Logo BeritaSatu

DPR Apresiasi Kemendes Raih WTP 5 Kali Berturut-turut

Selasa, 12 April 2022 | 08:38 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan langsung apresiasi tersebut saat membuka sidang Rapat Kerja bersama Kemendes PDTT dengan agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2021 di Gedung DPR Senayan, Jakarta, (11/4/2022).

"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kemendes PDTT mendapatkan opini WTP. Kita kasih applause kepada Menteri Desa. Opini tersebut berhasil dipertahankan berturut-turut sejak 2016 sampai dengan 2020," kata Lasarus.

Selain memberi apresiasi, Lasarus juga meminta Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar memaparkan tentang progres rekomendasi BPK. Rekomendasi itu tentang kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Hal itu berkaitan dengan 12 temuan dan 41 rekomendasi yang disampaikan BPK.

Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja dan juga dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, lanjut dia, mempersilakan Mendes PDTT untuk menjelaskan secara komprehensif atas hasil temuan dan rekomendasi BPK tersebut.

Menanggapi apresiasi dan masukan dari DPR, Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah memorandum kepada Sekjen Kemendes PDTT dan BPSDM PMD. Hal ini sebagai tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK.

"Progres penyelesaian dari 2 butir dan 6 rekomendasi sudah 100 persen dan sudah diajukan kepada BPK untuk penetapan stastus kesesuaian tindak lanjutnya pada pemantauan BPK semester II tahun 2021," ujar Abdul Halim Iskandar.

Selain itu, tindak lanjut kedua yaitu mengenai temuan belanja barang dan jasa. Mendes PDTT mengungkapkan bahwa temuan itu ternyata hanya disebabkan perbedaan persepsi ditingkat petugas pajak mengenai status pendamping desa.

"Ada yang menganggap pendamping itu pegawai tetap, ada yang memahami sebagai pegawai tidak tetap, di mana kedua-duanya itu berbeda dalam penghitungan pajaknya. Jadi masalahnya di sana dan sudah kita tindak lanjuti, koordinasi dengan Dirjen Pajak untuk menyamakan persepsi," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Cacar Monyet Menyebar, Afrika Butuhkan Alat Tes dan Vaksin

Negara-negara di Benua Afrika membutuhkan vaksin serta persediaan alat tes guna mencegah penyebaran cacar monyet.

NEWS | 30 Juni 2022

KPK Jebloskan 4 Mantan Anggota DPRD Jambi ke Lapas

Jaksa eksekutor KPK menjebloskkan empat mantan anggota DPRD Jambi yang menjadi terpidana suap ketok palu ke Lapas Jambi.  

NEWS | 30 Juni 2022

Mendagri Harap 3 UU DOB di Papua Dapat Perpendek Birokrasi

Tito Karnavian berharap tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) Papua dapat memperpendek jalur birokrasi pemerintahan daerah.

NEWS | 30 Juni 2022

Pemekaran Papua untuk Optimalkan Pemerataan Pembangunan

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pemekaran Papua bertujuan untuk menjamin hak rakyat dan optimalisasi pemerataan pembangunan.

NEWS | 30 Juni 2022

Zelensky Sebut Kunjungan Jokowi ke Ukraina Jadi Hari Bersejarah

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina merupakan hari bersejarah bagi kedua negara.

NEWS | 30 Juni 2022

Tito: 3 UU DOB Papua, Percepat Pembangunan Bumi Cendrawasih

Tito Karnavian berharap mengharapkan tiga UU pembentukan DOB Papua dapat menjadi payung hukum untuk mempercepat pembangunan.

NEWS | 30 Juni 2022

Puan: RUU KIA Pedoman agar Generasi Penerus Jadi SDM Unggul

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA resmi menjadi usul inisiatif DPR.

NEWS | 30 Juni 2022

BNPT Berhasil Pertahankan Capaian Opini WTP Sembilan Kali

BNPT berhasil menerima hasil laporan pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ke-9 kalinya.

NEWS | 30 Juni 2022

Jokowi Bahas 6 Hal Ini dalam Pertemuan dengan Zelensky

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas 6 hal dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kyiv, Rabu (29/6/2022).

NEWS | 30 Juni 2022

DPR Pertimbangkan Minta Ganja Dikeluarkan dari Narkotika Golongan I

Komisi III DPR mempertimbangkan untuk menyarankan pemerintah mengeluarkan ganja dari narkotika golongan I agar bisa digunakan untuk medis.

NEWS | 30 Juni 2022


TAG POPULER

# Jokowi Ukraina


# Pengawasan Intelijen


# MyPertamina


# Roy Suryo


# Mars


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Dukung Kebutuhan Audio, Ini Tips Memilih Earphone Nirkabel

Dukung Kebutuhan Audio, Ini Tips Memilih Earphone Nirkabel

LIFESTYLE | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings