Logo BeritaSatu

Tuai Pro dan Kontra, Ini Perjalanan Pembahasan RUU TPKS Enam Tahun Terakhir

Sabtu, 15 Januari 2022 | 15:05 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menuai beragam sikap pro dan kontra selama pembahasannya. Diketahui, pembahasan RUU TPKS sudah mulai mencuat sejak 2016.

Dikutip dari laporan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dinamika pembahasan RUU TPKS bermula saat Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) resmi menyerahkan naskah akademik dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 23 Agustus 2016 silam. Saat yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah menerima naskah akademik RUU PKS.

Usulan RUU PKS itu kemudian ditandatangani oleh 70 anggota DPR, sehingga resmi menjadi inisiatif DPR. Setelah dilakukan beberapa perubahan, RUU PKS kemudian diberikan ke pemerintah melalui surat dengan nomor
LG/06211/DPR RI/IV/2017 pada 6 April 2017.

"Draf RUU PKS dan Naskah Akademik yang telah diterima oleh DPR, dan menjadi naskah resmi DPR selanjutnya disebut RUU PKS 2017," terang pihak ICJR dalam laporan yang diterima, Sabtu (15/1/2022).

Kemudian, Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan harmonisasi naskah RUU tersebut dengan undang-undang lainnya. Hingga akhirnya, pada Juni 2016 pemerintah dan Baleg sepakat untuk mencantumkan RUU PKS ke dalam Prolegnas tambahan 2016 - 2019.

Pemerintah sendiri menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dalam menyusun daftar inventaris masalah RUU PKS. Akhirnya, pada 11 September 2017 KPPA bersama Komisi VIII DPR resmi membahas RUU PKS.

Yang kemudian terjadi adalah pembahasan berlarut-larut. Terjadi perdebatan yang membahas soal judul RUU hingga definisi kekerasan seksual, tanpa membahas substansi RUU PKS.

Bahkan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin saat itu menyurati Presiden Jokowi untuk menunda pembahasan RUU PKS karena dipandang masih perlu mempertimbangkan ajaran agama Islam dan agama lain yang diakui di Indonesia.

Hingga akhir masa pemerintahan Jokowi, RUU itu tidak selesai dibahas dan juga tidak masuk sebagai UU yang akan dibahas di periode selanjutnya.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan serta kelompok masyarakat sipil memperbaiki draf RUU PKS. Akhirnya, draf tersebut berhasil diselesaikan pada September 2020 dan dibawa ke Baleg DPR untuk menjadi RUU usulan DPR, hingga kemudian resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Pemerintah lalu membentuk Gugus Tugas Pembahasan RUU PKS yang dikoordinatori oleh Kantor Staf Presiden. Gugus tugas tersebut bekerja bersama dengan Baleg DPR untuk menyusun RUU PKS versi usulan DPR.

"Pada perkembangan penyusunan draf di Baleg DPR ini kemudian, RUU PKS berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," katanya.

Baleg DPR kemudian merampungkan draft RUU TPKS pada 8 Desember 2021. Dalam pembahasan keputusan tingkat I harmonisasi draf RUU TPKS, ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR yakni PPP, PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan PKB.

Sementara fraksi Golkar menyatakan setuju pembahasan dilanjutkan, namun meminta pengesahan ditunda. Lalu PKS tetap konsisten menyatakan menolak RUU TPKS menjadi inisiatif DPR.

Seharusnya, RUU TPKS ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada Sidang Paripurna 15 Desember 2021. Namun, hal itu urung terjadi, dimana RUU TPKS dipastikan tidak dibahas di rapat paripurna.

"Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan ada kesalahan teknis sehingga RUU TPKS batal masuk paripurna. Ketua DPR RI Puan Maharani berkelit, dengan memastikan tidak dibahasnya RUU PKS lantaran tidak tersedia waktu yang cukup,
sehingga akan dibahas dalam awal masa sidang berikutnya," terangnya.

Sontak perkembangan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan baik dari anggota parlemen lain hingga dari pihak eksekutif yang mendorong agar RUU TPKS segera disahkan.

Puncaknya terjadi pada 4 Januari 2022. Presiden Jokowi mendorong agar RUU TPKS segera disahkan. Presiden sudah menugaskan Menteri PPPA, Menkumham, serta Gugus Tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR untuk menyegerakan pengesahan RUU TPKS.

"Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air,” ujar Jokowi, Selasa (4/1/2022) lalu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Suap, Eks Kepala BPN Riau M Syahrir Ditahan KPK

KPK menahan mantan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir, tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dan perpanjangan HGU di Kanwil BPN Riau. 

NEWS | 1 Desember 2022

Bertambah, Pengungsi Gempa Cianjur Mencapai 114.414 Orang

Jumlah pengungsi akibat gempa Cianjur bertambah menjadi sebanyak 114.414 orang sementara sehari sebelumnya 109.386 orang. 

NEWS | 1 Desember 2022

CCTV Rumah Ferdy Sambo 26 Kali Dimatikan secara Paksa

CCTV rumah Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, 26 kali dimatikan secara paksa.

NEWS | 1 Desember 2022

Sufmi Dasco Jadi Profesor, Prabowo: Guru Besar Penentu Peradaban Bangsa

Terkait pengukuhan Sufmi Dasco Ahmad sebagai profesor, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan guru besar merupakan penentu peradaban bangsa.

NEWS | 1 Desember 2022

Update Gempa Cianjur, 329 Orang Meninggal dan 595 Luka Berat

Bupati Cianjur, Herman Suherman menyampaikan hingga saat ini terdapat 349 orang meninggal dunia dan 595 orang luka berat akibat gempa Cianjur. 

NEWS | 1 Desember 2022

KLHK Raih Peringkat Pertama Indonesia SDGs Action Awards 2022

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih peringkat pertama Indonesia SDGs Action Awards 2022 kategori kementerian/lembaga.

NEWS | 1 Desember 2022

Ganjar Sebut Pendidikan Anti Korupsi di 23 SMA/SMK di Jateng Efektif

Pendidikan anti korupsi bisa diberikan melalui komunikasi yang kreatif lain seperti melalui media sosial, kaus, atau berbagai media seperti stiker dan lainnya.

NEWS | 1 Desember 2022

Ganjar Dorong Seluruh Daerah Komitmen Antikorupsi Usai Hadiri Hakordia di Surabaya

Acara dibuka oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri, dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Parawansa, Wagub DIY KGPAA Paku Alam X, Wagub Kalteng, dan Sekda Kalbar.

NEWS | 1 Desember 2022

Konvoi Geng Motor Bersenjata Parang Resahkan Warga Bogor

Geng motor bersenjata parang dan golok konvoi di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Aksi itu meresahkan warga.

NEWS | 1 Desember 2022

Anak Disabilitas Punya Hak Untuk Belajar

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyapa dan mengajak berinteraksi anak-anak penyandang disabilitas di Kecamatan Bergas untuk menonton film Tegar. 

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kebakaran Usaha <em>Laundry</em> di Tangerang, 3 Meninggal Dunia

Kebakaran Usaha Laundry di Tangerang, 3 Meninggal Dunia

NEWS | 13 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE