Logo BeritaSatu

KPK Ingatkan Seluruh Penyelenggara Negara Segera Laporkan Hartanya

Senin, 17 Januari 2022 | 23:50 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara atau wajib lapor untuk segera melaporkan harta kekayaannya. KPK mengingatkan, batas akhir penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk tahun pelaporan 2021 jatuh pada 31 Maret 2022.

"KPK mengimbau agar kewajiban itu dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2022," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).

Ipi mengatakan, penyelenggara negara atau wajib lapor dapat mengisi dan menyampaikan LHKPN secara daring melalui situs elhkpn.kpk.go.id. Meski batas waktu penyampaian laporan masih lama, KPK mencatat terdapat 18 instansi yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN.

Berdasarkan data aplikasi e-LHKPN per 4 Januari 2022, KPK mencatat enam pemerintah kabupaten/kota yang telah 100 persen menyerahkan LHKPN, yaitu Pemkab Tapanuli Selatan dengan total 680 wajib lapor, Pemkab Brebes 240 wajib lapor, Pemkab Boyolali 239 wajib lapor, Pemkot Prabumulih 195 wajib lapor, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan 143 wajib lapor, dan Pemkab Majene 140 wajib lapor.

Data yang sama menunjukkan tujuh DPRD kabupaten/kota juga telah 100 persen melaporkan LHKPN, yaitu DPRD Kabupaten Brebes 49 wajib lapor, DPRD Kabupaten Boyolali 45 wajib lapor, DPRD Kota Prabumulih 25 wajib lapor, DPRD Kabupaten Barru 25 wajib lapor, DPRD Kabupaten Malaka 25 wajib lapor, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 20 wajib lapor, dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai 20 wajib lapor.

Sementara, lima BUMN/BUMD juga tercatat sudah 100 persen menyerahkan LHKPN, yaitu PD Kota Gorontalo 24 wajib lapor, PD (holding company) Gowa Mandiri lima wajib lapor, PT BPR Bank Daerah GunungKidul (Perseroda) tiga wajib lapor, PT Industri Gelas (Persero) dua wajib lapor, dan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang satu wajib lapor.

Menurut Ipi, kepatuhan pelaporan tersebut tak terlepas dari komitmen dan inisiatif instansi terkait yang memajukan tenggat waktu pelaporan dengan beragam sanksi administratif untuk mendorong tingkat pelaporan.

"Hal ini menunjukkan satu bentuk komitmen dan langkah awal pencegahan korupsi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaannya," kata Ipi.

Ipi mengingatkan, penyampaian LHKPN merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara sesuai amanah pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," tegasnya.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar, dan lengkap sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"Maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan," kata Ipi.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Sidang Brigadir J hingga Impor Beras Terpopuler di Beritasatu.com

Sidang perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan isu impor beras menjadi berita terpopuler di Beritasatu.com

NEWS | 29 November 2022

BNPB: Bencana Hidrometeorologi Diperkirakan Merata pada Desember

BNPB menyatakan, potensi terjadi bencana hidrometeorologi diperkirakan merata pada Desember 2022 mendatang.

NEWS | 29 November 2022

Tim Peneliti UGM Klaim Deteksi Gejala Sebelum Gempa Cianjur

Gejala gempa Cianjur itu tertangkap melalui sistem peringatan dini yang dikembangkan UGM dengan mengukur konsentrasi gas radon dan groundwater level 1-3.

NEWS | 29 November 2022

Ganjar Instruksikan Pemda ke Lapangan Antisipasi Inflasi

Ganjar Pranowo menginstruksikan 35 pemda untuk turun ke lapangan secara rutin hingga Januari 2023 guna mencegah terjadinya inflasi.

NEWS | 29 November 2022

Menlu Retno: Indonesia Akan Jadikan ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Dunia

Menlu Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia selama menjabat sebagai Ketua ASEAN. 

NEWS | 29 November 2022

Hujan Deras Guyur DKI, Beberapa Ruas Jalan Terendam Banjir

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (28/11/2022) petang, mengakibatkan beberapa ruas jalan teredam banjir.

NEWS | 28 November 2022

DPR Bakal Sahkan Kasal Yudo Margono Jadi Panglima TNI Sebelum 15 Desember

Ketua DPR Puan Maharani meyakini, pihaknya dapat mengesahkan Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sebelum masa reses 15 Desember mendatang.

NEWS | 28 November 2022

Ada 9 Panggung di Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina

Erick Thohir mengungkapkan ada sembilan panggung di acara resepsi pernikahan Kaesang dan Erina yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo.

NEWS | 28 November 2022

Presiden Pilihan Versi Adian Napitupulu, Yang Lanjutkan Program Jokowi

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengungkapkan kriteria sosok yang dia nilai pantas untuk dipilih menjadi presiden pilihan berikutnya.

NEWS | 28 November 2022

Kocak, Tanggapan Wagub Jabar soal Pemimpin Berambut Putih

Menanggapi pernyataan Jokowi soal pemimpin berambut putih, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum malah mengunggah fotonya dengan rambut kuning, mirip Naruto.

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Sidang Brigadir J hingga Impor Beras Terpopuler di Beritasatu.com

Sidang Brigadir J hingga Impor Beras Terpopuler di Beritasatu.com

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE