dan perikanan.

"Seharusnya pemerintah mendorong peningkatan kapasitas nelayan Indonesia mulai dari aspek perkapalan, cold storage dan pemasaran produk agar PNBP di sektor kelautan dan perikanan kita bertambah," kata Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan di Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Dalam PP 85/2021 yang diperjelas dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 86 tahun 2021 serta Kepmen Nomor 87 tahun 2021, terdapat banyak aturan yang memberatkan nelayan karena adanya peningkatan tarif serta jenis pungutan PNBP tersebut. Beberapa peningkatan tarif yang dianggap memberatkan seperti urat izin usaha perikanan (SIUP), pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan, pelayanan tambat dan labuh di pelabuhan atau pendaratan ikan, dan pelayanan dok kapal.

Selain itu juga ada peningkatan tarif pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel, pelayanan masuk pelabuhan, pelayanan penggunaan ruang pendingin, freezer, serta cold storage, dan jenis pelayanan lainnya. Daniel menilai terdapat kenaikan tarif lebih dari 100% melalui beleid terbaru itu.

"Kami meminta pemerintah tidak memberatkan pajak kepada rakyat di tengah dunia perikanan babak belur dan banyak yang bangkrut selama lima tahun ini. Sektor lain seperti pajak mobil, pariwisata, maupun investasi mendapat subsidi dan relaksasi dari pemerintah, ini nelayan malah dibebani dengan kenaikan PNBP 200-500%," tuturnya.

Daniel menilai seharusnya pemerintah memikirkan cara untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan. Sebab Indonesia dinilai masih tertinggal dengan negara-negara tetangga, padahal kekayaan laut Indonesia diperkirakan mencapai USD 1.338 miliar atau sekitar Rp 19.133 triliun.

"Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana regulasi dari pemerintah bisa mengoptimalkan perikanan tangkap, budi daya, hingga industri bioteknologi. Saya juga berharap pemerintah bisa serius mengatur penerimaan negara dari potensi laut dan mencegah kebocoran pendapatan negara, bukan dengan meningkatkan tarif PNBP yang memberatkan nelayan," ucap Daniel.

Untuk mencegah kebocoran pendapatan negara, Legislator dari dapil Kalimantan Barat itu menilai perlu adanya peningkatan patroli laut untuk mencegah pencurian potensi laut, khususnya di Natuna Utara. Daniel mengatakan, aktivitas perikanan tangkap berkontribusi pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga peningkatan terhadap daya saing sektor perikanan penting dilakukan.

"Kalau itu tidak dilakukan, dampaknya terhadap nelayan Indonesia sangat besar. Kita tidak mau suatu saat kita lebih memilih impor berbagai hasil laut karena jauh lebih murah dan akibat dari produksi kita kalah bersaing, ini faktor fundamental yang harus dipikirkan pemerintah sejak dini," sebutnya.

Daniel pun berharap agar pemerintah mengkaji ulang terbitnya PP 85/2021. Meski aturan itu disebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan disalurkan kembali untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, namun pemerintah diharapkan tidak merugikan nelayan serta pelaku perikanan.

"Kalau KKP tidak bisa membantu nelayan, minimal jangan malah mempersulit. Karena seperti diketahui, walaupun kekayaan ikan kita sangat besar, tapi kenyataannya banyak nelayan kita sering pulang tanpa hasil tangkapan ikan maksimal. Bahkan ada yang sama sekali tidak bawa tangkapan karena berbagai faktor kendala seperti cuaca ekstrem, sementara PNBP harus dibayar sebelum berlayar," ujar Daniel.

"Belum lagi masalah infrastruktur yang masih sering ditemukan, termasuk kurangnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan stasiun pengisian BBM di berbagai pelabuhan," sambungnya.

Pemerintah diminta untuk membantu nelayan dengan mempermudah proses penangkapan ikan dan pemasarannya. Salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan di pelabuhan sesuai dengan amanat UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

"Selama ini KKP masih belum membuat perikanan di Indonesia maju, tapi malah menaikkan tarif PBNP di tengah masa sulit. Ini sama saja pangan rakyat mau dipajakin tinggi, nanti rakyat kita tidak bisa lagi makan ikan," ungkap Daniel.

Anggota dewan yang concern dengan persoalan nelayan itu mengingatkan banyaknya penolakan atas PP 85/2021. Kepada Daniel, beberapa kelompok nelayan menyatakan akan mogok melaut apabila aturan yang mulai diterapkan pada 18 September lalu itu diteruskan.

"Saya minta pemerintah sungguh-sungguh mendengarkan kesulitan mereka dan membatalkan kenaikan ini," imbaunya.

Daniel mengingatkan agar pemerintah lebih fokus untuk memperbaiki sektor perikanan Indonesia agar bisa menambah PNBP.

"Termasuk juga dengan meminta perguruan tinggi memastikan mahasiswa jurusan perikanan dan kelautan melaksanakan program Merdeka Belajar agar turun langsung membantu meningkatkan kualitas perikanan dalam negeri," tutup Daniel.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Update Korban Gempa Cianjur: 323 Meninggal Dunia dan 9 Orang Hilang

BNPB mencatat 323 korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur, per Senin 28 November 2022. Sementara itu sebanyak 9 orang masih dinyatakan hilang.

NEWS | 28 November 2022

Cegah Politik Uang, Bawaslu Kerja Sama dengan Gopay dan OVO

Bawaslu akan lakukan kerja sama dengan platform digital seperti Gopay dan OVO untuk mencegah terjadinya politik uang.

NEWS | 28 November 2022

Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Harta Rp 17,9 Miliar

Kasal Laksamana Yudo Margono yang diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI memiliki harta Rp 17,9 miliar.  

NEWS | 28 November 2022

DPR Bakal Gali 5 Hal Ini kepada Yudo Margono Saat Fit and Proper Test

DPR akan menggali lima hal utama kepada Kasal Laksamana Yudo Margono saat fit and proper test calon Panglima TNI nanti. 

NEWS | 28 November 2022

Puan Ungkap Alasan Kasal Yudo Margono Dipilih Jadi Calon Panglima TNI

Ketua DPR, Puan Maharani mengungkapkan alasan Kasal Laksamana Yudo Margono menjadi calon panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. 

NEWS | 28 November 2022

Solidaritas Guru, Alumni UPI Himpun Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

56 guru tewas akibat gempa Cianjur, Alumni UPI serentak bergerak menggalang bantuan untuk para korban.

NEWS | 28 November 2022

Tilang Manual Masih Diberlakukan terhadap Sejumlah Pelanggaran

Polda Metro Jaya masih melakukan tilang manual terhadap sejumlah pelanggaran di jalan raya, seperti kendaraan tanpa pelat nomor.

NEWS | 28 November 2022

Menangis, Ferdy Sambo Sebut Sia-sia Pangkat Jenderal jika Tak Bisa Jaga Istri

Ferdy Sambo menangis karena menilai sia-sia bagi dirinya sudah berpangkat jenderal jika tidak mampu menjaga istrinya, Putri Candrawathi.

NEWS | 28 November 2022

Putri Terus Menangis Saat Beberkan Skenario Ferdy Sambo

Putri Candrawathi terus menangis saat membeberkan skenario Ferdy Sambo terkait peristiwa tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

NEWS | 28 November 2022

UMP DKI Naik 5,6% Jadi Rp 4,9 Juta, Ini Penjelasan Disnaker

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) naik 5,6% menjadi sebesar Rp 4,9 juta pada 2023.

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Apartemen The Veranda Ditargetkan <em>Topping Off</em> Akhir 2023

Apartemen The Veranda Ditargetkan Topping Off Akhir 2023

EKONOMI | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE