Logo BeritaSatu

Vonis Nihil Heru Hidayat di Perkara Korupsi Asabri Dinilai Janggal

Rabu, 19 Januari 2022 | 21:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji ahmad menilai vonis pidana nihil terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri dan pencucian uang Heru Hidayat yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta merupakan putusan yang aneh dan janggal.

Suparji mengatakan, putusan itu telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan nalar hukum. Hal ini mengingat jaksa penuntut menuntut agar Heru divonis pidana mati. Apalagi, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti bersalah telah melakukan korupsi Asabri yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,7 triliun serta tindak pidana pencucian uang.

“Putusan ini jauh dari tuntutan pidana dari penuntut umum dan mencederai nalar hukum. Karena orang yang merugikan negara dengan sangat banyak malah tidak diberi pidana penjara,” terang Suparji dalam keterangan persnya, Rabu (19/1/2022).

Suparji mengatakan, putusan tersebut harus dihormati, namun patut dikritisi. Bahkan, Suparji menilai putusan tersebut layak dieksamnisasi atau diuji dan diperiksa. Salah satunya mengenai pertimbangan hakim yang berkutat pada tidak adanya Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam surat dakwaan, yang kemudian menjadi dasar tidak diberinya sanksi pidana.

“Hakim terkesan terbelenggu pada konsep keadilan prosedural namun bukan keadilan substantif yang diharapkan olah masyarakat luas. Hakim seharusnya progresif untuk menemukan hukumnya bukan menyerah pada sifat prosedural hukum dengan menafikan rasa keadilan masyarakat,” terangnya.

Diketahui, majelis hakim menjatuhkan pidana nihil terhadap Heru Hidayat, meski dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri serta tindak pidana pencucian uang. Vonis pidana nihil itu dijatuhkan karena Heru Hidayat merupakan terpidana seumur hidup dalam perkara lain yakni perkara korupsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara Rp 16,7 triliun.

“Dapat dibayangkan Heru Hidayat dihukum seumur hidup dalam perkara tipikor Asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara yang timbul sebesar Rp 16,7 triliun. Akan tetapi tanpa menjatuhkan hukuman pidana kepada Heru Hidayat dalam kasus Asabri padahal kerugian yang timbul lebih besar yaitu Rp 22,7 triliun,” kata Suparji.

Suparji juga menilai Hakim terkesan tidak melihat akibat yang mungkin terjadi apabila Heru Hidayat menggunakan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan perkara Jiwasraya. Suparji mengaku khawatir dalam putusan peninjauan kembali tersebut, majelis hakim akan mengurangi hukuman Heru Hidayat menjadi pidana penjara 10 tahun atau 15 tahun.

“Itu artinya pengadilan telah memutuskan dua perkara tipikor AJS (Asuransi Jiwasraya) dan Asabri dengan total kerugian keuangan negara sekitar Rp 39 triilun dengan hukuman pidana yang teramat ringan yaitu 10 tahun atau 15 tahun,” ungkapnya.

Untuk itu, Suparji mendukung sikap jaksa penuntut umum yang langsung menyatakan banding dengan tanpa mengurangi penghormatan atas putusan hakim. Upaya hukum banding ini, menurut Suparji merupakan upaya jaksa penuntut umum untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat yang terluka dan menegaskan bahwa hukum itu tajam ke atas dan tumpul ke bawah.

"Kita berharap putusan banding nantinya hakim akan progersif dan mengutamakan keadilan substantif untuk mengobati rasa keadilan masyarakat yang terluka atas putusan tingkat pertama," harapnya.

Dikatakan, melihat ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, apabila hakim menyatakan terdakwa bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana. Untuk itu, dalam putusan perkara Asabri yang dinyatakan hakim perbuatan Heru terbukti mestinya dipidana, bukan nihil. Dengan demikian, Suparji mengatakan sesuai Pasal 240 KUHAP, putusan itu keliru sehingga jaksa mesti banding.

"Putusan mati sebenarnya itu paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan mengingat perbuatan terdakwa sangat merugikan negara, masyarakat/nasabah dan berulang. Seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU, mestinya hukuman bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara dengan tetap dijatuhi hukuman. Bersyarat maksudnya, dihukum seumur hidup dengan syarat tidak perlu dijalani apabila putusan sebelumnya (Jiwasraya) tidak ada pengurangan hukuman. Bila ini ditempuh merupakan bentuk progesivitas putusan hakim," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Komnas HAM: Korban Tewas dalam Tragedi Kanjuruhan 153 Orang

Komnas HAM mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh hingga Minggu  pagi ini, korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 153 orang.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Penyelenggara Dapat Dipidanakan

Tragedi Kanjuruhan, pihak penyelenggara bisa dipidanakan karena kelalaian menyebabkan tewasnya pihak lain.

NEWS | 2 Oktober 2022

Gaji dan Tunjangan Makan PMI di Hong Kong Resmi Naik

Per 1 Oktober 2022 resmi gaji minimum dan uang tunjangan PMI yang bekerja di Hong Kong mengalami kenaikan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Polri Turunkan Tim DVI ke Malang

Mabes Polri menurunkan Tim DVI ke Malang untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 127 orang.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Ungkap Panitia Abaikan Usulan Aparat

Mahfud MD mengungkapkan adanya faktor ulah panitia dalam Tragedi Kanjuruhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

NEWS | 2 Oktober 2022

Sedia Payung, Cuaca Jakarta Bakal Hujan dari Pagi hingga Malam

Cuaca Jakarta pada hari ini Minggu (2/10/2022) akan diwarnai hujan yang turun hujan ringan hingga sedang seharian.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Sebut Korban Tewas karena Terinjak-injak

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan korban yang berjatuhan dalam traegid di Stadion Kanjuruhan, Malang, akibat para korban terinjak-injak.  

NEWS | 2 Oktober 2022

Usut Tragedi Kanjuruhan, Mabes Polri: Tim Sedang Bekerja

Mabes Polri sebut tim dari kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang bekerja mengusut tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Ditolak PM Inggris, Raja Charles III Batal ke KTT Iklim di Mesir

Raja Charles III tidak akan melakukan perjalanan ke KTT iklim COP27 bulan depan di Mesir setelah PM Inggris Liz Truss "menolak".

NEWS | 2 Oktober 2022

Pendidikan Ala Pendiri NU Jadi Inspirasi Menteri Nadiem

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengaku terinspirasi dengan model pendidikan yang diterapkan pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari.  

NEWS | 2 Oktober 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tragedi Kanjuruhan, Penyelenggara Dapat Dipidanakan

Tragedi Kanjuruhan, Penyelenggara Dapat Dipidanakan

NEWS | 15 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings