Logo BeritaSatu

Kerja Sama KSP dengan Pihak Lain Dilakukan Sesuai Ketentuan Hukum

Rabu, 18 Mei 2022 | 21:59 WIB
Oleh : DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani menegaskan, kerja sama Kantor Staf Presiden (KSP) dengan pihak lain dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Jaleswari menegaskan hal tersebut sehubungan dengan bergulirnya penggiringan opini terkait legitimasi Pasal 38 (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan kerja sama KSP dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KSP.

Kedeputian V KSP di mana Jaleswari berada bertugas membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan dan HAM, antikorupsi dan reformasi birokrasi, dan Papua.

Jaleswari menjelaskan, Pasal 38 (2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 pada prinsipnya merupakan kodifikasi praktik kerja sama dengan mitra-mitra untuk mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga yang dalam hal ini ialah KSP.

Pelaksanaan pasal tersebut juga harus melalui berbagai mekanisme kontrol, di antaranya tidak boleh merugikan kepentingan negara dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ini artinya pelaksanaan pasal tersebut mengedepankan asas legalitas dari perspektif hukum administrasi negara dan kepentingan nasional dari perspektif politik kelembagaan," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis yang diterima Rabu (18/5/2022).

Jaleswari menambahkan, kerja sama dengan pihak lain tidak lepas dari pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Serupa lembaga non struktural lainnya, KSP pun tidak lepas dari pengawasan lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.

Jaleswari juga menjelaskan, praktik sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut bukan praktik yang asing dalam kelembagaan sebelumnya.

Dia mencontohkan, dalam konteks unit kepresidenan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menggunakan rumusan pasal serupa.

Pasal terkait dalam perpres tersebut menyebutkan pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut juga menyebutkan, Kepala UKP-PPP dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembangunan yang tidak dibiayai dari APBN sepanjang tidak merugikan keuangan negara, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Belum Bahas Kebijakan Pelabelan BPA pada Galon

Belum ada pembicaraan dengan BPOM sebagai mitra kerja Komisi IX DPR terkait rencana pelabelan BPA terhadap air minum kemasan galon.

NEWS | 7 Juli 2022

Satgas: Sebanyak 317.889 Kasus PMK Tersebar di 21 Provinsi

Saat ini terdapat 317.889 kasus PMK yang tersebar di 231 kabupaten/kota di 21 provinsi di berbagai penjuru Tanah Air.

NEWS | 7 Juli 2022

LPSK Dukung Tangkap Paksa Tersangka Cabul Pesantren Shiddiqiyah

LPSK mendukung penuh upaya paksa penangkapan terhadap tersangka kejahatan asusila Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi di Pesantren Shiddiqiyah

NEWS | 7 Juli 2022

Kasus Mamberamo Tengah, KPK Sita Dokumen Aliran Uang

KPK menyita dokumen aliran uang terkait kasus suap proyek Mamberamo Tengah saat menggeledah sejumlah lokasi di Bekasi, Jakarta Pusat, dan Sleman.

NEWS | 7 Juli 2022

Polisi Temukan Banyak Ruang Rahasia di Pesantren Shiddiqiyah

Polisi menemukan banyak ruang rahasia di kawasan Pesantren Shiddiqiyah, Kabupaten Jombang, ketika mencari MSAT, tersangka pencabulan santriwati

NEWS | 7 Juli 2022

Tiga Orang Tewas Terseret Ombak di Madasari, Pangandaran

Tiga orang wisatawan tewas terseret ombak karena berenang di area berbahaya di kawasan Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

NEWS | 7 Juli 2022

MK Tolak Gugatan La Nyalla dan Yusril soal Presidential Threshold

MK menolak judicial review ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu yang diajukan pimpinan DPD termasuk La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra.

NEWS | 7 Juli 2022

Jokowi Dinilai Punya Pengaruh Besar Damaikan Rusia-Ukraina

Pengamat militer Robi Sugara mengatakan Presiden Jokowi berperan sebagai negosiator kelas dunia dan punya pengaruh besar mendamaikan Rusia dan Ukraina.

NEWS | 7 Juli 2022

Penularan Covid-19 Tak Berhenti karena Level PPKM Berubah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, penularan Covid-19 tidak berhenti karena status PPKM berubah dari dua ke satu.

NEWS | 7 Juli 2022

Pemkab Bogor Prioritas Penanganan Stunting di 36 Desa

Pemkab Bogor memprioritaskan penanganan stunting di 36 desa dari total 432 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten ini.

NEWS | 7 Juli 2022


TAG POPULER

# Pertalite


# Kepala RS Tewas Ditikam


# Timnas U-19


# Presidential Threshold


# Covid-19 di Jepang


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
LPSK Dukung Tangkap Paksa Tersangka Cabul Pesantren Shiddiqiyah

LPSK Dukung Tangkap Paksa Tersangka Cabul Pesantren Shiddiqiyah

NEWS | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings