Beirut, Beritasatu.com- Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bou mengatakan pemerintahnya tidak akan menyerahkan senjata milik Hizbullah. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Sabtu (29/1/2022), pernyataan Bou dilontarkan menjelang pertemuan dengan para menlu di Teluk Arab untuk memperbaiki hubungan.
Arab Saudi dan sekutunya menangguhkan hubungan diplomatik dengan Lebanon setelah ditayangkannya komentar Menteri Penerangan George Kordahi yang mengkritik intervensi militer pimpinan Riyadh di Yaman. Kordahi yang merupakan sekutu Hizbullah, mengundurkan diri pada Desember.
“Saya tidak akan (ke Kuwait) untuk menyerahkan senjata Hizbullah. Saya tidak akan mengakhiri keberadaan Hizbullah, itu tidak mungkin di Lebanon. Kami akan berdialog,” kata Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bou Habib kepada Al Jazeera, merujuk pada pertemuan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Beirut dan negara-negara Teluk Arab.
Dalam pengakuan atas kekhawatiran negara-negara Teluk, Lebanon bagaimanapun menyatakan bahwa negara itu tidak akan menjadi “landasan peluncuran untuk kegiatan yang melanggar negara-negara Arab”. Pernyataan itu akan disampaikan Lebanon menurut sumber yang akrab dengan rancangan surat pemerintah menanggapi persyaratan Teluk untuk hubungan yang lebih baik.
Lebanon dijadwalkan pada pertemuan di Kuwait pada Sabtu untuk menyampaikan tanggapannya terhadap persyaratan untuk mencairkan hubungan. Lebanon telah menderita karena kelompok bersenjata Hizbullah, sekutu dekat Iran, telah tumbuh lebih kuat di Beirut dan wilayah tersebut.
Hizbullah mendukung Iran dalam perjuangan regionalnya untuk mendapatkan pengaruh dengan negara-negara Teluk Arab sekutu AS, yang menyatakan kelompok itu telah membantu Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman.
Perang Yaman telah menyebabkan apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Perang tersebut bertujuan memulihkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional.
Didirikan oleh Pengawal Revolusi Iran pada tahun 1982, Hizbullah memiliki milisi yang kuat. Pejuang Hizbullah telah mendukung sekutu pro-Iran di wilayah tersebut, termasuk Suriah. Kelompok Hizbullah dan sekutunya juga melakukan pengaruh besar atas kebijakan negara Lebanon.
Ketentuan yang disampaikan ke Beirut pada tanggal 22 Januari oleh Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah termasuk pengaturan kerangka waktu untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB, di antaranya Resolusi 1559 yang diadopsi pada tahun 2004 dan menyerukan perlucutan senjata non- milisi negara di Lebanon.
Satu rancangan tanggapan pemerintah yang dilihat oleh Reuters mengesampingkan masalah tersebut, mengungkapkan rasa hormat Lebanon terhadap resolusi PBB untuk memastikan perdamaian sipil dan stabilitas nasional. Namun tidak disebutkan resolusi khusus PBB atau langkah apa pun untuk mengimplementasikannya.
Keretakan Teluk telah menambah kesulitan yang dihadapi Lebanon saat berjuang dengan krisis keuangan yang digambarkan oleh Bank Dunia sebagai salah satu depresi paling tajam yang pernah tercatat.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
