Logo BeritaSatu

Gotong Royong Memberantas Mafia Tanah

Selasa, 14 Desember 2021 | 21:04 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati - / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemangku kepentingan perlu bergotong royong untuk memberantas mafia tanah. Hal ini harus menjadi gerakan nasional yang terstruktur dan terukur karena negara tidak boleh kalah dan tunduk kepada mafia tanah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam seminar nasional bertajuk, "Refleksi Akhir Tahun, Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah", yang diselenggarakan Program Studi Doktor Hukum dan Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) secara hybrid, di Ruang GBHN, Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

"Untuk memutus mafia tanah ini kita perlu kembali pada intisari Pancasila, yakni gotong royong para pemangku kepentingan. Jangan lagi ada ego sektoral di antara cabang-cabang kekuasaan negara dan cabang-cabang kekuasan pemerintahan. Sinergi dan gotong royong serta keterbukaan berbagai pemangku kepentingan dalam mengurai maraknya mafia tanah di Indonesia, harus menjadi gerakan nasional yang terstruktur dan terukur. Negara tidak boleh kalah, apalagi tunduk dan berkawan dengan mafia tanah," ujar Ahmad Basarah.

Dikatakan Basarah, sebaik apapun sistem yang dibuat jika tidak didukung oleh semangat penyelenggara negara, semangat pelayanan publik yang baik dan profesional, maka mafia tanah akan tetap merajalela.

"Dengan demikian kata kuncinya, terletak pada semangat para penyelenggara negaranya. Jika mereka bermental penjahat dan korup, maka penyelesaian mafia tanah di tanah air tidak akan pernah ada habisnya," ungkap Dosen Program Doktor Ilmu Hukum UKI itu.

Basarah menyampaikan, tanah adalah medan sengketa yang berpotensi akan terus terjadi masa depan. Mengapa demikian ? Sebab laju pertumbuhan tanah bersifat stagnan, sementara laju pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu, benturan kepentingan dalam lalu lintas kehidupan manusia terhadap tanah sulit untuk dihindari.

"Data Badan Pertanahan Nasional menyebutkan, terdapat 242 kasus mafia tanah sejak tahun 2018 hingga 2021. Informasi tersebut ibarat fenomena puncak gunung es, diduga masih banyak kasus mafia tanah yang tidak terdeteksi karena mafia tanah bekerja secara terstruktur dan teroganisir dengan sangat rapih," katanya.

Menurut Basarah, beberapa kasus yang viral belakangan ini adalah kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir dan keluarga mantan Wakil Luar Negeri Dino Patti Djalal. Jika anggota masyarakat dari kalangan tokoh atau elit masyarakat tersebut bisa menjadi korban mafia tanah, bagaimana dengan nasib rakyat biasa yang tidak punya akses dan kemampuan berhadapan dengan mafia tanah.

"Dengan demikian, masalah kejahatan atas tanah adalah masalah yang akan terus aktual dan dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Karena itu, diperlukan hadirnya peran negara untuk mengatasinya. Negara harus memberikan kepastian dan keadilan bagi warga negaranya," jelasnya.

Basarah menuturkan, kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat 1 UUD RI Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

"Di samping itu hak untuk mendapatkan perlindungan itu juga tertera dalam Pasal 24B ayat 1 konstitusi kita yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan," ucapnya.

Basarah mengungkapkan, tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia karena setiap manusia membutuhkan tanah baik itu sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat memperoleh rejeki seperti menanam dan mengambil hasil ladang untuk kehidupan manusia.

Bagi masyarakat Indonesia, tambahnya, tanah bukan hanya sekadar bernilai ekonomis melainkan juga berkaitan dengan leluhur, adat istiadat, kehormatan, keberlangsungan hidup dan lainnya.

"Karena itu kita perlu melihat kembali bagaimana perspektif negara dalam hakikat mengatur atau pengaturan tanah. Munculnya hak menguasai tanah oleh negara merupakan perintah Pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak mengusai oleh negara itu merupakan pengejawantahan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isi kekayaannya yang kemudian dilekatkan pada satu istilah sebagaimana yang dikenal dengan sebutan agraria," katanya.

Hak mengusasi tanah oleh negara tersebut, dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, di mana disebutkan atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bumi, air, ruang angkasa dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi, dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tujuan utmanya adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

"Negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Dengan kewenangan tersebut negara hadir sebagai penjelmaan pemegang kedaulatan tertinggi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang salah satunya bersumber dari bumi," terangnya.

"Negara kemudian melahirkan berbagai aturan mengenai bermacam-macam hak atas permukaan bumi atau yang dikenal dengan hak-hak atas tanah. Adapun hak-hak tersebut adalah hak milik, hak guna, hak usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk membangun, hak membuka tanah, dan hak lainnya. Atas dasar itu, negara hadir dan mengatur kepemilikan tanah warga negara yang berasal penguasan tanah oleh negara," tambahnya.

Basarah melanjutkan, negara kemudian berupaya melaksanakan kewajibannya melalui pembentukan kebijakan dan regulasi pertanahanan yang betul-betul memberikan kepastian hukum, transparan dan akuntabel agar dapat menutup celah kejahatan pertanahan.

"Perbuatan mafia tanah masuk dalam kategori kejahatan dalam KUHP. Beberapa delik pidana menjadi acuan pemidanaan dalam kejahatan tanah diantaranya, Pasal 167 bahwa masuk ke dalam rumah, pekarangan secara melawan hukum, Pasal 263 membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, Pasal 266 memalsukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik, Pasal 385 secara melawan hukum menjual, menukar atau membebani sesuatu hak tanah," sebutnya.

Basarah menegaskan, hukum positif sebenarnya telah mengatur perbuatan pidana menyangkut kejahatan tanah, hanya saja pasal-pasal tersebut tidak dapat dikenakan begitu saja dengan mudah karena pada kenyataannya mafia tanah bersekongkol dengan oknum-oknum di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, oknum notaris dan PPAT, oknum aparat penegak hukum, hingga oknum di pengadilan.

"Menko Polhukam Profesor Mahfud MD mengatakan, bahwa mafia tanah sudah merusak tataran hukum bukan hanya di tingkat penyidikan tapi juga ke ujung sistem peradilan, yaitu pengadilan. Sehingga kerap kali konflik antara mafia tanah dengan rakyat adalah pertarungan antara yang kuat dengan yang lemah. Apalagi jika kita melihat banyaknya konflik agraria di kawasan hutan dan perkebunan, banyak sekali rakyat kecil atau masyarakat adat harus berhadapan dengan korporasi besar dengan kekuatan kapital yang tidak terbatas," katanya.

Menurut Basarah, memutus ekosistem dan episentrum mafia tanah tentu harus dari hulunya. Jika hulu tidak bisa ditembus oleh mafia, maka proses selanjutnya tidak akan bisa berjalan. Bagaimana seluruh pemangku kepentingan di tingkat negara memiliki good will, political will dan political action untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pemilik tanah agar tidak menjadi mangsa para mafia tanah.

"Salah satu pokok pangkal masalah tanah adalah pada administrasi pertanahan. Upaya Kementerian ATR/BPN yang hendak merevisi prosedur pendaftaran tanah patut kita dukung. Misalnya digitalisasi dokumen tanah, serta pembenahan peta pendaftaran tanah," bilangnya.

Selain itu, kata Basarah, peran Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum juga penting demi mengawasi oknum hakim pengadilan yang bermain sebagai koneksi mafia tanah. Kekuatan kapital tidak boleh mengalahkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Untuk mencegah oknum hakim sewenang-wenang, KY dan aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan terhadap persidangan kasus pertanahan yang terindikasi melibatkan jarigan mafia tanah.

Kemudian, penting juga dilakukan pengawasan dari organisasi internal dan eksternal notaris dan PPAT. Kepatuhan notaris dan PPAT terhadap regulasi sangat penting. Upaya ini bertujuan untuk menghindari praktik-praktik penyimpangan oleh berbagai pihak.

"Di samping pendekatan preventif, diperlukan upaya represif untuk upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa tindakan hukum. Sudah barang tentu dalam upaya ini yang melakukan adalah pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun hakim di lingkungan peradilan pidana," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Sofyan Djalil, mengatakan, komitmen pemerintah dalam memerangi mafia tanah sangat serius.

"Mafia tanah banyak networknya. Oleh sebab itu, ini harus kita panasi terus, jadi jangan sampai dibiarkan masalah ini dingin. Semakin banyak yang tampil dipermukaan semakin bagus sehingga ini menjadi masalah yang konsen kita semua," ungkapnya.

Sofyan menyampaikan, Kementerian ATR/BPN telah membuat tim Satgas Antimafia Tanah. "Tapi untuk diketahui kewenangan BPN ini adalah kewenangan administratif. Kita tidak bisa menangkap orang. Nanti kita akan bikin perbaikan undang-undang pertanahan, supaya BPN diberikan hak untuk mempunyai PPNS, pejabat penyidik pegawai negeri sipil, sehingga kita bisa bikin proses, bisa melakukan proses yustisia. Sekarang tidak bisa," katanya.

"Apa yang bisa kami lakukan ? Kalau orang-orang BPN terlibat kita hukum, ada Kanwil saya copot, kepala kantor, ada yang diberhentikan, ada yang dipecat, ada yang diturunkan pangkatnya dan lain-lain. Itu bagian dari tindakan administratif yang kami bisa lakukan. Kedua kami juga mengambil tindakan terhadap profesi pendukung ATR, misalnya PPAT. Ini banyak juga oknum PPAT bagian dari mafia tanah itu atau membantu mafia tanah. Kita pecat, supaya mereka itu tidak boleh lagi berprofesi dan merugiakan masyarakat," tambahnya.

Sofyan menegaskan, komitmen pemerintah dan Presiden Joko Widodo sangat kuat dalam memberantas mafia tanah. Hal itu menjadi salah satu prioritas, namun yang lebih penting adalah melakukan perbaikan sistemik.

"Tanah-tanah yang belum terdaftar dan belum bersertifikat kita kerjakan dengan program PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kita ingin mendaftarkan seluruh tanah, di seluruh Indonesia. Semau sudah free and clear, yang jelas pemiliknya, jelas bukti haknya kita sertifikatkan. Kalau yang jelas tanahnya, tapi masih ada sengketa kita selesaikan sengketanya. Kalau kemudian tanah jelas, tapi pemiliknya di luar negeri, di luar kota kita daftarkan. Kapan saja orang ini kemudian datang, bisa di akita keluarkan sertifikat. Itu program antisipasi atau program pencegahan supaya nanti kalau seluruh tanah sudah terdaftar dan bersertifikat, ruang gerak para mafia tanah ini akan menjadi lebih sempit," jelasnya.

Sofyan menuturkan, persoalan mafia tanah bukan persoalan hari ini. "Hari ini karena kami bicara keras, karena pak Presiden bicara keras, sampai ke permukaan. Karena kami ambil tindakan, maka sampai ke permukaan. Sebenarnya, masalah ini masalah yang sudah lama di mana harga tanah mahal, di mana wilayah pengembangan baru, ini biasanya mafia tanah itu ikut bermain."

Kenapa disebut mafia, kata Sofyan, karena tipikal pelakunya mirip mafia dengan jaringannya banyak sekali. "Oknum kepala desa ada yang memalsukan girik, kemudian ada yang mengatur lewat pengadilan, ada oknum-oknum BPN yang terlibat, dan lainnya. Ada pengacara mafia, PPAT ikut bermain, jadi banyak sekali makanya kami sebut mafia tanah. Ini yang harus diperangi," tukasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ledakan di Bandung Diduga Bom Bunuh Diri

Hingga kini polisi masih menyelidiki dan mengamankan area lokasi ledakan diduga bom tersebut.

NEWS | 7 Desember 2022

Suara Ledakan Terdengar di Polsek Astana Anyar, Bandung

Suara ledakan terdengar dari Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12/2022) pagi.

NEWS | 7 Desember 2022

Satu Desa Terisolasi Akibat Banjir Lahar Dingin Semeru

Warga Sumberlangsep yang terisolir itu harus melewati material bekas banjir lahar dingin Semeru untuk bisa beraktivitas keluar.

NEWS | 7 Desember 2022

Lord Rangga Mantan Pimpinan Sunda Empire Dikabarkan Meninggal Dunia

Kabar meninggalnya Lord Rangga yang dikenal dengan klaim pimpinan Sunda Empire beredar luas di media sosial.

NEWS | 7 Desember 2022

Hari Ini, Sebagian Besar Kota di Indonesia Cerah Berawan

BMKG menyebutkan sebagian besar kota di Indonesia diperkirakan cerah berawan pada Rabu (7/12/2022) siang.

NEWS | 7 Desember 2022

Tiongkok Hapuskan Syarat Tes PCR di Beijing dan 50 Kota Lain

Otoritas Kota Beijing dan 50 kota lain di Tiongkok menghapus persyaratan tes PCR bagi warga setempat setelah gelombang pandemi Covid-19 mereda.

NEWS | 7 Desember 2022

Top 5 News: Pengakuan Sambo soal Istrinya Diperkosa dan KKB Tembak Mati Tukang Ojek

Pengakuan Ferdy Sambo soal istrinya diperkosa Brigadir J dan Basarnas cari korban gempa Cianjur merupakan dua dari lima berita terpopuler (top 5 news).

NEWS | 7 Desember 2022

Inovasi Pendidikan Vokasi Untuk Kendaraan Listrik Indonesia Akan Terus Ditingkatkan

Inovasi-inovasi nyata karya anak bangsa untuk menangani krisis iklim semakin terakselerasi cepat, mulai dari tingkat SMK hingga perguruan tinggi.

NEWS | 7 Desember 2022

Wapres: Perlu Kerja Bersama Turunkan Angka Stunting di Indonesia

Wapres KH Ma'ruf Amin menegaskan perlu kerja bersama yang makin intens antara semua stakeholder dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

NEWS | 7 Desember 2022

Destinasi Wisata di Nusa Penida Disiapkan Secara Optimal

Destinasi wisata Kepulauan Nusa Penida, Klungkung disiapkan secara optimal karena memiliki pemandangan alam yang indah yang dapat dinikmati oleh wisatawan.

NEWS | 7 Desember 2022


TAG POPULER

# Ricky Rizal


# Kecelakaan Beruntun di Jaktim


# Pernikahan Kaesang


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ledakan di Bandung Diduga Bom Bunuh Diri

Ledakan di Bandung Diduga Bom Bunuh Diri

NEWS | 35 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE