Logo BeritaSatu

Survei Populi Center: Masyarakat Tolak Pres-T Dihapus

Minggu, 24 April 2022 | 18:33 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas masyarakat menolak penghapusan presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas pencalonan presiden. Masyarakat memandang Pres-T masih diperlukan. Hal ini berdasarkan hasil terbaru survei Populi Center yang digelar pada pada 21-29 Maret 2022.

“Data menunjukkan sebesar 47,2 persen masyarakat tidak setuju jika ambang batas pencalonan presiden dihapuskan, sedangkan yang menjawab setuju sebesar 25,3 persen,” ujar peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan, Minggu (24/4/2022).

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat. Responden merupakan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang diambil dari 120 desa/kelurahan di 34 provinsi. Angka margin of error ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Rafif mengatakan masih banyak masyarakat yang juga belum memahami pertanyaan terkait presidential threshold tersebut. Dari data survei, tuturnya, sebanyak 21,6 persen masyarakat yang mengaku tidak memahami isi pertanyaan menyangkut Pres-T tersebut. “Sisanya masyarakat menolak menjawab sebanyak 5,9 persen,” ungkap Rafif.

Diketahui, ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sering kali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan keserentakan pemilu. Namun, MK juga sudah berkali-kali tidak menerima atau tidak mengabulkan uji materi ketentuan Pres-T tersebut.

MK beralasan uji materi tidak memenuhi syarat formal maupun secara substansi tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. MK juga menilai presidential threshold merupakan open legal policy dari pembentuk peraturan perundang-undangan.

Diberitakan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan partainya akan mengajukan judicial review atau uji materi ketentuan Pres-T ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai bagian dari kehidupan demokrasi bangsa, kata Syaikhu, akan menggunakan hak konstitusi dengan menguji Pres-T 20 persen ke MK.

“PKS sebagai partai politik juga memiliki legal standing yang pas sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Syaikhu.

Menurut Syaikhu, PKS ingin menguji bagi kehidupan demokrasi di Indonesia berapa angka ambang batas pencalonan presiden yang ideal. “Kita ingin uji sebenarnya berapa angka yang wajar dan layak bagi kehidupan demokrasi di Indonesia,” tandas Syaikhu.

Syaikhu menerangkan pengalaman Pres-T 20 persen telah menimbulkan polarisasi yang kuat di masyarakat. Menurutnya, polarisasi yang kuat di antara anak bangsa ini akan menimbulkan pembelahan yang tajam yang jika tidak segera dipulihkan bisa menyimpan rasa sakit.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Baru Diluncurkan, Ini Spesifikasi KMP Bahtera Nusantara 03

KMP Bahtera Nusantara 03 yang baru diluncurkan ini mampu mengangkut penumpang sebanyak 386 orang dan ABK 24 orang.

NEWS | 18 Mei 2022

Uni Eropa Dukung Aturan Antipencucian Uang Khusus Kripto

Negosiator Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan sementara tentang aturan antipencucian uang untuk mata uang kripto.

NEWS | 30 Juni 2022

Rest Area Pemotor JT Balonggandu Sediakan Kursi Pijat

Kemenhub mengatakan rest area JT Balonggandu nyaman digunakan dan menghadirkan berbagai fasilitas seperti kursi pijat dan makanan gratis.

NEWS | 5 Mei 2022

Dunia Butuh Pemimpin Bernyali

Jokowi punya daya tawar yang kuat karena setelah pertemuan dengan Zelensky dia juga akan menemui Putin.

NEWS | 30 Juni 2022

BioNTech dan Pfizer Akan Uji Vaksin Covid Universal

BioNTech dan Pfizer akan menguji vaksin Covid-19 universal pada manusia pada paruh kedua tahun 2022.

NEWS | 30 Juni 2022

Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Said Ambruk di Rapat Paripurna DPR

Muhidin Said ambruk setelah selesai membacakan laporan Banggar DPR terkait RAPBN tahun Anggaran 2023.

NEWS | 30 Juni 2022

Yordania Janji Investigasi Insiden Kebocoran Gas Beracun

Yordania menjanjikan investigasi insiden kebocoran gas beracun di di pelabuhan Aqaba,Yordania, menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 260 orang lainnya.

NEWS | 30 Juni 2022

KSP: Iriana, Sosok Ketulusan dalam Proses Perdamaian Ukraina-Rusia

Keikutsertaan Ibu Negara Iriana menemani Presiden Jokowi ke Ukraina, memberi pesan keterlibatan perempuan yang membawa ketulusan.

NEWS | 30 Juni 2022

Jokowi Buka Lebar Pintu Indonesia bagi Warga Ukraina

Kunjungan Presiden Jokowi ke Ibu Kota Kyiv Ukraina sekaligus membuka pintu Indonesia melalui penandatanganan perjanjian pembebasan visa.

NEWS | 30 Juni 2022

Hari Ini, RUU KIA Cuti Hamil Akan Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR hari ini akan menggelar rapat paripurna pengesahan RUU KIA, yang mengatur cuti hamil, sebagai RUU inisiatif DPR.

NEWS | 30 Juni 2022


TAG POPULER

# Jokowi Ukraina


# Pengawasan Intelijen


# MyPertamina


# Roy Suryo


# Mars


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
IHSG On Track Menguat 5% Sepanjang Semester I 2022

IHSG On Track Menguat 5% Sepanjang Semester I 2022

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings