Logo BeritaSatu

Telegram Panglima TNI Dinilai Akan Perlancar Penegakan Hukum

Kamis, 25 November 2021 | 16:44 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyambut baik terbitnya Surat Telegram (STR) Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. TB Hasanuddin menilai telegram tersebut akan memperlancar proses penegakan hukum.

"Saya kira dengan adanya aturan baru ini tentu akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, surat panggilan dijamin sampai karena melalui satuan TNI yang dipanggil serta ada jaminan dari komandan satuan untuk menghadapkan atau membantu proses bila dibutuhkan," kata Hasanuddin, Kamis (25/11/2021).

Hasanuddin menyebut, setidaknya ada empat poin yang diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI ini.

Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan/kepala satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar komandan/kepala satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi perwira hukum atau perwira satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi perwira hukum.

"Bila ada anggota TNI sebagai tersangka pelaku kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan penyidik anggota TNI itu adalah POM TNI, maka aparat penegak hukum lain dapat langsung koordinasi dengan POM TNI ," bebernya.

Hal tersebut, kata Hasanuddin, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Selanjutnya, mekanisme pemeriksaan dalam Pasal 32, UU Nomor 25 Tahun 2014 kemudian diatur secara lebih detail dalam Pasal 36 Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer. Dari semua aturan yang ada itu, Hasanuddin menyimpulkan pelanggaran disiplin oleh prajurit TNI hanya dapat diperiksa penegak hukum di lingkungan TNI.

"Jadi dugaan pelanggaran disiplin oleh Prajurit TNI hanya dapat diperiksa oleh penegak hukum di lingkungan TNI," katanya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Yudo Margono Bakal Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI menjadi salah satu hal yang diperhatikan Laksamana Yudo Margono.

NEWS | 2 Desember 2022

Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Didominasi XBB dan BQ.1

Kasus positif Covid-19 selama satu minggu ini mengalami penurunan meski di 12 provinsi justru terjadi peningkatan.

NEWS | 2 Desember 2022

Lebih 200 WNI Pemetik Buah di Inggris Terkatung-katung dan Terbelit Utang

Lebih dari 200 WNI yang bekerja memetik buah di Inggris hidup terkatung-katung dan terbelit utang hingga ratusan juta rupiah.

NEWS | 2 Desember 2022

Suara Bulat, Komisi I DPR Setujui Yudo Margono Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI dengan suara bulat, tanpa lewat voting.

NEWS | 2 Desember 2022

Pemberhentian dengan Hormat Jenderal Andika Perkasa Disetujui

Komisi I DPR menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Hasil Gelar Perkara Tambang Ilegal Tak Disampaikan, Ini Alasan Polri

Bareskrim Polri menyatakan tidak menyampaikan hasil gelar perkara kasus tambang ilegal untuk kepentingan investigasi selanjutnya.

NEWS | 2 Desember 2022

Hingga Hari Ini, Gempa Susulan di Cianjur Terjadi 373 Kali

Gempa susulan di Cianjur, Jawa Barat hingga saat ini sudah terjadi sebanyak 373 kali hingga hari ini, Jumat (2/12/2022) sore.

NEWS | 2 Desember 2022

Telkom Raih Penghargaan Indonesia's SDGs Action Awards 2022

Penghargaan ini diserahkan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dan diterima langsung oleh Direktur Human Capital Management (HCM) Telkom, Afriwandi.

NEWS | 2 Desember 2022

Zulhas: PAN Pertimbangkan Aspirasi Dukung Ganjar untuk 2024

Zulhas menampung aspirasi dari DPW PAN Jawa Tengah (Jateng) untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PAN di Pemilu Presiden 2024.

NEWS | 2 Desember 2022

Hingga Hari Ini, Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur 29.989 Unit

Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan, total rumah rusak akibat gempa Cianjur, Jawa Barat hingga hari ini, Jumat (2/12/2022) mencapai 29.989 unit.

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Lawan Ghana, Uruguay Pasang Suarez dan Nunez

Lawan Ghana, Uruguay Pasang Suarez dan Nunez

SEMESTA BOLA 2022 | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE