Logo BeritaSatu

Dasar Hukum Ketentuan Presidential Threshold sejak 2004

Minggu, 5 Juni 2022 | 18:34 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.comPresidential threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik (parpol) untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat untuk pertama kali dilaksanakan pada 2004. Sebelum itu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR.

Pilpres langsung merupakan mandat Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Pada Pasal 6A ayat (2) disebutkan, “Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik peserta-peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Konstitusi menuliskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pilpres diatur dalam undang-undang (UU). “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang,” demikian bunyi Pasal 6A ayat (5).

Mengacu hal tersebut, Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres mengatur mengenai presidential threshold. Berikut bunyinya: “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pasal 5 ayat (1) UU 23/2003 tertulis, “Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Persentase presidential threshold dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara pemilu legislatif (pileg) sebagaimana Pasal 9 UU 42/2008 tentang Pilpres yang menyebutkan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Angka presidential threshold tidak mengalami perubahan sebagaimana UU 7 2017 tentang Pemilu. “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya,” demikian bunyi Pasal 222 UU 7/2017.

Perbedaan yang bersifat mendasar hanya terletak pada pileg dan pilpres diselenggarakan secara serentak pada 2019. Sebelum itu, pileg dan pilpres digelar terpisah. Pelaksanaan pileg dan pilpres serentak berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013. Demikian ulasan mengenai ketentuan presidential threshold sejak 2004.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tanggal Muda, Jalur Puncak Kembali Diserbu Wisatawan

Hari libur akhir pekan Sabtu (1/10/2022) ini, kawasan wisata Puncak kembali diserbu ribuan pengunjung dari wilayah Jabotabek.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ini Sejarah Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober

Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yang dilakukan setelah pemerintah saat itu menumbangkan Gerakan 30 September.

NEWS | 1 Oktober 2022

SiCepat dan Indonesia Pasti Bisa Bantu Rumah Pejuang Kanker Ambu

SiCepat Ekspres berkolaborasi dengan Indonesia Pasti Bisa untuk memberikan bantuan kepada Rumah Pejuang Kanker Ambu.

NEWS | 1 Oktober 2022

Kasus KDRT, Lesti Kejora Masih Jalani Perawatan Intensif di RS Bunda

Penyanyi Lesti Kejora hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RS Bunda Menteng setelah mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

NEWS | 1 Oktober 2022

Isak Tangis Iringi Pemulangan 4 Jenazah Korban Pembantaian TPNPB

Empat jenazah korban pembantaian di oleh TPNPB dipulangkan ke kampung halaman diiringi isak tangis.

NEWS | 1 Oktober 2022

Viral, Video Pembantaian Mengerikan oleh TPNPB di Papua Barat

Video pembantaian 4 dari 14 pekerja proyek oleh TPNPB di Teluk Bintuni, Papua Barat, Kamis (29/9/2022) malam, beredar di media sosial.

NEWS | 1 Oktober 2022

Arkeolog Tiongkok Temukan Tengkorak Manusia Berusia 1 Juta Tahun di Hubei

Arkeolog Tiongkok mengumumkan, menemukan tengkorak manusia yang hampir lengkap berusia sekitar 1 juta tahun dari sebuah situs penggalian di provinsi Hubei.

NEWS | 1 Oktober 2022

Puan: P-20 Beri Dampak Positif untuk Pariwisata Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini, forum P-20 atau The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit akan berdampak positif terhadap pariwisata Indonesia.

NEWS | 1 Oktober 2022

DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Warga Pascakenaikan BBM

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menjelaskan bahwa reses memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

NEWS | 1 Oktober 2022

Fotonya di Kafe Tanpa Jilbab Beredar Luas, Wanita Iran Ini Langsung Ditangkap

Pasukan keamanan Iran menangkap seorang wanita setelah foto dirinya dan wanita lain yang sedang makan di sebuah kafe di Teheran tanpa jilbab beredar luas.

NEWS | 1 Oktober 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kapolri dan Gubernur DKI Hadiri Peresmian Kantor Pemuda Pancasila

Kapolri dan Gubernur DKI Hadiri Peresmian Kantor Pemuda Pancasila

NEWS | 29 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings