Logo BeritaSatu

Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

Minggu, 17 Oktober 2021 | 22:03 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menilai politik dinasti berpotensi korupsi karena menutupi borok dan melanggengkan korupsi sebelumnya. Untuk itu, Boyamin menyatakan, politik dinasti harus dicegah.

"Dinasti politik kenapa kemudian berpotensi atau setidaknya bahasa saya potensi korupsinya besar, itu ya karena memang dalam rangka menutupi borok dan melanggengkan korupsi yang sebelumnya," kata Boyamin kepada Beritasatu.com, Minggu (17/10/2021).

Boyamin membeberkan sejumlah catatan terkait politik dinasti berpotensi menjadi korupsi yang masif. Pertama, katanya, politik berbiaya tingi. Tanpa politik dinasti, kepala daerah sudah berpotensi melakukan korupsi untuk mengembalikan modal saat mencalonkan diri.

"Kedua, apapun ketika menjadi kepala daerah ini merasa menjadi manusia yang berbeda statusnya. Sehingga dia harus menjadi orang yang juga kaya raya karena merasa dirinya orang hebat, mampu dipilih, dan kemudian menjadi seperti berwibawa, maka dia juga harus tidak boleh miskin atau tidak boleh biasa-biasa saja. Maka dia harus kaya raya. Kaya rayanya dari mana, dari cara korupsi," ungkapnya.

Boyamin menegaskan, akibat berbiaya politik tinggi atau mahal, maka kepala daerah melakukan korupsi untuk kembali modal.

"Kemudian untuk menjadi lebih hebat lagi, harus parlente dan sebagainya dengan cara korupsi. Karena apa, dari proses biaya politik yang tinggi tadi seakan-akan perjuangannya berat, dan merasa manusia yang berbeda stutusnya sehingga ya, otomatis menjadi ingin kaya," katanya.

Ketiga, lanjut Boyamin, karena sikap tamak. Sebab, terdapat sejumlah penyelenggara yang tetap melakukan korupsi, meski merupakan orang kaya.

"Sudah cukup tetap korupsi. Artinya dari sikap tamak itu menjadikan seorang kepala daerah korupsi," katanya.

Hal ini diperparah ketika kemudian terjadi politik dinasti. Karena apa? Dinasti itu untuk menutupi korupsi yang dilakukan kepala daerah sebelumnya dan diteruskan istri atau anaknya dalam rangka untuk menutupi korupsi-korupsi sebelumnya.

"Dengan apa cara-caranya, ya ketika istri atau anaknya atau siapa pun keluarganya menjadi pejabat berikutnya berusaha menutupi borok-borok yang lalu, berusaha misalnya ada proyek-proyek yang dikorupsi, kemudian ditambahi proyek baru, sehingga tertutup korupsinya. Misalnya proyek jalan rusak karena dikorupsi, maka oleh penerusnya cepat-cepat diadakan proyek baru untuk menutupi kerusakan itu. Ini dari kacamata fisik," jelasnya.

Menurut Boyamin, borok korupsi lain yang ditutupi semisal jual beli jabatan, kemudian jual beli izin tambang yang harus dilanjutkan generasi berikutnya.

"Tapi apakah dinasti itu semua korupsi ya memang tidak, satu dua lah. Tapi sebagian besar menjadi korupsi dari dinasti," tegasnya.

Boyamin melanjutkan, politik dinasti seakan-akan hanya mereka saja yang mampu menjalankan roda pemerintahan.

"Itu kan sikap yang sombong, dan itu seakan-akan tidak ada orang lain yang bisa memimpin daerah tersebut. Inilah yang kemudian seakan-akan pengalaman-pengalaman itu, menjadikan dinasti itu semakin memonopoli pemerintahan, memonopili sumber daya dan memonopoli juga dari sisi dugaan-dugaan korupsi," katanya.

Boyamin menegaskan, politik dinasti harus dilarang dan dicegah. Setidaknya, kata Boyamin, terdapat jeda waktu sebelum sanak keluarga mencalonkan diri kembali.

"Semestinya dinasti untuk ke depan dilarang, dicegah dan itu misalnya diberi jarak. Boleh dinasti maju lagi menjadi kepala daerah tapi dibatasi minimal 10 tahun. Kalau memang hebat kan tetap bisa saja maju lagi anak dan istrinya," katanya.

Diketahui, politik dinasti kembali mencuat seiring dengan langkah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka suap terkait sejumlah proyek di Muba. Selain Dodi, kasus ini juga menjerat Kadis PUPR, Herman Mayori; Kabid SDA atau PPK Dinas PUPR Muba, Eddi Umari; dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

Dodi diduga memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa lelang proyek. Atas rekayasa lelang tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin diduga menerima suap sekitar Rp 2,6 miliar dari Suhandy yang mendapat empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Muba. Sebagian suap itu telah diserahkan Suhandy kepada Dodi Reza melalui Herman Mayori dan Eddi Umari.

Dodi merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan yang juga mantan Bupati Muba, Alex Noerdin. Saat ini, Alex Noerdin ditahan Kejaksaan Agung di Rutan Salemba atas dua kasus korupsi. Kedua kasus korupsi yang menjerat Alex, yakni dugaan korupsi dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta kasus dugaan korupsi dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Sebelum Dodi Reza dan Alex Noerdin, terdapat sejumlah politik dinasti yang terjerembab korupsi. Sebut saja politik dinasti di Probolinggo, Cimahi, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Banten, Kendari, dan sejumlah daerah lainnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Pastikan Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK memastikan segera memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Awasi Potensi Korupsi Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal isu bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana yang dikelola dengan tidak amanah.

NEWS | 2 Desember 2022

Persiapan Pemilu 2024, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

KPU menggelar rapat konsolidasi nasional dalam rangka persiapan Pemilu 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Ekonomi Global Suram, Jokowi Minta KPU Efisien Gunakan Anggaran Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengingatkan KPU untuk efisien menggunakan anggaran Pemilu 2024 karena Pemilu kali ini digelar dalam situasi ekonomi global yang suram. 

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Investor <em>Kripto</em> Masih Ragu-ragu, Bitcoin Gagal Tembus US$ 17.100

Investor Kripto Masih Ragu-ragu, Bitcoin Gagal Tembus US$ 17.100

EKONOMI | 16 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE