KPK Desak Perbaikan Tata Kelola Bahan Baku Minyak Goreng

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak perbaikan tata kelola bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. KPK menilai, perbaikan tata kelola ini penting dilakukan untuk mencegah terulangnya kelangkaan minyak goreng.

"KPK memandang kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri seperti minyak goreng di masa depan harus dicegah," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).

Ipi mengatakan, KPK melalui Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) bersama Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas dan KSP terus mendorong perbaikan tata kelola CPO dan produk turunannya dengan mengintegrasikan proses binsis hulu ke hilir kelapa sawit. Perbaikan ini bisa dengan dilakukan dengan sistem nasional neraca komoditas (SNANK).

"Integrasi data berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini mengintegrasikan penawaran dan permintaan barang yang diperdagangkan untuk kebutuhan masyarakat dan industri di dalam negeri," kata Ipi.