Logo BeritaSatu

Kasus Asabri, ICW: Pidana Mati Tidak Turunkan Angka Korupsi

Rabu, 8 Desember 2021 | 17:25 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut hukuman mati tidak menurunkan angka korupsi. Kurnia menyorot tuntutan pidana hukuman mati kepada terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT ASABRI, Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba, Heru Hidayat. Menurut Kurnia, hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi.

“ICW beranggapan hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi,” ujar Kurnia kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Advertisement

Hingga saat ini, kata Kurnia, belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka korupsi di suatu negara. Menurut Kurnia, negara-negara yang menempati posisi puncak dalam Indeks Persepsi Korupsi atau dianggap paling bersih dari praktik korupsi justru tidak memberlakukan hukuman mati.

“Bagi ICW, hukuman ideal bagi pelaku korupsi adalah kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan. Sayangnya, dua jenis hukuman itu masih gagal diterapkan maksimal. Dalam catatan ICW, rata-rata hukuman koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Begitu pula pemulihan kerugian keuangan negara yang sangat rendah,” katanya.

Tidak hanya itu, kata Kurnia, perbaikan mendasar untuk menunjang kerja penegak hukum agar bisa menghukum maksimal pelaku korupsi juga enggan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR. Kurnia mencontohkan RUU Perampasan Aset dan revisi UU Tipikor yang tidak diproses secara serius oleh pembuat undang-undang.

“Dua regulasi itu selalu menjadi tunggakan, bahkan perkembangan terbaru juga tidak dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas 2022,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurnia menemukan keanehan dalam tuntutan-tuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum Kejagung. Kurnia mencontohkan dalam perkara Jiwasraya dan Asabri, Kejagung menuntut terdakwa dengan hukuman pidana sangat tinggi, sementara dalam kasus Pinangki, Kejagung malah menuntut dengan hukuman sangat rendah.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemkot Jakpus Bangun 4 Embung Cegah Banjir di Cempaka Putih

Pemkot Jakpus membangun embung di Kecamatan Cempaka Putih untuk menampung air hujan. Selain itu, untuk mencegah potensi banjir.

NEWS | 31 Januari 2023

Covid-19 Subvarian Kraken, Pemerintah: Disiplin Prokes Diperlukan

Kemunculan Covid-19 subvarian Omicron XBB 1.5 atau Kraken mengingatkan masih perlunya memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan.

NEWS | 31 Januari 2023

Polda Metro Respons Pengakuan Wanita dalam Audi yang Tabrak Mahasiswi di Cianjur

Polda Metro Jaya merespons pengakuan penumpang wanita di sedan Audi A6 yang menabrak mahasiswi Selvi Amalia Nuraeni di Cianjur, hingga tewas.

NEWS | 30 Januari 2023

Politeknik Tridaya Virtu Morosi Selenggarakan Studi Vokasi Industri

Politeknik Tridaya Virtu Morosi menyelenggarakan program studi vokasi industri dan bertekad mencetak serta membentuk SDM unggul dan berkompeten.

NEWS | 31 Januari 2023

Siap-siap, Rekrutmen Calon ASN 2023 Bakal Segera Dibuka

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 bakal segera dibuka.

NEWS | 31 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diprediksi Kembali Defisit tahun 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memprediksi aset bersih dana jaminan sosial atau DJS kembali defisit pada tahun 2024.

NEWS | 30 Januari 2023

Polri Kirim 15 Personel Jadi Penyidik di KPK Selama 4 Tahun

Polri mengirimkan 15 personel untuk diperbantukan menjadi penyidik di KPK. Mereka akan bertugas selama empat tahun ke depan.

NEWS | 30 Januari 2023

Habiburokhman: Tak Elok Giring Kaesang ke Gerindra

Habiburokhman mengungkapkan tidak elok rasanya menggiring putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep masuk ke Gerindra.

NEWS | 30 Januari 2023

Soal Reshuffle Kabinet, Waketum PPP Sebut Dengar Kabar

Terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, PPP menyatakan belum memperoleh informasi.

NEWS | 31 Januari 2023

KUHP Baru Jadi Cermin Indonesia dalam Wajah Hukum Pidana

KUHP baru secara filosofis memiliki perbedaan dengan KUHP lama karena memiliki nilai dan kepribadian Indonesia sebagai bangsa merdeka.

NEWS | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kemenaker Harap Anak Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi

Kemenaker Harap Anak Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi

EKONOMI | 26 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE