Kamboja: Myanmar Miliki Semua Kondisi untuk Perang Saudara

Singapura, Beritasatu.com – Kamboja yang saat ini menjadi ketua blok regional Asia Tenggara (ASEAN) menilai, Myanmar memiliki semua kondisi untuk terjadinya perang saudara. Pernyataan itu diungkap menjelang kunjungan Perdana Menteri Hun Sen ke negara yang dilanda krisis tersebut.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer tahun lalu, dengan lebih dari 1.400 orang tewas dalam tindakan keras pasukan keamanan terhadap warga pendukung pemerintahan demokrasi sipil. Demikian laporan kelompok pemantau lokal.

Hun Sen, yang negaranya tahun ini menjabat sebagai ketua bergilir blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), akan mengunjungi Myanmar pada Jumat (7/1/2022) hingga Sabtu (8/1/2022) dalam upaya meredakan krisis.

Namun Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn memperingatkan prospek ke depan Myanmar yang mengerikan.

"Krisis politik dan keamanan di Myanmar semakin dalam, dan telah menyebabkan (suatu) krisis ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan," katanya.

"Kami merasa bahwa semua kondisi untuk perang saudara sekarang ada di atas meja".

"Sekarang ada dua pemerintahan, ada beberapa angkatan bersenjata, orang-orang sedang menjalani apa yang mereka sebut gerakan pembangkangan sipil dan (ada) perang gerilya di seluruh negeri."

Dia berbicara pada kuliah pada hari Senin yang diselenggarakan oleh think-tank yang berbasis di Singapura, ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Kementerian luar negeri Kamboja pada Selasa (4/1/2022) memberi izin kepada AFP untuk melaporkan komentarnya.

Prak Sokhonn menolak kritik yang menyatakan, kunjungan Hun Sen untuk melegitimasi junta, dan mengatakan "perhatian segera kerajaan adalah untuk memperbaiki situasi di Myanmar".

Upaya ASEAN tetap fokus pada peta jalan perdamaian dan "konsensus lima poin" yang disepakati oleh para pemimpin negara-negara Asia Tenggara itu tahun lalu, katanya.

Kunjungan PM Kamboja bertujuan "membuka jalan bagi kemajuan" dengan "menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog inklusif dan kepercayaan politik di antara semua pihak terkait".