Logo BeritaSatu

Kemendagri Diminta Objektif dan Profesional soal Penjabat Kepala Daerah

Kamis, 12 Mei 2022 | 13:50 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) objektif dan profesional dalam mengangkat penjabat kepala daerah, baik penjabat gubernur, bupati dan atau wali kota.

“Prinsipnya, Kemendagri harus objektif, transparan serta memperhatikan kualitas calon penjabat kepala daerah dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku,” ujar Margarito Kamis kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).

Margarito menyoroti khusus soal penjabat yang mengisi jabatan bupati dan wali kota yang diusulkan gubernur kepada Kemendagri. Dari usulan gubernur tersebut, Kemendagri memilih calon tersebut untuk diangkat menjadi penjabat bupati atau penjabat wali kota.

“Menurut saya, penjabat kepala daerah otomatis bukan calon yang berlatar belakang partai politik karena aturannya demikian. Pasti ASN yang dianggap layak dan memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan sebagai penjabat bupati atau wali kota,” tandas Margarito.

Menurut Margarito, calon penjabat bupati atau pejabat wali kota diusulkan oleh gubernur pasti sudah mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak calon sebelum diusulkan kepada Kemendagri.

“Oleh karena itu, Kemendagri tinggal menetapkan calon atau salah satu di antaranya calon yang diajukan gubernur untuk menempati posisi sebagai penjabat bupati dan atau penjabat wali kota,” imbuh Margarito.

Untuk itu, kata Margarito, Kemendagri tidak perlu lagi menetapkan calon di luar yang diajukan oleh gubernur. Menurut dia, jika ada calon penjabat bupati atau calon penjabat wali kota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.

"Jadi, bukan Kemendagri yang mengusulkan calon baru. Hal ini berbeda dengan proses pengisian penjabat gubernur. Untuk pengisian penjabat gubernur dilakukan oleh Kemendagri sesuai ketentuan yang ada," kata Margarito.

Diketahui, ketentuan umum penunjukan penjabat kepala daerah diatur dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dalam ketentuan Pasal 201 disebutkan penjabat gubernur akan diisi oleh ASN tingkat pejabat tinggi madya atau eselon I dan penjabat bupati atau walikota diisi oleh pejabat tinggi pratama atau eselon II.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan, Dapat Santunan Rp 15 Juta

Pemerintah memberi perhatian kepada korban tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang dengan memberikan santunan kepada ahli waris.

NEWS | 3 Oktober 2022

Jokowi Santuni Keluarga Para Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada masing-masing keluarga korban tewas tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Pemerintah Santuni 125 Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan

Pemerintah memberikan santunan ahli waris kepada korban Tragedi Kanjuruhan, di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur (3/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Tak Ingin Tragedi Kanjuruhan Terulang, Presiden PKS Dorong Evaluasi Menyeluruh

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tak menginginkan tragedi Kanjuruhan, usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya.

NEWS | 3 Oktober 2022

KPK Duga Rektor Unila secara Sepihak Batasi Kuota Penerimaan Maba

KPK mendalami dugaan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani secara sepihak membatasi kuota penerimaan mahasiswa baru (maba)

NEWS | 3 Oktober 2022

Gocekan Jawaban Menko Airlangga Bikin Gibran Tepok Jidat

Airlangga dan Gibran menyempatkan untuk berbincang ringan dan bermain tebak-tebakan dan diunggah melalui akun media sosial Instagram.

NEWS | 3 Oktober 2022

Prank Baim Wong dan Paula ke Kepolisian Berbuah Somasi

Baim Wong beserta istrinya Paula Verhoeven disomasi oleh kantor hukum Bow and Parners terkait konten prank KDRT kepada kepolisian. 

NEWS | 3 Oktober 2022

Dalami Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Panggil Pramugari

KPK memanggil pramugari untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe.

NEWS | 3 Oktober 2022

Surya Paloh Tak Paksa Anies Baswedan Jadi Kader Nasdem

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan dirinya tidak memaksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi kader Nasdem

NEWS | 3 Oktober 2022

Nasdem Usung Anies Jadi Capres 2024, Ini Respon Jokowi

Presiden Jokowi belum mau berkomentar terkait dukungan Partai Nasdem yang telah secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan.

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jokowi Santuni Keluarga Para Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Santuni Keluarga Para Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan

NEWS | 11 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings