Logo BeritaSatu

Korupsi E-KTP, Eks Dirut PNRI Klaim Tak Intervensi Konsorsium

Kamis, 23 Juni 2022 | 23:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya mengeklaim tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengintervensi anggota konsorsium penggarap proyek pengadaan e-KTP.

Hal itu dikatakan Entar Sumarsono, kuasa hukum Isnu Edhi menanggapi surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Dalam surat dakwaan, Isnu Edhy Wijaya disebut berperan mengatur dan mengarahkan proses pengadaan barang/jasa paket e-KTP Tahun Anggaran 2011-2013, untuk memenangkan konsorsium PNRI.

Entar menyebut, terdapat perjanjian masing-masing perusahaan anggota konsorsium tidak bisa saling mengintervensi.

"Pak Isnu tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengintervensi anggota konsorsium lain, di mana masing-masing anggota konsorsium sesuai perjanjian lima konsorsium disebutkan bahwa tidak bisa saling mengintervensi," kata Entar Sumarsono.

Diketahui, konsorsium yang beranggotakan Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, dan PT Sucofindo menjadi pemenang lelang proyek e-KTP. Isnu Edhi ditunjuk sebagai ketua konsorsium PNRI tersebut.

Entar Sumarsono mengeklaim, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, kliennya tidak pernah menerima bahkan memberikan gratifikasi dalam proyek e-KTP ini.

"Dalam fakta- fakta dari sidang sebelumnya, dalam dakwaan jaksa Pak Isnu dituduh menerima gratifikasi. Saya tegaskan, beliau tidak menerima dan tidak melakukan gratifikasi, bahkan memperkaya orang lain," ujar Entar.

Dia juga menyampaikan, Isnu sudah pensiun pada Mei 2013, sedangkan proyek e-KTP selesai pada Desember 2013.

"Artinya Pak Isnu tidak mengikuti proyek ini sampai akhir Desember 2013. Dan Pak Isnu hanya sampai adendum keenam saja. Jadi tidak sampai adendum kesembilan seperti yang disampaikan JPU," ujarnya.

Entar menyampaikan, kliennya juga selama ini sangat kooperatif dalam mengikuti proses hukum yang ada. Kliennya mendukung penegakan hukum dengan selalu hadir ketika diperiksa KPK.

"Kami berharap di persidangan selanjutnya akan mendapatkan fakta hukum seterang-terangnya sehingga Pak Isnu mendapatkan keadilan," katanya.

Diberitakan, jaksa KPK mendakwa Isnu Edhi Wijaya dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang juga PNS BPPT, Husni Fahmi turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. Keduanya didakwa mengatur dan mengarahkan proses pengadaan e-KTP.

Perkara dugaan korupsi e-KTP itu merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Jaksa menyebut, Husni Fahmi diperkaya sebesar US$ 20.000. Selain itu, dugaan korupsi e-KTP ini juga memperkaya sejumlah pihak lain, termasuk Perum PNRI dan perusahaan anggota konsorsium PNRI lainnya.

Atas perbuatannya, Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemkab Bogor Prioritas Penanganan Stunting di 36 Desa

Pemkab Bogor memprioritaskan penanganan stunting di 36 desa dari total 432 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten ini.

NEWS | 7 Juli 2022

Polisi Sisir Pesantren Cari Putra Kiai Tersangka Cabul

Polisi hingga kini masih menyisir area Pesantren Shiddiqiyah Ploso, Kabupaten Jombang, mencari tersangka cabul, yang merupakan anak kiai pengasuh pesantren itu

NEWS | 7 Juli 2022

Hari Raya Iduladha, CFD di Ibu Kota DKI Jakarta Ditiadakan

Pemprov DKI Jakarta meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day atau CFD saat Hari Raya Iduladha.

NEWS | 7 Juli 2022

Ini Tampang Medina Zein Saat Mengenakan Rompi Tahanan

Selebgram Medina Zein ditahan Kejari Jakarta Selatan di Rutan Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Uci Flowdea.

NEWS | 7 Juli 2022

Boris Johnson Mundur sebagai Pemimpin Partai Konservatif

Boris Johnson mengundurkan sebagai pemimpin partai Konservatif Inggris, pada Kamis (7/7/2022) yang membuka jalan bagi pemilihan perdana menteri baru.

NEWS | 7 Juli 2022

Anies Resmikan Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin

Gubernur DKI Jakarta meresmikan Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra (PDS) HB Jassin di kawasan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM)

NEWS | 7 Juli 2022

IDAI Terbitkan Rekomendasi Terbaru Wajib Booster Sebelum PTM

IDAI mengeluarkan rekomendasi terbaru mewajibkan vaksinasi lengkap dan booster Covid-19 bagi para siswa sebelum mengikuti PTM.

NEWS | 7 Juli 2022

Paul Zhang Disebut Ajarkan M Kace Buat Konten Penistaan Agama

Sidang penganiayaan terhadap M Kace atau M Kece atas terdakwa Napoleon Bonaparte mengungkap M Kace diajarkan Paul Zhang dalam membuat konten penistaan agama.

NEWS | 7 Juli 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 7 Juli

Pergerakan kasus positif dan kematian Covid-19 di Jakarta sampai 7 Juli 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 7 Juli 2022

Penerima Vaksin Covid-19 di Indonesia sampai 7 Juli 2022

Infografik penerima vaksin Covid-19 sampai 7 Juli 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 7 Juli 2022


TAG POPULER

# Pertalite


# Kepala RS Tewas Ditikam


# Timnas U-19


# Presidential Threshold


# Covid-19 di Jepang


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Nama Jalan di Jakarta Berubah, Berikut Dasar Aturannya

Nama Jalan di Jakarta Berubah, Berikut Dasar Aturannya

NEWS | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings