Logo BeritaSatu

PSI Ungkap 2 Pelanggaran Anies Pinjam Uang Rp 180 Miliar demi Formula E

Senin, 15 November 2021 | 14:35 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai setidaknya ada dua pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meminjam uang ke Bank DKI atau utang untuk membayar commitment fee Formula E pada 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar. Utang tersebut terungkap dari Surat Kuasa Nomor 747/-072.26 tanggal 21 Agustus 2019.

Berbekal surat kuasa tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kemudian melakukan pembayaran pada 22 Agustus 2019.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, dua pelanggaran dimaksud adalah, pertama, terkait dengan Pasal 141 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

“Kontrak Formula E mengatur bahwa commitment fee adalah kewajiban Jakpro, sehingga logikanya tagihan pembayaran dari FEO dikirimkan ke Jakpro, bukan ke Dispora. Pertanyaannya, saat Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee Formula E, apakah ada surat tagihan dari FEO ke Dispora? Jika Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee tanpa ada tagihan ke Dispora, maka itu bisa dianggap melanggar PP Nomor 12 tahun 2019,” ujar Anggara kepada Beritasatu.com, Senin (15/11/2021).

Pelanggaran kedua, menurut Anggara, terkait dengan Pasal 141 ayat (2) PP nomor 12 tahun 2019 yang menyebut bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Anggaran commitment fee Formula E dialokasikan di APBD-P 2019 sebesar Rp 360 miliar. Pemprov DKI melakukan pembayaran termin pertama commitment fee Rp 180 miliar pada 22 Agustus 2019. Sementara itu, Perda Nomor 5 tentang APBD-P 2019 baru ditetapkan pada 24 September 2019.

“Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar Formula E sebelum Perda Nomor 5 tentang APBD-P 2019 ditetapkan. Ini jelas melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019,” tandas Anggara.

Menurut Pasal 141 ayat (3) PP nomor 12 tahun 2019, pembayaran sebelum Perda tentang APBD-P bisa dilakukan dilakukan untuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak diatur di PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 69. Jika membaca Pasal 69 tersebut, bisa dikatakan bahwa Formula E tidak masuk kategori keadaan darurat dan keperluan mendesak. Oleh sebab itu, demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kami minta agar commitment fee Formula E Rp 560 miliar ditarik kembali,” pungkas Anggara.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Sejarah Lokananta, Perusahaan Musik Tertua di Indonesia

Lokananta, adalah harta karun yang nyaris terlupakan. Titik nol industri musik Indonesia ini sempat mengalami jatuh bangun sejak didirikan pada 1956.

NEWS | 28 November 2022

Said Aqil: Utamakan Keutuhan Bangsa di Tahun Politik

Said Aqil Siroj meminta seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah belah karena kondisi itu justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik identita.

NEWS | 28 November 2022

Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan Humas Pemerintah (GPR) memiliki peran sentral dalam diseminasi informasi bagi masyarakat.

NEWS | 28 November 2022

Pasca-Gempa Cianjur, BNPB Ajak Warga yang Rumah Masih Layak Huni Kembali

BNPB melaporkan hingga hari ini, Minggu (27/11/2022), telah terdaftar 62.628 rumah yang rusak akibat gempa Cianjur.

NEWS | 28 November 2022

Ini Cara Cegah Nyeri Sendi Semakin Parah

Seiring bertambahnya usia, kekuatan tulang dan sendi juga ikut berkurang dan menjadi penyebab osteoartritis atau radang sendi.

NEWS | 27 November 2022

Persoalan Papua Harus Jadi Prioritas Panglima TNI Baru

Salah satu skala prioritas dari Panglima TNI baru adalah persoalan pengamanan di Papua

NEWS | 27 November 2022

Panglima TNI Baru Harus Pastikan Anak Buah Selalu Bersama Rakyat

Panglima TNI baru yang nantinya akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa harus bisa memastikan anak buah selalu dekat dan berada bersama rakyat.

NEWS | 27 November 2022

Butuh Tenda Kecil, Pengungsi Gempa Cianjur Mulai Diserang Penyakit ISPA

Menurut Bupati Cianjur, tenda-tenda kecil dibutuhkan agar pengungsi bisa pindah ke depan rumahnya masing-masing guna menghindari penderita ISPA.

NEWS | 27 November 2022

Kemenkominfo Apresiasi Kerja Humas Pemerintah Selama G-20

Kemenkominfo memberi apresiasi atas hasil kerja keras kerja humas pemerintah, utamanya terkait komunikasi publik perhelatan Presidensi G-20 Indonesia.

NEWS | 27 November 2022

Longsor Tutup Jalan Lembang Maribaya

Material tanah longsor yang menutup badan jalan, membuat arus lalu lintas yang menghubungkan antardua desa dan sejumlah tempat wisata ditutup sementara.

NEWS | 27 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

NEWS | 1 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE