Logo BeritaSatu

Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo, Kejagung Tetapkan 3 Tersangka

Kamis, 21 Oktober 2021 | 22:55 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), menetapkan tiga orang tersangka perkara dugaan korupsi pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) tahun 2016-2019. Ketiganya langsung dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan awalnya Kejagung memanggil tujuh orang saksi terkait kasus dugaan korupsi itu. Namun, hanya empat orang yang memenuhi panggilan dan tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

"Tiga diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada Perum Perindo tahun 2016-2019," ujar Leonard, Kamis (21/10/2021).

Dikatakan Leonard, ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial NMB, LS dan WP. NMB selaku Direktur PT Prima Pangan Madani ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-35/F.2/Fd.2/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-31/F.2/Fd.2/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021; kemudian LS sebagai Direktur PT Kemilau Bintang Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-34/F.2/Fd.2/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-30/F.2/Fd.2/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021.

"WP selaku karyawan BUMN/mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan Perum Perindo ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-29/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021," ungkapnya.

Leonard menyampaikan, guna mempercepat penyidikan ketiga tersangka dilakukan penahanan. Tersangka NMB dan LS ditahan selama 20 hari ke depan, sejak 21 Oktober sampai dengan 9 November 2021, di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-23 dan Print-24/F.2/Fd.2/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021.

"Tersangka WP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021, selama 20 hari, terhitung sejak 21 Oktober sampai dengan 9 November 2021, di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejaksaan Agung," katanya.

Menurut Leonard, perkara dugaan korupsi ini bermula ketika Perum Perindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013, hendak meningkatkan pendapatan perusahaan, pada tahun 2017. Ketika Direktur Utama Perindo dijabat oleh SJ, Perum Perindo menerbitkan Surat Hutang Jangka Menengah atau Medium Term Notes (MTN) dan mendapatkan dana sebesar Rp 200 miliar yang terdiri dari Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 – Seri A dan Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 – Seri B.

"Tujuan MTN tersebut digunakan untuk pembiayaan di bidang perikanan tangkap. Namun faktanya dana MTN Seri A dan seri B tidak digunakan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana prospek atau tujuan penerbitan. MTN seri A dan seri B sebagian besar digunakan untuk bisnis perdagangan ikan yang dikelola oleh Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Processing (FTP) yang dipimpin oleh tersangka WP," jelasnya.

Leonard melanjutkan, pada Desember 2017, Direktur Utama Perindo berganti kepada RS yang sebelumnya merupakan Direktur Operasional Perum Perindo. Kemudian, RS mengadakan rapat dan pertemuan dengan Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan (P3) Ikan atau Strategy Bussines Unit Fish Trade and Processing yang diikuti juga oleh saksi IP sebagai Advisor Divisi P3 untuk membahas pengembangan bisnis Perum Perindo menggunakan dana MTN seri A dan seri B, kredit Bank BTN Syariah dan kredit Bank BNI.

Diketahui, saksi IP yang juga diminta hadir untuk menjalani pemeriksaan, meninggal dunia ketika hendak dimintai keterangan di ruang pemeriksaan Kejagung, hari ini.

Menurut Leonard, ada beberapa perusahaan dan perseorangan yang diduga direkomendasikan oleh IP kepada Perindo untuk dijalankan kerja sama perdagangan ikan yaitu, PT Global Prima Santosa, PT Kemilau Bintang Timur dan lainnya.

"Selain beberapa pihak yang dibawa oleh IP, juga terdapat beberapa pihak lain yang kemudian menjalin kerja sama dengan Perindo untuk bisnis perdagangan ikan antara lain: PT Etmico Makmur Abadi, PT SIG Asia, CV Ken Jaya Perkara, CV Tuna Kieraha Utama, PT Prima Pangan Madani, PT Lestari Sukses Makmur, dan PT Tri Dharma Perkasa. Metode yang digunakan dalam bisnis perdagangan ikan tersebut adalah metode jual beli ikan putus. Dalam penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan tersebut di atas, Perindo melalui Divisi P3/SBU FTP tidak ada melakukan analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangan usaha," jelasnya.

Selain dari itu, kata Leonard, dalam melaksanakan bisnis perdagangan ikan tersebut, beberapa pihak tidak dibuatkan perjanjian kerja sama, tidak ada berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan, dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mitra bisnis Perum Perindo.

"Akibat penyimpangan dalam metode penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan oleh Perum Perindo, menimbulkan verifikasi syarat pencairan dana bisnis yang tidak benar dan menimbulkan transaksi-transaksi fiktif yang dilakukan oleh mitra bisnis perdagangan ikan Perum Perindo. Kemudian transaksi-transaksi fiktif tersebut menjadi tunggakan pembayaran mitra bisnis perdagangan ikan kepada Perum Perindo kurang lebih sebesar Rp 149 miliar," katanya.

Leonard menegaskan, proses penyidikan masih difokuskan kepada SBU Perdagangan Ikan. Sementara, untuk SBU penangkapan dan SBU aquacultur penentuan perbuatan melawan hukum serta penentuan pertanggungjawaban hukum dilakukan seiring dengan penyidikan lanjutan.

"Sebelum dilakukan penahanan tersangka NMB, tersangka LS, dan tersangka WP telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19," tandasnya.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi: Dukungan Masyarakat Dayak Diperlukan dalam Pembangunan IKN

Jokowi mengatakan, dukungan masyarakat Suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

NEWS | 29 November 2022

Tergenang Banjir, Jalan Raya Puri Kembangan Macet

Jalan Raya Puri Kembangan Jakarta Barat, Selasa (29/11/2022) pagi, macet karena tergenang banjir.

NEWS | 29 November 2022

Kekompakan Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Dudung

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman menunjukkan kekompakan.

NEWS | 29 November 2022

Tiongkok Pilih Jalan Tegas Redam Warga Protes Kebijakan Covid-19

Pemerintah Tiongkok memilih jalan tegas untuk meredam warga protes kebijakan Covid-19 yang jarang terjadi di negara itu.

NEWS | 29 November 2022

Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Pergantian Nama Calon Panglima TNI

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak ada pergantian nama calon Panglima TNI yang masuk ke DPR dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

NEWS | 29 November 2022

Mensesneg Tegaskan Presiden Fokus Jalankan Roda Pemerintahan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan roda pemerintahan.

NEWS | 29 November 2022

Salim Segaf Salurkan Bantuan dari Anggota PKS untuk Korban Gempa Cianjur

Salim Segaf Al Jufri mendatangi posko tanggap bencana gempa bumi Cianjur di kantor DPD PKS Cianjur.

NEWS | 29 November 2022

Kemenkumham Ungkap Pentingnya Pelatihan bagi Kurator Negara

Kemenkumham mengungkap pentingnya pelatihan bagi pegawai Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator negara.

NEWS | 29 November 2022

Satelit Karya Anak Bangsa Diluncurkan Bareng Roket Elon Musk

Satelit nano karya anak bangsa Surya Satellite-1 (SS-1) berhasil meluncur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) dari Florida AS.

NEWS | 29 November 2022

ELT Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Tidak Berfungsi

ELT atau emergency locator transmiter milik helikopter Polri yang jatuh di Belitung berhasil ditemukan dalam keadaan tidak berfungsi.

NEWS | 29 November 2022


TAG POPULER

# Ferdy Sambo


# Impor Beras


# UMP DKI Jakarta


# Pemimpin Berambut Putih


# Adian Napitupulu


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jokowi: Dukungan Masyarakat Dayak Diperlukan dalam Pembangunan IKN

Jokowi: Dukungan Masyarakat Dayak Diperlukan dalam Pembangunan IKN

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE