Jakarta, Beritasatu.com – Koalisi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadukan masalah konflik lahan yang terjadi di daerah mereka kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Jumat (17/6/2022).
Mereka juga mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan karena masyarakat merasa kerap menjadi korban kriminalisasi. Koalisi masyarakat Kalsel terdiri atas Tim Advokasi Jurkani, Walhi Kalsel, Sawit Watch, dan Integrity Law Firm.
Senior Partner Integrity Law Firm, Denny Indrayana mengatakan, saat ini Kalsel bisa dikatakan dalam keadaan darurat keadilan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam. Dikatakan, berbagai kasus, dari perampasan lahan warga, aksi premanisme, oknum aparat yang represif, hingga pembunuhan seorang advokat, yakni Jurkani, terjadi di Kalsel.
“Sangat disayangkan, praktik-praktik di atas diduga sering terafiliasi dengan salah satu korporasi milik ASy,” ujar Denny Indrayana.
Menurutnya, kriminalisasi dan praktik mafia di Kalsel perlu menjadi perhatian negara. Para korban dan saksi seakan kehilangan tempat untuk mengadu, sehingga mereka menemui LPSK untuk meminta perlindungan.
Sementara, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menggambarkan betapa tingginya teror akibat melawan perbuatan korporasi sawit dan tambang di Kalsel. Ia menceritakan keterangan warga Mekarpura setelah mereka mengadukan soal penggusuran ke Komnas HAM.
Halaman: 123selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
