Logo BeritaSatu

Usulan Koruptor Rp 100 Miliar Dihukum Mati Dipandang sebagai Lip Service

Minggu, 27 Maret 2022 | 22:08 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Usulan agar koruptor yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar untuk dihukum mati dipandang hanya bagian dari lip service para pejabat publik di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan seolah-olah untuk memperlihatkan ketegasan dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kami lebih menilai wacana hukuman mati bagi koruptor sejak dulu hanya menjadi lip service pejabat publik di Indonesia,” kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yuris Rezha Kurniawan, Minggu (27/3/2022).

Yuris menuturkan usulan hukuman mati untuk para koruptor sudah sering digulirkan oleh para pejabat publik, termasuk para penegak hukum. Usulan tersebut digulirkan untuk memperlihatkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi, padahal kenyataan di lapangan justru kontradiktif.

Menurutnya, jika pemerintah dan DPR serius berkomitmen memberantas korupsi, seharusnya lebih berfokus menyusun aturan hukum mengenai perampasan aset; pemidanaan kejahatan perdagangan pengaruh; serta peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Namun demikian, pemerintah dan DPR tampak bimbang dalam menyusun aturan tersebut.

“Justru hanya sering mewacanakan hukuman mati yang sebetulnya di undang-undang juga sudah diatur,” ungkap Yuris.

Yuris menambahkan pihaknya masih meragukan komitmen aparat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi. “Jangankan hukuman mati bagi koruptor, untuk tuntutan serta putusan kasus korupsi saja pihaknya menemukan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

Diketahui, pembahasan soal hukuman mati bagi koruptor kembali bergulir usai disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman. Ia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat kategorisasi yang lebih lengkap soal tuntutan hukuman bagi koruptor.

Habiburokhman mengusulkan koruptor yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dituntut hukuman mati atau minimal pidana seumur hidup.

“Mungkin nanti dikategorisasi saja, dibikin standar, (korupsi) di atas Rp 100 miliar tuntutannya hukuman mati atau seumur hidup,” kata Habiburokhman saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/3/2022).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Perang Ukraina, 4,4 Juta Warga Donbass Mengungsi ke Rusia

Lebih dari 4,4 juta pengungsi dari Donbass, Ukraina tiba di Rusia sejak Februari akibat perang Ukraina. s

NEWS | 28 September 2022

Mendes: SDGs Desa Ke-18 Terinspirasi dari Para Ulama NU

Mendes PDTT mengatakan perumusan SDGs Desa ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif terinspirasi dari jejak dakwah para ulama NU.

NEWS | 28 September 2022

Usman Hamid Desak Polri Usut Peretasan Redaksi Narasi TV

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak Polri mengusut tuntas peretasan terhadap belasan awak redaksi Narasi TV

NEWS | 28 September 2022

LSM HAM Sebut 76 Orang Tewas dalam Aksi Protes Rezim Iran

LSM HAM Iran menyebut aksi protes atas kematian Mahsa Amini telah menewaskan sedikitnya 76 orang.

NEWS | 28 September 2022

Kasus Brigadir J, Kombes Budi Pitono Jalani Sidang Etik

Mantan Kabag Renmin Divpropam Polri Kombes Murbani Budi Pitono tengah menjalani sidang etik pada hari ini, Rabu (28/9/2022), terkait kasu Brigadir J

NEWS | 28 September 2022

Disanksi Demosi 4 Tahun, AKBP Raindra Tak Ajukan Banding

 AKBP Raindra Ramadhan Syah tidak mengajukan banding saat putusan sanksi demosi empat tahun imbas dari kasus tewasnya Brigadir J

NEWS | 28 September 2022

Kasus Brigadir J, AKBP Raindra Disanksi Demosi 4 Tahun

Mantan Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadhan Syah disanksi demosi 4 tahun terkait kasus tewasnya Brigadir J

NEWS | 28 September 2022

Jokowi Diberi Gelar Dada Ma Dopo Malomo oleh Sultan Ternate

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Ternate, yaitu Dada Ma Dopo Malomo

NEWS | 28 September 2022

Gobel: Mendikbudristek Tak Paham Kebutuhan Indonesia

Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel mengkritik pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang keberadaan tim bayangan

NEWS | 28 September 2022

Komisi III Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Pimpinan KPK

Komisi III DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dua calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar

NEWS | 28 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Perang Ukraina, 4,4 Juta Warga Donbass Mengungsi ke Rusia

Perang Ukraina, 4,4 Juta Warga Donbass Mengungsi ke Rusia

NEWS | 10 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings