Logo BeritaSatu

KPK Dalami Dugaan Direksi Summarecon Sepakat Suap Haryadi Suyuti

Kamis, 23 Juni 2022 | 20:37 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

KPK Dalami Dugaan Direksi Summarecon Sepakat Suap Haryadi Suyuti

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan menjerat PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton, Malioboro, Yogyakarta. KPK memastikan akan menguatkan bukti keterlibatan Summarecon dalam kasus tersebut. Salah satunya, KPK akan mendalami dugaan kesepakatan para direksi Summarecon untuk menyuap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

"Apakah kemudian ini (perintah atau arahan memberikan suap) ada kesepakatan sebuah BOD (board of directors atau direksi) atau sebuah perusahaan atau sebuah korporasi yang nanti akan kami cari ke sana pada saat (pemeriksaan) saksi-saksi, kalau kemungkinan ada ternyata ini (perintah atau arahan memberikan suap) adalah perbuatan korporasi ya (meminta pertanggungjawaban hukum) korporasi kan begitu," ungkap Plt Jubir KPK, Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Penguatan bukti mengenai dugaan arahan atau perintah jajaran direksi Summarecon untuk menyuap Haryadi Suyuti seiring dengan proses penyidikan sejumlah pihak yang telah dijerat oleh KPK, termasuk Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono. KPK diketahui telah memeriksa sejumlah petinggi Summarecon dalam mengusut kasus ini. Salah satunya, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adhi.

"KPK tidak berhenti dalam satu titik dalam proses penyidikan tetapi kita harus kembangkan informasi dan data keterangan saksi itu, kalau kemudian bukti permulaan itu cukup menetapkan orang atau pun bahkan koorporasi itu tersangka pasti kami akan naikan proses selanjutnya," ujar Ali.

Lembaga antikorupsi berpatokan pada Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dalam perma itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dilakukan jika korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Airlangga Dinilai Sukses Pimpin Golkar dan Kemenko Perekonomian

Airlangga Hartarto dinilai sukses memimpin Partai Golkar dan Kemko Perekonomian. Sebagai menteri, Airlangga berhasil menjaga ekonomi di Indonesia.

NEWS | 7 Juli 2022

DPR Belum Bahas Kebijakan Pelabelan BPA pada Galon

Belum ada pembicaraan dengan BPOM sebagai mitra kerja Komisi IX DPR terkait rencana pelabelan BPA terhadap air minum kemasan galon.

NEWS | 7 Juli 2022

Satgas: Sebanyak 317.889 Kasus PMK Tersebar di 21 Provinsi

Saat ini terdapat 317.889 kasus PMK yang tersebar di 231 kabupaten/kota di 21 provinsi di berbagai penjuru Tanah Air.

NEWS | 7 Juli 2022

LPSK Dukung Tangkap Paksa Tersangka Cabul Pesantren Shiddiqiyah

LPSK mendukung penuh upaya paksa penangkapan terhadap tersangka kejahatan asusila Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi di Pesantren Shiddiqiyah

NEWS | 7 Juli 2022

Kasus Mamberamo Tengah, KPK Sita Dokumen Aliran Uang

KPK menyita dokumen aliran uang terkait kasus suap proyek Mamberamo Tengah saat menggeledah sejumlah lokasi di Bekasi, Jakarta Pusat, dan Sleman.

NEWS | 7 Juli 2022

Polisi Temukan Banyak Ruang Rahasia di Pesantren Shiddiqiyah

Polisi menemukan banyak ruang rahasia di kawasan Pesantren Shiddiqiyah, Kabupaten Jombang, ketika mencari MSAT, tersangka pencabulan santriwati

NEWS | 7 Juli 2022

Tiga Orang Tewas Terseret Ombak di Madasari, Pangandaran

Tiga orang wisatawan tewas terseret ombak karena berenang di area berbahaya di kawasan Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

NEWS | 7 Juli 2022

MK Tolak Gugatan La Nyalla dan Yusril soal Presidential Threshold

MK menolak judicial review ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu yang diajukan pimpinan DPD termasuk La Nyalla Mattalitti dan Yusril Ihza Mahendra.

NEWS | 7 Juli 2022

Jokowi Dinilai Punya Pengaruh Besar Damaikan Rusia-Ukraina

Pengamat militer Robi Sugara mengatakan Presiden Jokowi berperan sebagai negosiator kelas dunia dan punya pengaruh besar mendamaikan Rusia dan Ukraina.

NEWS | 7 Juli 2022

Penularan Covid-19 Tak Berhenti karena Level PPKM Berubah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, penularan Covid-19 tidak berhenti karena status PPKM berubah dari dua ke satu.

NEWS | 7 Juli 2022


TAG POPULER

# Pertalite


# Kepala RS Tewas Ditikam


# Timnas U-19


# Presidential Threshold


# Covid-19 di Jepang


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
PN Surabaya Jatuhkan Vonis Mati Pengedar Sabu-sabu 43,4 Kg

PN Surabaya Jatuhkan Vonis Mati Pengedar Sabu-sabu 43,4 Kg

NEWS | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings