Logo BeritaSatu

Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Diusulkan Ditinjau Ulang

Rabu, 17 November 2021 | 23:13 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana perekrutan 57 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri, diusulkan untuk ditinjau ulang, bahkan dibatalkan. Sebab, rekrutmen tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Rekrutmen 57 orang eks pegawai KPK harus dibatalkan, karena tidak sesuai UU ASN,” kata pengamat politik Karyono Wibowo kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Karyono membeberkan Pasal 62 ayat 2 UU ASN menyebut, “Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang”. Kompetensi dasar yang dimaksud salah satunya terkait wawasan kebangsaan.

Sementara, Pasal 63 ayat 1 menyatakan, “Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diangkat menjadi calon PNS”. Artinya, menurut Karyono, 57 eks pegawai KPK dapat diangkat menjadi CPNS jika lolos seleksi kompetensi dasar, salah satunya TWK. Faktanya, para mantan pegawai itu tidak lolos. Karenanya, tidak dapat diangkat menjadi ASN di lingkungan KPK dan diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri.

Ketentuan hukum lainnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 23 ayat 1 huruf a yang menyatakan batas usia paling tinggi pada saat melamar menjadi ASN adalah 35 tahun. Karyono menyatakan banyak dari 57 eks pegawai KPK tersebut yang sudah berusia di atas 35 tahun.

“Beberapa orang dari 57 eks pegawai KPK tersebut merupakan mantan anggota Polri yang diberhentikan dari institusi Polri. Selain itu, ke-57 orang tersebut juga sudah diberhentikan secara hormat dari KPK, karena tidak lolos asesmen TWK, sehingga tidak bisa dialihkan menjadi ASN di lingkungan KPK,” ujar Karyono.

“Oleh karena itu, mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk melamar menjadi PNS di kementerian/lembaga manapun sesuai PP 11/2017 Pasal 23 ayat 1 huruf c, karena pernah diberhentikan baik sebagai anggota Polri maupun secara keseluruhan (57 orang) sebagai pegawai KPK,” imbuh Karyono.

Lebih lanjut, Karyono menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XIX/2021 telah menyatakan proses alih status pegawai KPK yang menggunakan metode TWK sesuai dengan UUD 1945. Kemudian, melibatkan pihak yang kompeten dan tidak diskriminatif sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa pihak.

“MK menyatakan bahwa Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK berlaku bagi seluruh pegawai KPK bukan hanya untuk pegawai KPK yang tidak lolos TWK, sehingga adanya 57 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK merupakan fakta,” kata Karyono.

Karyono mengungkapkan ada juga keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 26 P/HUM/2021 yang menolak gugatan uji materiil terhadap Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat tentang TWK menyatakan TWK merupakan persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan. Tujuannya untuk memperoleh output materiil, yaitu pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta pemerintah yang sah.

“57 eks pegawai KPK tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom Nomor 1 Tahun 2021, tetapi karena hasil asesmen TWK mereka sendiri yang tidak memenuhi syarat,” kata Karyono.

Berdasarkan Putusan MK dan MA tersebut, Karyono menegaskan pelaksanaan TWK sesuai Perkom KPK 1/2021 sebagai syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah konstitusional. Selain itu juga tidak diskriminatif, karena berlaku bagi seluruh pegawai KPK. Selanjutnya, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, hasil TWK yang membuat 57 pegawai KPK tidak dapat diangkat menjadi ASN dan harus diberhentikan dengan hormat adalah sah secara hukum.

Oleh karena itu, Karyono mengingatkan jika Polri masih melanjutkan perekrutan 57 eks pegawai KPK tersebut menjadi ASN, maka berpotensi melanggar UU ASN, PP 11/2017, putusan MK dan MA yang telah berkekuatan tetap.

“Selain itu, perekrutan tersebut akan menimbulkan standar ganda dalam penerimaan ASN karena masih terdapat ratusan ribu guru honorer, tenaga kesehatan, lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang tidak bisa mendapatkan status sebagai ASN karena gagal dalam seleksi, baik itu seleksi kompetensi dasar ataupun seleksi kompetensi bidang,” demikian Karyono.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BNPB: Bencana Hidrometeorologi Diperkirakan Merata pada Desember

BNPB menyatakan, potensi terjadi bencana hidrometeorologi diperkirakan merata pada Desember 2022 mendatang.

NEWS | 29 November 2022

Tim Peneliti UGM Klaim Deteksi Gejala Sebelum Gempa Cianjur

Gejala gempa Cianjur itu tertangkap melalui sistem peringatan dini yang dikembangkan UGM dengan mengukur konsentrasi gas radon dan groundwater level 1-3.

NEWS | 29 November 2022

Ganjar Instruksikan Pemda ke Lapangan Antisipasi Inflasi

Ganjar Pranowo menginstruksikan 35 pemda untuk turun ke lapangan secara rutin hingga Januari 2023 guna mencegah terjadinya inflasi.

NEWS | 29 November 2022

Menlu Retno: Indonesia Akan Jadikan ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Dunia

Menlu Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia selama menjabat sebagai Ketua ASEAN. 

NEWS | 29 November 2022

Hujan Deras Guyur DKI, Beberapa Ruas Jalan Terendam Banjir

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (28/11/2022) petang, mengakibatkan beberapa ruas jalan teredam banjir.

NEWS | 28 November 2022

DPR Bakal Sahkan Kasal Yudo Margono Jadi Panglima TNI Sebelum 15 Desember

Ketua DPR Puan Maharani meyakini, pihaknya dapat mengesahkan Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sebelum masa reses 15 Desember mendatang.

NEWS | 28 November 2022

Ada 9 Panggung di Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina

Erick Thohir mengungkapkan ada sembilan panggung di acara resepsi pernikahan Kaesang dan Erina yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo.

NEWS | 28 November 2022

Presiden Pilihan Versi Adian Napitupulu, Yang Lanjutkan Program Jokowi

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengungkapkan kriteria sosok yang dia nilai pantas untuk dipilih menjadi presiden pilihan berikutnya.

NEWS | 28 November 2022

Kocak, Tanggapan Wagub Jabar soal Pemimpin Berambut Putih

Menanggapi pernyataan Jokowi soal pemimpin berambut putih, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum malah mengunggah fotonya dengan rambut kuning, mirip Naruto.

NEWS | 28 November 2022

KPK Umumkan Penetapan Tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK mengumumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bruno Fernandes Dua Gol, Portugal Lolos 16 Besar Piala Dunia 2022

Bruno Fernandes Dua Gol, Portugal Lolos 16 Besar Piala Dunia 2022

SEMESTA BOLA 2022 | 35 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE