Logo BeritaSatu

Dituduh Langgar Aturan, Ini Jawaban Anies Soal Kenaikan UMP DKI 2022

Senin, 20 Desember 2021 | 19:14 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab tuduhan bahwa dirinya melanggar aturan dalam keputusan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar 5,1%. Menurut Anies, pihaknya mengambil keputusan tersebut berdasarkan asas keadilan yang merupakan salah satu asas penting dalam hukum.

"Jadi rasa keadilan jelas terganggu (dengan UMP hanya 0,8). Karena itulah kita kaji, sehingga akhirnya keluar angka itu tadi dari inflasi dan dari pertumbuhan. Dari situ kemudian keluar angka 5,1%," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/12/2021).

Anies mengatakan, sebenarnya para pengusaha sudah terbiasa dengan kenaikan UMP DKI. Apalagi, tutur dia, rata-rata kenaikan UMP dalam 6 tahun terakhir adalah sebesar 8,6%.

"Jadi, teman-teman bisa lihat sejarah kenaikan UMP di Jakarta, para pengusaha juga sudah terbiasa bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir rata-ratanya naik sekitar 8,6%. Artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6%," tutur Anies.

Lalu, kata Anies, tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi pandemi Covid-19 di Jakarta. Dalam kondisi berat pada tahun 2021, UMP DKI tetap naik 3,3%. Menurut Anies, tidak adil jika tahun 2022, kenaikan UMP DKI hanya 0,85%, padahal kondisi ekonomi sudah semakin membaik.

"Ketika kita gunakan formula yang digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja keluarnya 0,8%. Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pakai formula malah keluarnya angka 0,8%. Kan itu mengganggu rasa keadilan bukan? Sederhana sekali," jelas Anies.

Anies pun menilai formula penentuan UMP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak tepat dan cocok diterapkan dalam situasi seperti saat ini. Karena itu, kata dia, pihaknya melakukan revisi atas kenaikan UMP 2021 untuk memberikan rasa adil bagi semua.

"Formulanya ini nggak cocok, wong dalam kondisi berat aja naik 3,3%, kok pakai formula ini keluarnya 0,8%? Jadi rasa keadilan jelas terganggu," pungkas Anies.

Diketahui, Anies Baswedan telah merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,85% menjadi 5,1% sehingga UMP-nya menjadi Rp 4.641.854 atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Kenaikan UMP ini pun mendapatkan penolakan dari para pengusaha dan menilai kenaikan UMP tersebut melanggar ketentuan Formula UMP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pengusaha pun berencana akan menggugat keputusan kenaikan UMP ini ke PTUN dan meminta menteri tenaga kerja (menaker) serta menteri dalam negeri (mendagri) untuk memberikan sanksi kepada Anies.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Said Aqil: Utamakan Keutuhan Bangsa di Tahun Politik

Said Aqil Siroj meminta seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah belah karena kondisi itu justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik identita.

NEWS | 28 November 2022

Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan Humas Pemerintah (GPR) memiliki peran sentral dalam diseminasi informasi bagi masyarakat.

NEWS | 28 November 2022

Pasca-Gempa Cianjur, BNPB Ajak Warga yang Rumah Masih Layak Huni Kembali

BNPB melaporkan hingga hari ini, Minggu (27/11/2022), telah terdaftar 62.628 rumah yang rusak akibat gempa Cianjur.

NEWS | 28 November 2022

Ini Cara Cegah Nyeri Sendi Semakin Parah

Seiring bertambahnya usia, kekuatan tulang dan sendi juga ikut berkurang dan menjadi penyebab osteoartritis atau radang sendi.

NEWS | 27 November 2022

Persoalan Papua Harus Jadi Prioritas Panglima TNI Baru

Salah satu skala prioritas dari Panglima TNI baru adalah persoalan pengamanan di Papua

NEWS | 27 November 2022

Panglima TNI Baru Harus Pastikan Anak Buah Selalu Bersama Rakyat

Panglima TNI baru yang nantinya akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa harus bisa memastikan anak buah selalu dekat dan berada bersama rakyat.

NEWS | 27 November 2022

Butuh Tenda Kecil, Pengungsi Gempa Cianjur Mulai Diserang Penyakit ISPA

Menurut Bupati Cianjur, tenda-tenda kecil dibutuhkan agar pengungsi bisa pindah ke depan rumahnya masing-masing guna menghindari penderita ISPA.

NEWS | 27 November 2022

Kemenkominfo Apresiasi Kerja Humas Pemerintah Selama G-20

Kemenkominfo memberi apresiasi atas hasil kerja keras kerja humas pemerintah, utamanya terkait komunikasi publik perhelatan Presidensi G-20 Indonesia.

NEWS | 27 November 2022

Longsor Tutup Jalan Lembang Maribaya

Material tanah longsor yang menutup badan jalan, membuat arus lalu lintas yang menghubungkan antardua desa dan sejumlah tempat wisata ditutup sementara.

NEWS | 27 November 2022

Ini Kronologi Helikopter Polri Hilang Kontak di Belitung Timur

Helikopter Polri hilang kontak di dekat perairan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada hari ini, Minggu (27/11/2022).

NEWS | 27 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE