Begini Jawaban Anies soal UMP Jakarta 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya sedang memproses kenaikan upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Anies berjanji, jika sudah diputuskan dan ditetapkan, akan segera disampaikan kepada publik.

"Nanti, lagi proses, nanti kalau sudah final dikabarin," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Terkait UMP 2022, Anies sebelumnya telah bertemu dengan para buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11/2021). Para buruh ini berasal dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang menuntut kepastian kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2022.

Di hadapan para buruh, Anies berjanji akan memberikan insentif-insentif kepada para buruh atau pekerja sehingga biaya hidup bisa dikurangi. Hal ini, kata Anies bisa menjadi langkah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh selain kenaikan UMP 2022.

"Kita di Jakarta ikhtiarkan agar bisa membantu di aspek pembiayaan supaya biaya hidup di Jakarta bisa lebih kecil sehingga teman-teman semua bisa menabung dan harapannya kesejahteraan meningkat," ujar Anies di hadapan para buruh.

Anies menjelaskan, terdapat dua cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk buruh, yakni menaikkan pendapatan dan mengurangi pembiayaan atau pengeluaran. Cara pertama, kata Anies, dilakukan dengan menaikkan UMP sehingga pendapatan buruh bertambah. Namun, kata Anies, untuk menaikan UMP sudah ada aturan Kementerian Tenaga Kerja.

"Saya sampaikan UMP itu mengatur pendapatan maka di situ diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi, untuk menaikkan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati," tandas Anies.

Cara kedua, lanjut Anies, merupakan cara yang bisa diintervensi oleh Pemprov DKI, yakni mengurangi pengeluaran atau pembiayaan para buruh dengan cara memberikan insentif-insentif seperti pangan murah, transportasi publik gratis, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat dan program-program Pemprov DKI Jakarta lainnya yang membuat buruh bisa mengurangi pengeluarannya.

"Misalnya biaya transportasi di Jakarta itu satu keluarga bisa sampai lebih dari 20%, 25%, bahkan ada yang sampai 30% (dari pengeluaran), dengan diberikan biaya transportasi gratis maka mereka langsung mendapatkan keleluasaan," ungkap dia.

Contoh lain, kata Anies, soal pangan murah. Asosiasi atau organisasi buruh didorong untuk membuat koperasi sehingga Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya akan menyuplai beras-beras tersebut ke koperasi buruh dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.

"Jadi, kami membantu dengan mengeluarkan mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung, selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," pungkas Anies.