Logo BeritaSatu

Arief Hidayat Jelaskan Sikap MK Soal Presidential Threshold kepada Pemohon

Selasa, 8 Maret 2022 | 07:27 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) soal presidential threshold kepada para pemohon uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mengatur tentang ambang pencalonan presiden. MK, kata Arief, sudah berkali-kali tidak menerima uji materi presidential threshold karena para pemohon tidak memenuhi syarat legal standing atau kedudukan hukum.

Hal ini disampaikan Arief saat memberikan nasihat kepada para pemohon Pasal 222 UU Pemilu pada sidang perkara 13/PUU-XX/2022 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (7/3/2022) yang disiarkan via Youtube MK. Para pemohon terdiri dari tujuh orang yang merupakan wirausaha dan ibu rumah tangga (IRT), yakni Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah dan Lukman Nulhakim.

Advertisement

“Putusan terbaru yang harus dibaca dan diperhatikan adalah putusan itu dibacakan pada tanggal 24 Februari yang lalu, persis berkenaan dengan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini. Di antara enam putusan itu yang dibacakan, itu semuanya ditolak, artinya permohonannya semuanya ditolak. Yang bisa dijadikan pedoman untuk mempelajari, itu putusan Nomor 66/PUUXIX/2021,” ujar Arief.

Arief menjelaskan, sikap MK soal presidential threshold dalam enam putusan tersebut, khususnya putusan perkara nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diajukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono. Sebanyak lima dari sembilan hakim konstitusi, kata Arief, menyatakan tidak menerima uji materi pemohon karena menilai pemohon tidak memiliki legal standing. Kelima hakim MK tersebut adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, Aswanto, Daniel Yusmic Foekh, dan Wahiduddin Adams.

“Lima orang (hakim MK), mayoritas itu menolak permohonannya. Permohonan itu ditolak, kenapa? Karena tidak punya legal standing. Kenapa tidak punya legal standing? Karena yang mengajukan permohonan adalah perorangan, seperti bapak-bapak, ibu sekalian ini,” tegas Arief.

Dalam perkara tersebut, kelima hakim MK menilai perseorangan tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan presidential threshold. Menurut mereka yang memiliki legal standing adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Perseorangan memiliki legal standing mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemiliu sejauh mewakili partai politik atau gabungan partai politik atau mendapatkan mandat dari partai politik atau gabungan partai politik untuk diusung dalam pemilu berikutnya atau Pemilu 2024. Karena legal standing para pemohon tidak memenuhi syarat, maka pokok permohonannya tidak dipertimbangkan lagi oleh MK.


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Turnamen DCT KBPP Polri Cup 2022 Ditutup, Ini Daftar Pemenang

Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty berharap para pemenang dapat memacu prestasi yang lebih tinggi dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara.

NEWS | 13 Agustus 2022

Kapan Matahari Berhenti Bersinar dan Mati? Ini Jawaban Ilmuwan

Sebuah studi berdasarkan analisis jutaan bintang, telah menghasilkan perkiraan berapa tahun kehidupan Matahari tersisa sebelum mati.

NEWS | 13 Agustus 2022

Tersambar Petir Saat Main Sepak Bola, Warga Sukabumi Tewas

Seorang pesepak bola meninggal di tempat akibat tersambar petir saat menjalani laga persahabatan antara Pepermi FC dan YGS FC di Sukabumi.

NEWS | 13 Agustus 2022

AKKMI Sesalkan Penyelundupan BBM di Tiongkok oleh ABK WNI

AKKMI menyesalkan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) oleh empat anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan polisi laut Tiongkok.

NEWS | 13 Agustus 2022

Pria Diselamatkan dari Terowongan Runtuh, Dituduh Hendak Bobol Bank

Seorang pria diselamatkan dari terowongan yang runtuh di Roma telah dituduh menggalinya sebagai bagian untuk membobol bank.

NEWS | 13 Agustus 2022

Paman Tikam Keponakan di Kelas, Polisi Ungkap Motifnya

Aparat kepolisian mengungkap motif pembunuhan oleh seorang paman Rahmat (32) terhadap keponakannya berinisial SR (10) saat belajar di ruang kelas.

NEWS | 13 Agustus 2022

Bakamla Akan Membangun 60 Unit Rumah Susun di Batam

Pembangunan rumah susun ini merupakan hasil kerja sama Bakamla dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan BP Batam.

NEWS | 13 Agustus 2022

Angin Puting Beliung Terjadi di Dua Desa di Kabupaten Kudus

Angin puting beliung melanda dua desa di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan puluhan rumah rusak ringan hingga sedang.

NEWS | 13 Agustus 2022

BP Jamsostek Tingkatkan Produktivitas Pekerja Lewat Gerakan Sejuta Langkah

BP Jamsostek meluncurkan Gerakan Sejuta Langkah (GSL) agar para pekerja harus bisa menyisihkan waktunya untuk berolahraga.

NEWS | 13 Agustus 2022

Kasus dan Kematian Covid-19 Jakarta sampai 13 Agustus 2022

Infografik tentang data jumlah kasus dan kematian Covid-19 Jakarta sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022.

NEWS | 13 Agustus 2022


TAG POPULER

# OTT Bupati Pemalang


# Brigadir J


# Bharada E


# Putri Candrawathi


# Prabowo Subianto


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
OCS PMI Sektor Domestik di Malaysia Terintegrasi pada 18 Agustus

OCS PMI Sektor Domestik di Malaysia Terintegrasi pada 18 Agustus

NEWS | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings