Logo BeritaSatu

Perkara Korupsi TWP AD Dilimpahkan ke Pengadilan Militer

Sabtu, 5 Februari 2022 | 23:58 WIB
Oleh : FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung (Jampidmil Kejagung) melimpahkan berkas perkara dua tersangka beserta barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

"Penyerahan berkas perkara dan dua tersangka serta barang bukti pada hari Jumat (4/2/022)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (5/2/2022).

Ia menyebutkan nama kedua tersangka, yakni Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019, dan tersangka NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH).

Penunjukan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai pihak yang memeriksa dan mengadili perkara koneksitas tindak pidana korupsi dana TWP AD pada tahun 2019-2020 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 45/KMA/SK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022.

"Selanjutnya kedua berkas perkara dan surat dakwaan para tersangka langsung dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta," kata Leonard.

Berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/01/K-AD/PMT-II/I/2022 tanggal 4 Februari 2022, status dua orang tersangka itu menjadi terdakwa.

Selanjutnya, ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memerintahkan Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk melaksanakan penetapan penahanan terhadap kedua terdakwa selama 30 hari terhitung mulai 4 Februari sampai dengan 5 Maret 2022.

"Terdakwa Brigadir Jenderal TNI YAK ditahan di Instalasi Tahanan Militer Puspomad, sedangkan terdakwa NPP ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung," ujarnya.

Kasus ini bermula adanya penempatan dana TWP tidak sesuai dengan ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, atau untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis, yaitu NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH), inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama dan Kolonel CZI Purn. CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh terdakwa, termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara.

Adapun sumber dana TWP dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit.

Akibat perbuatan terdakwa Brigadir Jenderal TNI YAK dan terdakwa NPP, merugikan keuangan negara c.q. TWP AD sebesar Rp133,76 miliar berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP pada 28 Desember 2021.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 atau Pasal 8 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tim penuntut koneksitas, yakni jaksa dan oditur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selanjutnya akan menunggu penetapan jadwal hari sidang atau rencana sidang terkait dengan persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana TWP AD tahun 2019-2020.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tak Mau Kritik Langsung Pemerintahnya, AS Dukung Hak untuk Protes di Tiongkok

AS dukung hak untuk protes di Tiongkok secara damai, namun Gedung Putih memilih menghindar untuk mengkritik langsung kebijakan Covid-19.

NEWS | 29 November 2022

Jokowi: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Sadar Keberagaman

Jokowi mengingatkan, pemimpin Indonesia ke depan harus menyadari keberagaman yang menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa.

NEWS | 29 November 2022

Jokowi: Dukungan Masyarakat Dayak Diperlukan dalam Pembangunan IKN

Jokowi mengatakan, dukungan masyarakat Suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

NEWS | 29 November 2022

Tergenang Banjir, Jalan Raya Puri Kembangan Macet

Jalan Raya Puri Kembangan Jakarta Barat, Selasa (29/11/2022) pagi, macet karena tergenang banjir.

NEWS | 29 November 2022

Kekompakan Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Dudung

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman menunjukkan kekompakan.

NEWS | 29 November 2022

Tiongkok Pilih Jalan Tegas Redam Warga Protes Kebijakan Covid-19

Pemerintah Tiongkok memilih jalan tegas untuk meredam warga protes kebijakan Covid-19 yang jarang terjadi di negara itu.

NEWS | 29 November 2022

Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Pergantian Nama Calon Panglima TNI

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak ada pergantian nama calon Panglima TNI yang masuk ke DPR dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

NEWS | 29 November 2022

Mensesneg Tegaskan Presiden Fokus Jalankan Roda Pemerintahan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan roda pemerintahan.

NEWS | 29 November 2022

Salim Segaf Salurkan Bantuan dari Anggota PKS untuk Korban Gempa Cianjur

Salim Segaf Al Jufri mendatangi posko tanggap bencana gempa bumi Cianjur di kantor DPD PKS Cianjur.

NEWS | 29 November 2022

Kemenkumham Ungkap Pentingnya Pelatihan bagi Kurator Negara

Kemenkumham mengungkap pentingnya pelatihan bagi pegawai Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator negara.

NEWS | 29 November 2022


TAG POPULER

# Ferdy Sambo


# Impor Beras


# UMP DKI Jakarta


# Pemimpin Berambut Putih


# Adian Napitupulu


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jokowi: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Sadar Keberagaman

Jokowi: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Sadar Keberagaman

NEWS | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE