Logo BeritaSatu

Publik Tunggu Langkah Menko Atasi Masalah Pasca Larangan Ekspor Minyak Goreng

Selasa, 26 April 2022 | 10:13 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mempertanyakan tidak adanya penjelasan yang tuntas dari pemerintah kepada publik pasca keputusan Presiden Joko Widodo melarang total (moratorium) ekspor minyak goreng.

Menurut Deddy, seharusnya Menko Perekonomian serta menteri terkait lainnya memberikan informasi tentang langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasca berlakunya beleid moratorium ekspor tersebut.

“Ini Pak Menko, Kemenperin dan Kemendag pada ke mana. Mereka kan pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab,” tutur Deddy kepada media di Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengemukakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, atau siapa pun yang ditugaskan, harus mulai melakukan komunikasi publik tentang masa depan industri sawit. Sehingga tidak muncul kekacauan di lapangan.

Menurut Deddy, petani kecil ingin tahu sampai kapan mereka akan dikorbankan oleh kebijakan ini. Demikian juga pelaku industri sawit lainnya baik sedang, menengah, atau besar.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketidakjelasan ini sangat merugikan. Sebab saat ini, buah sawit produksi petani mulai ditolak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) karena terbatasnya kapasitas penampungan.

Petani juga kewalahan karena harga TBS yang merosot tajam, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi mereka.

“Sementara bagi pengusaha besar yang usahanya terintegrasi dari kebun, PKS, pabrik minyak goreng hingga distribusi tidak mengalami kerugian yang berarti. Saya khawatir sebab petani sudah mulai menjerit, apabila harga terus jatuh maka kemampuan mereka membeli pupuk juga hilang,” papar legislator asal Dapil Kalimantan Utara itu.

“Jika itu terjadi maka bisa dipastikan produktivitas sawit petani akan turun drastis tahun depan, sebab sawit sangat sensitif terhadap pemupukan,” ujar Deddy.

Deddy menyarankan agar pemerintah segera mengatur kebijakan tata niaga yang baru. Mulai dari penetapan harga TBS, harga CPO hingga harga minyak goreng curah dan kemasan.

Deddy juga mengusulkan agar pemerintah kembali menetapkan keharusan DMO minyak goreng curah dan kemasan, dengan mengatur rujukan harga keekonomian (DPO) dan HET. Jadi acuannya bukan harga internasional yang memicu kelangkaan barang di pasar dan harga tinggi di tingkat konsumen.

“Persoalan menentukan harga itu adalah persoalan hulu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Komponen pembentuk harga TBS, CPO, dan minyak goreng harus dirumuskan secara tepat dan benar,” kata Deddy.


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BPET MUI: Khilafah Tak Perlu Lagi Diwacanakan di Indonesia

BPET MUI Muhammad Syauqillah mengatakan, persoalan khilafah telah selesai sejak lama dan tidak perlu lagi diperdebatkan implementasinya.

NEWS | 28 Juni 2022

Menkumham Harap Sinode GKPS Gotong Royong Majukan Bangsa

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berharap Sinode Bolon ke-45 Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) melahirkan program gerejawi.

NEWS | 28 Juni 2022

Pelabelan BPA, BPOM Diharapkan Libatkan Kalangan Industri

BPOM diharapkan dapat melibatkan kalangan industri. Hal ini terkait rencana penerbitan aturan mengenai pelabelan potensi bahaya BPA.

NEWS | 28 Juni 2022

Konsumsi Narkoba Sejak 2018, DJ Joice: Agar Dapat Kepuasan

DJ Joice atau yang juga dikenal dengan nama Joice Challista mengonsumsi narkoba sejak 2018 untuk mendapatkan kepuasan.

NEWS | 28 Juni 2022

Santri Dukung Ganjar Jabar Bantu UMKM di Kabupaten Bandung

Santri Dukung Ganjar Pranowo Jawa Barat melaksanakan kegiatan bantuan UMKM di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa ( 28/06/2022)

NEWS | 28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Berikan Ruang Afirmasi OAP

Rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran Papua memberikan ruang afirmasi bagi orang asli Papua (OAP).

NEWS | 28 Juni 2022

Polisi Periksa Pelapor Unggahan Meme Stupa Candi Borobudur

Polisi merampungkan pemeriksaan terhadap Kurniawan Santoso, pelapor kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip dengan Presiden Jokowi

NEWS | 28 Juni 2022

Kronologi Penangkapan DJ Joice yang Tengah Pesta Sabu-sabu

Saat ditangkap, rupanya DJ Joice dan ketiga rekannya tengah asyik menghisap narkotika jenis sabu-sabu.

NEWS | 28 Juni 2022

Ketua Panja Beberkan Proses Pembentukan RUU Pemekaran Papua

Ketua Panja pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) pemekaran Papua, Junimart Girsang membeberkan proses pembentukan regulasi tersebut.

NEWS | 28 Juni 2022

DPR Tetapkan Ibu Kota dan Wilayah 3 Provinsi Baru Papua

Komisi II DPR telah merampungkan seluruh pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) pembentukan provinsi baru di Papua.

NEWS | 28 Juni 2022


TAG POPULER

# MotoGP 2022


# Ukraina


# Persik


# Sirkuit Formula E


# Holywings


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Sopir Angkot Tewaskan Empat Penumpang Divonis 13 Tahun

Sopir Angkot Tewaskan Empat Penumpang Divonis 13 Tahun

NEWS | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings