Logo BeritaSatu

Habiburokhman Usul Koruptor Rp 100 M Dihukum Mati, Regulasi Mendukung?

Jumat, 25 Maret 2022 | 14:38 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengusulkan koruptor yang merugikan keuangan negara di atas Rp 100 miliar agar dihukum mati. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, sebetulnya sudah ada regulasi hukum yang mengatur soal hukuman mati untuk para koruptor. Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1 mengatur seseorang yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan ekonomi negara dapat dijatuhkan pidana penjara.

Adapun masa pidana penjaranya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Ada juga denda yang harus dibayar minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Pada Pasal 2 ayat 2 diatur dalam keadaan tertentu, pidana hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap para koruptor.

Dijelaskan lebih lanjut, “keadaan tertentu” yang dimaksud adalah alasan pemberatan pidana terhadap para koruptor. Alasan-alasan tersebut, yakni jika korupsi dilakukan terhadap dana-dana untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan korupsi.

Di lain sisi, Mahkamah Agung (MA) sudah mengatur soal pedoman pemindanaan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor. Perma tersebut di antaranya mengatur penentuan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Diharapkan, perma tersebut dapat menjadi pedoman untuk para hakim tindak pidana korupsi (tipikor) dalam memutus perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Baca selanjutnya
Dalam perma tersebut, hakim tipikor harus mempertimbangkan sejumlah hal seperti kategori ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Disanksi Demosi 4 Tahun, AKBP Raindra Tak Ajukan Banding

 AKBP Raindra Ramadhan Syah tidak mengajukan banding saat putusan sanksi demosi empat tahun imbas dari kasus tewasnya Brigadir J

NEWS | 28 September 2022

Kasus Brigadir J, AKBP Raindra Disanksi Demosi 4 Tahun

Mantan Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadhan Syah disanksi demosi 4 tahun terkait kasus tewasnya Brigadir J

NEWS | 28 September 2022

Jokowi Diberi Gelar Dada Ma Dopo Malomo oleh Sultan Ternate

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Ternate, yaitu Dada Ma Dopo Malomo

NEWS | 28 September 2022

Gobel: Mendikbudristek Tak Paham Kebutuhan Indonesia

Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel mengkritik pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang keberadaan tim bayangan

NEWS | 28 September 2022

Komisi III Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Pimpinan KPK

Komisi III DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dua calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar

NEWS | 28 September 2022

Sidang Putusan, KPK Yakin Eks Dirjen Kemendagri Dinyatakan Bersalah

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto bakal menghadapi sidang dengan agenda pembacaan putusan

NEWS | 28 September 2022

Jokowi Dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Ternate

Jokowi dianugerahi gelar kehormatan adat Kesultanan Ternate pada acara yang diselenggarakan di Kedaton Sultan Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

NEWS | 28 September 2022

Program Vaksinasi Covid-19 Diperluas untuk WNA

emerintah memperluas program vaksinasi Covid-19, yakni tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga menyasar WNA.

NEWS | 28 September 2022

Dapat Kewarganegaraan Rusia, Edward Snowden Tak Ikut Perang Ukraina

Presiden Vladimir Putin telah memberikan kewarganegaraan Rusia kepada pelapor Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden.

NEWS | 28 September 2022

Anggaran Pemilu 2024 KPU Kota Bogor Capai Rp 4,1 Miliar

Pemerintah mengucurkan anggaran Rp 4,1 miliar untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada KPU Kota Bogor

NEWS | 28 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Disanksi Demosi 4 Tahun, AKBP Raindra Tak Ajukan Banding

Disanksi Demosi 4 Tahun, AKBP Raindra Tak Ajukan Banding

NEWS | 16 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings