Logo BeritaSatu

MAKI Dorong Kejagung Buktikan Wacana Hukuman Mati untuk Terdakwa Kasus Asabri

Senin, 1 November 2021 | 14:27 WIB
Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta , Beritasatu.com - Wacana penerapan hukuman mati kepada para pelaku korupsi yang tengah dikaji Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat dukungan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Hukuman mati akan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia termasuk pelaku kasus korupsi Asabri.

MAKI dalam kesempatan ini juga meminta penerapan itu dilakukan pada kasus Asabri yang menimbulkan kerugian besar pada masyarakat. Hal itu diungkapkan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menanggapi pernyataan Jaksa Agung terkait rencana penerapan hukuman mati di Jakarta, Senin (1/11/2021).

Advertisement

"Jangan hanya lips service. Harus segera terapkan pada proses tuntutan berikutnya. Paling dekat kasus Asabri yang saat ini sedang sidang dan sebentar lagi akan agenda tuntutan," ujar Boyamin.

Ditambahkannya, rencana Jaksa Agung tersebut untuk membuat jera para perampok uang rakyat. Dalam kasus korupsi di PT Asabri, ada dua pihak yang bisa dijerat dengan hukuman mati yakni terdakwa Benny Tjokro dan Heru Hidayat.

"Setidaknya ada dua orang yang memenuhi syarat untuk dituntut hukuman mati karena ada pemberatan Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi, yaitu adanya pengulangan, karena sebelumnya pernah melakukan korupsi di Jiwasraya dan kemudian terlibat di Asabri," kata Boyamin.

Menurutnya, hukuman mati bisa dikenakan kepada mereka yang telah berulang kali terlibat kasus korupsi. Hukuman mati juga bisa dikenakan kepada mereka yang korupsi dalam keadaan bencana.

"Soal nanti hakim mengabulkan atau tidak, itu soal lain. Setidaknya upaya JPU menuntut hukuman berat kepada koruptor sudah dilakukan," tegas Boyamin.

Dalam perkara Jiwasraya, baik Heru Hidayat dan Benny Tjokro sama-sama dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akibat perbuatannya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,807 triliun. Atas perbuatannya Heru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10.728.783.375.000. Sementara Benny Tjokro sebesar Rp 6.078.500.000.000.

Sama halnya dalam perkara korupsi di Asabri. Keduanya juga diduga pihak yang paling berperan dalam penyelewengan dana pensiun milik tentara itu. Taksiran kerugian negaranya mencapai Rp 22 triliun lebih.

Guna mengembalikan kerugian negara, pihak Kejagung menyita sejumlah aset milik terdakwa, termasuk terdakwa Benny Tjokrosaputra dan Heru Hidayat. Hanya saja penyitaan oleh Kejagung atas aset Benny dan rekan-rekannya, menurut kuasa hukumnya telah melebihi tanggungan.

Sebaliknya dengan terdakwa Heru Hidayat, yang sampai saat ini jauh dari memadai, bahkan terkesan hanya pasang badan. Padahal, jumlah kerugian yang diakibatkan Heru itu jauh lebih besar dibanding terdakwa yang lain. Apalagi diduga kuat terdakwa ini melindungi mitranya untuk selamatkan sejumlah aset miliknya.

Itulah sebabnya, sejumlah mitra Heru seperti AP, mantan Dirut PT Inti Agro Resources Tbk yang juga menjabat Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) dan PT Gunung Bara Utama (GBU), sampai saat ini belum pernah diperiksa penyidik. Padahal berdasar catatan transaksi di Bursa Efek Indonesia, AP mampu melakukan penjualan langsung (menjual dengan nama sendiri ) saham FIRE miliknya ke Asabri dan dibeli oleh Asabri melalui Panin Securitas dalam sehari (26/7/2018) sebanyak 40.920.400 lembar saham senilai Rp 231 miliar dengan harga Rp 5.650 per lembar atau 10 kali lipat harga IPO saham tersebut.

Sebulan sebelumnya, (29/6/2018), AP ternyata juga telah menjual saham FIRE miliknya , yang juga hanya dalam tempo satu hari kepada Aurora Sharia Equity yang dikelola PT Aurora Asset Management untuk Asabri, sebanyak 10.978.000 lembar saham senilai Rp 54.978.000.000dengan harga Rp 5.100 per lembar yang juga 10 kali lipat dari harga IPO.

"Itu (mitra-red) semestinya juga harus dibongkar oleh jaksa penyidik Kejaksaan. Jangan berhenti pada para terdakwa saja , tapi juga mitra-mitranya yang turut bekerja sama. Sebab ada jalan masuknya (penyidikan-red) dari keterangan para terdakwa," kata pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang dihubungi terpisah.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

5 Top News: Kabar Reshuffle, Tuntutan Bharada E hingga Tewasnya Mahasiswi Ditabrak

Selain berita mengenai perombakan kabinet atau reshuffle, berita soal tuntutan Bharada E dan juga tewasnya mahasiswi ditabrak di Cianjur mendapat perhatian besar,

NEWS | 31 Januari 2023

PKB Tunggu Parpol Pilihan Kaesang

Wakil Sekjen PKB itu berharap rencana Kaesang terjun ke politik menjadi momentum bagi para generasi Z dan milenial mengambil pilihan masuk di politik praktis.

NEWS | 31 Januari 2023

Polresta Malang Pulangkan Puluhan Aremania

Dari 107 orang yang sebelumnya diamankan, setelah diperiksa ternyata mereka mengaku tidak ikut dalam aksi demonstrasi di kantor Arema FC.

NEWS | 31 Januari 2023

Pemkot Jakpus Bangun 4 Embung Cegah Banjir di Cempaka Putih

Pemkot Jakpus membangun embung di Kecamatan Cempaka Putih untuk menampung air hujan. Selain itu, untuk mencegah potensi banjir.

NEWS | 31 Januari 2023

Covid-19 Subvarian Kraken, Pemerintah: Disiplin Prokes Diperlukan

Kemunculan Covid-19 subvarian Omicron XBB 1.5 atau Kraken mengingatkan masih perlunya memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan.

NEWS | 31 Januari 2023

Polda Metro Respons Pengakuan Wanita dalam Audi yang Tabrak Mahasiswi di Cianjur

Polda Metro Jaya merespons pengakuan penumpang wanita di sedan Audi A6 yang menabrak mahasiswi Selvi Amalia Nuraeni di Cianjur, hingga tewas.

NEWS | 30 Januari 2023

Politeknik Tridaya Virtu Morosi Selenggarakan Studi Vokasi Industri

Politeknik Tridaya Virtu Morosi menyelenggarakan program studi vokasi industri dan bertekad mencetak serta membentuk SDM unggul dan berkompeten.

NEWS | 31 Januari 2023

Siap-siap, Rekrutmen Calon ASN 2023 Bakal Segera Dibuka

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 bakal segera dibuka.

NEWS | 31 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diprediksi Kembali Defisit tahun 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memprediksi aset bersih dana jaminan sosial atau DJS kembali defisit pada tahun 2024.

NEWS | 30 Januari 2023

Polri Kirim 15 Personel Jadi Penyidik di KPK Selama 4 Tahun

Polri mengirimkan 15 personel untuk diperbantukan menjadi penyidik di KPK. Mereka akan bertugas selama empat tahun ke depan.

NEWS | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Soal Reshuffle Kabinet, Waketum PPP Sebut Dengar Kabar

Soal Reshuffle Kabinet, Waketum PPP Sebut Dengar Kabar

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE