Logo BeritaSatu

DPR Minta Masa Kampanye Pemilu 2024 Jadi 75 Hari

Sabtu, 14 Mei 2022 | 23:24 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau biasa disapa Rifqi mengatakan seluruh fraksi di Komisi II DPR sepakat meminta durasi kampanye Pemilu 2024 dipersingkat menjadi 75 hari. Kesepakatan ini disampaikan dalam konsinyering Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (13/5/2022) di Jakarta.

"Soal durasi masa kampanye. Usulan KPU 90 hari diminta oleh seluruh fraksi di Komisi II DPR RI untuk disederhanakan menjadi 75 hari," ujar Rifqi kepada wartawan, Sabtu (14/5/2022).

Namun, kata Rifqi, terdapat dua catatan penting dalam durasi kampanye Pemilu 2024 yang dipersingkat tersebut. Pertama, tuturnya, perubahan mekanisme pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simpel, efisien, transparan dan akuntabel.

"Pengadaan logistik pemilu itu menggunakan elektronik katalog dan penyebaran pencetakan di beberapa tempat di Indonesia. Sehingga penyebaran distribusinya bisa sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama," ungkapnya.

Kedua, kata Rifqi, DPR meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu. Menurut dia, kodifikasi tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu tapi juga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

"Karena itu, seluruh pihak termasuk DPR akan bekerja maksimal mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu ini guna memastikan waktu penyelesaian sengketa dan mekanisme hukum bisa tepat waktu, tidak menganggu proses pelantikan dan periodisasi jabatan politik," jelas Rifqi.

Selain durasi kampanye, kata Rifqi, konsinyering tersebut menyepakati bahwa KPU dan Bawaslu tetap menggunakan sistem informasi yang sudah ada. Namun, tutur dia, DPR, penyelenggara pemilu dan pemerintah sepakat e-voting atau pemungutan suara secara elektronik belum diterapkan pada Pemilu 2024.

"Seluruh pihak sepakat sistem informasi yang digunakan sekarang oleh KPU dan Bawaslu akan dipertahankan dan wacana untuk menerapkan e-voting tidak akan digunakan pada 2024 dengan pertimbangan, salah satunya belum meratanya infrastruktur dan teknologi informasi di Indonesia dan hal lain," kata Rifqi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Airlangga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 Agustus

Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan PPKM di luar Jawa dan Bali mulai dari 5 Juli hingga 1 Agustus 2022

NEWS | 4 Juli 2022

Jelang Iduladha, Kementan Siapkan Kebutuhan Pangan Jakarta

Kementan mendukung kesiapan Iduladha di wilayah DKI Jakarta dengan menyiapkan ribuan hewan ternak dan kebutuhan pangan lainnya.

NEWS | 4 Juli 2022

Airlangga Ingatkan Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir.

NEWS | 4 Juli 2022

Tiongkok Laporkan Penurunan Kasus Harian Covid-19

Tiongkok melaporkan 460 kasus harian Covid-19 pada 3 Juli, di mana72 di antaranya bergejala dan 388 tanpa gejala, yang menurun.

NEWS | 4 Juli 2022

Besok, PN Jakpus Gelar Sidang Kedua Penganiayaan Ade Armando

PN Jakarta Pusat akan menggelar sidang kedua kasus penganiayaan Ade Armando besok, Rabu (4/7/2022) dengan agenda pembacaan dakwaan

NEWS | 4 Juli 2022

Zelensky Bertekad Rebut Kembali Kendali di Ukraina Timur

Zelensky mengatakan, pasukannya sudah ditarik dari Lysychansk di Donbas, namun ia bertekad merebut kembali kendali di wilayah timur itu.

NEWS | 4 Juli 2022

Sore Ini Dishub DKI Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas (lalin) di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

NEWS | 4 Juli 2022

DPRD Kota Bogor Mediasi Persoalan Warga BMW dengan Developer

DPRD Kota Bogor menindaklanjuti aspirasi warga perumahan Bukit Mekar Wangi (BMW) Bogor dengan mengundang pihak terkait.

NEWS | 4 Juli 2022

KPK Tetapkan Wali Kota Ambon Tersangka Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Ambon, Richard Louhenapessy tersangka kasus dugaan pencucian uang.

NEWS | 4 Juli 2022

Banjir di Australia, Perintah Evakuasi untuk Ribuan Penduduk

Perintah evakuasi dikeluarkan untuk ribuan penduduk setelah hujan tanpa henti menimbulkan banjir beberapa pinggiran kota di Australia.

NEWS | 4 Juli 2022


TAG POPULER

# Apriyani/Fadia Juara


# Elon Musk


# Yusuf Mansur


# Ahmad Dhani


# KM Setia Makmur


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Airlangga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 Agustus

Airlangga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 Agustus

NEWS | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings