Logo BeritaSatu

Proses Pengadaan Manual Jadi Elektronik Paling Lambat 2023

Jumat, 1 April 2022 | 10:38 WIB
Oleh : Herman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pengalihan proses pengadaan manual jadi elektronik paling lambat selesai pada 2023.

Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, serta para Bupati/Wali Kota untuk menghapus persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, serta mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

“Melakukan kolaborasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global,” tulis Inpres tersebut yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (1/4/2022).

Selanjutnya, Inpres tersebut juga menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyampaikan program pengurangan impor paling lambat tahun 2023 sampai dengan 5% bagi yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor, mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal, serta mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

“Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah/artisan pada semua kontrak kerja sama,” tulis Inpres tersebut.

Instruksi lainnya adalah melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan alasan pihaknya menghentikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan terkait tabloid KBA Newspaper.

NEWS | 30 September 2022

KPK Ungkap Ada Pihak yang Bangun Opini agarLukas Enembe Hindari Pemeriksaan

KPK mengungkapkan adanya pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menghindari pemeriksaan sebagai tersangka. 

NEWS | 30 September 2022

Fadel Muhammad Akhirnya Laporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan DPD

Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad akhirnya melaporkan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalliti ke BK DPD.

NEWS | 30 September 2022

TPDI Minta KPK Tidak Intimidasi Pengacara Lukas Enembe

Koordinator TPDI Petrus Selestinus meminta KPK tidak mengintimidasi pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Roy Rening dkk saat menyampaikan pembelaan terhadap kliennya.

NEWS | 30 September 2022

13.809 Mahasiswa Jalani Pendidikan Profesi Guru di 72 LPTK

Kemendikbudristek menyerahkan 13.809 mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) ke 72 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

NEWS | 30 September 2022

Lantik 3 Anggota MRP, Wamendagri: Jangan Terjebak Dinamika Politik Praktis

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo melantik tiga anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) sisa masa jabatan 2017-2022.

NEWS | 30 September 2022

Legislator: RUU Sisdiknas Tak Ikuti Peta Jalan Pendidikan

Syaiful Huda menuturkan bahwa RUU Sisdiknas dibuat tidak berdasarkan peta jalan pendidikan nasional.

NEWS | 30 September 2022

Pemuka Gereja Kingmi Papua Minta Lukas Enembe Jujur ke KPK

Pemuka gereja Kingmi, Yones Wenda meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk jujur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NEWS | 30 September 2022

Moeldoko: Pemerintah Akselerasi Reformasi Fundamental Sektor Kesehatan

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan pemerintah sedang mengakselerasi reformasi besar-besaran di sektor kesehatan, terutama di daerah.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Alvin Bahar dan Avila Dapat Suntikan Motivasi di Putaran 5 ISSOM

Alvin Bahar dan Avila Dapat Suntikan Motivasi di Putaran 5 ISSOM

SPORT | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings