Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar akan mengkaji secara serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai Golkar berpandangan perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal yang tabu untuk dibicarakan.
“Yang tidak bisa diubah hanya Kitab Suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Dijelaskan, munculnya wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi karena adanya permintaan masyarakat, baik disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto maupun kepada anggota DPR dari Fraksi Golkar. Sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, Partai Golkar harus merespons permintaan tersebut.
“Tentu harus melibatkan semua parpol di parlemen dan unsur DPD. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS, dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” ujar Mekeng.
Mekeng menekankan, hal yang paling penting dari ide perpanjangan jabatan Jokowi adalah dari sisi ekonomi. Dikatakan, ekonomi Indonesia akan terganggu atau defisit semakin dalam jika tahun 2024 dilaksanakan pemilu. Padahal ekonomi Indonesia saat ini saja belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi.
Menurut anggota Komisi XI DPR ini, mulai tahun 2023 ini, defisit APBN tidak boleh lebih dari 3%. Dengan demikian, defisit anggaran negara kembali ke aturan UU keuangan negara yaitu berada di bawah 3%.
Halaman: 12selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
