Logo BeritaSatu

DPR: Tidak Ada Larangan Perwira TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah

Selasa, 24 Mei 2022 | 21:30 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang menegaskan tidak ada larangan yang mengatur perwira TNI/Polri aktif ditunjuk menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Hal itu diungkapkan Junimart terkait penunjukan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng, Brigjen Andi Chandra As'aduddin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, kata Junimart, telah diatur bahwa Pj bupati/wali kota berasal dari pejabat di jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Jika merujuk, aturan tersebut, kata Junimart perwira TNI/Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dan menjabat sebagai JPT pratama boleh ditunjuk sebagai Pj bupati/ wali kota.

"Jadi untuk TNI/Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dengan jabatan JPT pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj bupati/wali kota. Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI/Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Junimart kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Junimart pun meminta masyarakat tidak salah dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Dia beranggapan, sebagian orang salah memahami setiap perwira TNI/Polri aktif yang akan ditunjuk menjadi Pj kepala daerah harus terlebih dahulu pensiun.

"Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami di mana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj kepala daerah. Kalau sudah pensiun ya malah enggak bisa karena bukan lagi pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama," tegas Junimart.

Sebelumnya Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI meminta Kemendagri membatalkan penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

"Mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi," kata Koordinator Harian Kode Inisiatif Ihsan Maulana dalam keterangan resminya, Selasa (24/5/2022).

Ihsan menjelaskan Chandra masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif sampai saat ini. Dengan demikian, penunjukannya sebagai penjabat kepala daerah dianggap bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI.

Diketahui, UU TNI mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

"Hal ini demi membangun institusi TNI yang profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil," kata Ihsan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 1 Juli 2022

Infografik tentang data kasus kumulatif dan jumlah suspek Covid-19 di Indonesia sampai dengan 1 Juli 2022.

NEWS | 1 Juli 2022

Data Kematian Covid-19 di Indonesia sampai 1 Juli 2022

Infografik tentang data jumlah kematian Covid-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 1 Juli 2022.

NEWS | 1 Juli 2022

Beda Gaya Berpakaian Jokowi Saat Bertemu Putin dan Zelensky

Gaya berpakaian Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin berbeda dengan saat bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

NEWS | 1 Juli 2022

Muhadjir Kenang Tjahjo Kumolo Sosok yang Rendah Hati

Muhadjir Effendy menyatakan bahwa sosok almarhum Tjahjo Kumolo merupakan seseorang yang rendah hati, pandai bergaul serta kreatif.

NEWS | 1 Juli 2022

Jokowi dan Presiden MBZ Saksikan Pertukaran Dokumen IUAE-CEPA

Presiden Jokowi dan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (MBZ) menyaksikan pertukaran dokumen IUAE-CEPA yang telah disepakati.

NEWS | 1 Juli 2022

John Lee Siap Bangun Hong Kong Lebih Dinamis dan Harmonis

John Lee mengucapkan sumpah Kepala Eksekutif Wilayah Administratif Hong Kong dengan tekad membangun lebih dinamis dan harmonis.

NEWS | 1 Juli 2022

Vaksinasi Booster Bakal Jadi Syarat Masuk Fasilitas Publik

Vaksinasi booster Covid-19 bakal menjadi syarat bagi masyarakat agar dapat memasuki berbagai fasilitas publik.

NEWS | 1 Juli 2022

Baru 6 Provinsi Catatkan Vaksinasi Booster di Atas 40%

Hingga saat ini baru 6 provinsi yang cakupan vaksinasi booster Covid-19 berhasil mencapai di atas 40%.

NEWS | 1 Juli 2022

Antusias Akar Rumput Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Sahabat Ganjar bersama masyarakat di lima provinsi secara serentak mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Juli 2022

HUT Bhayangkara, 1.641 Personel Polda Metro Naik Pangkat

Sebanyak 1.641 personel Polda Metro Jaya naik pangkat tepat di HUT Bhayangkara ke-76, Jumat (1/7/2022).

NEWS | 1 Juli 2022


TAG POPULER

# Malaysia Open


# Rusia


# Roy Suryo


# Tjahjo Kumolo Meninggal


# Ayu Anjani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 1 Juli 2022

Kasus Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 1 Juli 2022

NEWS | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings