Logo BeritaSatu

MK Minta Pemerintah Susun Aturan Penjabat Kepala Daerah

Selasa, 3 Mei 2022 | 23:10 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan beberapa uji materi Pasal 201 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Salah satu di antaranya adalah putusan perkara 67/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 yang sama-sama menggugat ketentuan penjabat kepala daerah.

Meskipun MK menolak kedua putusan tersebut, tetapi terdapat beberapa substansi penting yang bisa diperhatikan oleh pemerintah dalam pengangkatan penjabat kepala daerah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam dua perkara tersebut. Salah satu hal pentingnya, MK meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menyusun aturan pelaksanaan Pasal 201 UU pilkada soal mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah.

Begini bunyi petikan pertimbangan hukum MK mendorong pemerintah membuat aturan pelaksana Pasal 201 UU pilkada sebagaimana tertuang dalam putusan perkara nomor 67/PUU-XIX/2021 (pertimbangan ini dikutip ulang dalam putusan perkara nomor 15/PUU-XX/2022):

Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan ‘secara demokratis’ sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Provinsi Ini Berpteonsi Dilanda Hujan Lebat Hari Ini

BMKG) memprakirakan sejumlah provinsi di Indonesia dilanda hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada hari ini.

NEWS | 26 Juni 2022

110 Orang Pasien Covid-19 Dirawat di Wisma Atlet Kemayoran

Pasien Covid-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, hingga hari ini  berjumlah 110 orang.

NEWS | 26 Juni 2022

M Qodari Peringatkan Bahaya Politik Identitas di Pilpres

M Qodari memperingatkan ancaman bahaya politik identitas dan polarisasi pada Pilpres 2024 mendatang. 

NEWS | 26 Juni 2022

Sandiaga Yakin Desa Wisata Buluh Duri Bisa Dongkrak Perekonomian Rakyat

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno optimistis berbagai potensi wisata Desa Buluh Duri di Sumut dapat mendorong perkembangan desa wisata.

NEWS | 26 Juni 2022

WHO: Cacar Monyet Belum Jadi Darurat Kesehatan Global

Cacar monyet belum menjadi darurat kesehatan global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memutuskan pada Sabtu (25/6/2022).

NEWS | 26 Juni 2022

Hasto: Lakon “Bima Suci” Teguhkan Komitmen PDIP Menyatu dengan Rakyat

Hasto menegaskan kisah lakon "Bima Suci" meneguhkan Komitmen PDIP untuk terus memperkuat persatuan dan lebih menyatu dengan rakyat.

NEWS | 26 Juni 2022

Pra Penas 2022, Insan Pertanian Siap Wujudkan Kemandirian Pangan

Kementan, KTNA bersama stakeholder menggelar Pra Penas 2022 di Maros untuk meningkatkan motivasi petani, nelayan, petani hutan dan masyarakat pelaku agrobisis.

NEWS | 26 Juni 2022

BMKG: Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Siang hingga Malam

BMKG memprakirakan cuaca Jabodetabek pada hari ini akan diwarnai hujan yang turun dengan intensitas ringan hingga sedang.

NEWS | 26 Juni 2022

Sri Lanka Hampir Kehabisan Bensin dan Solar

Sri Lanka hampir kehabisan bensin dan solar setelah beberapa pengiriman yang diperkirakan tertunda tanpa batas waktu.

NEWS | 26 Juni 2022

Mentan Ajak Petani Bersama Antisipasi Krisis Pangan Global

Mentan mengajak semua pihak berkontribusi menjaga ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang melanda dunia.

NEWS | 26 Juni 2022


TAG POPULER

# MotoGP 2022


# Indosurya


# One 160


# HUT Jakarta


# Jokowi 3 Periode


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ketua Dewan Pembina Velocity Sambangi Peserta Lomba Sepeda di Meikarta

Ketua Dewan Pembina Velocity Sambangi Peserta Lomba Sepeda di Meikarta

SPORT | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings