Logo BeritaSatu

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Berikan Ruang Afirmasi OAP

Selasa, 28 Juni 2022 | 23:21 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran Papua memberikan ruang afirmasi bagi orang asli Papua (OAP). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar saat rapat kerja Komisi II DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Rapat fokus pada salah satu pasal terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Tak hanya itu, rapat juga membahas mengenai relevansi antara RUU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada.

Advertisement

“Kami rapat untuk memastikan hadirnya pemekaran Papua ini memberikan ruang bagi OAP untuk dapat diangkat menjadi CPNS pertama kalinya di wilayah provinsi pemekaram, tadi muncul aspirasi untuk penambahan batas usia paling tinggi 50 tahun dan lain sebagainya, ini masih akan kita bahas lebih lanjut,” kata Bahtiar.

Pemekaran Papua mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ketiga pemekaran provinsi itu diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat asli Papua untuk dapat berkontribusi membangun daerahnya, sekaligus menerima manfaat dari pemekaran wilayah.

Dalam hal pencepatan pengisian jabatan ASN dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien, pengisian jabatan ASN pada pemekaran Papua dapat dilakukan dengan beberapa skema. “RUU ini selain menjadi landasan pemekaran tiga provinsi juga menjadi landasan hukum soal penempatan ASN,” ucapnya.

Sepakat
Komisi II bersama pemerintah telah menyepakati RUU pemekaran Papua dibawa ke tingkat paripurna. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi II dan pemerintah di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

“Seluruh fraksi menyetujui agar tiga RUU itu dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan,” kata Bahtiar.

Bahtiar juga berterima kasih kepada panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi dan seluruh anggota Komisi II.

Rapat kerja tingkat I diawali dengan laporan panja tiga RUU pembentukan daerah otonom baru Papua oleh Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang. Kemudian, dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir mini masing-masing fraksi.

Rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II DPR dijadwalkan berlangsung pada Kamis (30/6/2022).

“Inilah adalah berkah yang luar biasa untuk seluruh masyarakat Papua yang patut disyukuri dan semua harus mendukungnya. Ini bukti betapa tingginya perhatian pemerintah dan DPR untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat papua serta berbagai bentuk afirmasi untuk mengangkat harkat martabat orang asli Papua,” kata Bahtiar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Polda Metro Pastikan Tak Ada Perlakuan Khusus pada Roy Suryo

Polda Metro memastikan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada Roy Suryo selama ditahan

NEWS | 12 Agustus 2022

Saiful Mujani: Mayoritas Massa NU Cenderung Pilih Ganjar Pranowo

Saiful Mujani mengatakan mayorita massa NY cenderung memilih Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

NEWS | 12 Agustus 2022

Alasan Pemilih PKB Cenderung Memilih Ganjar Pranowo

Saiful Mujani mengungkap alasan pemilih PKB cenderung memilih Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

NEWS | 12 Agustus 2022

12.420 Mahasiswa Ikut Program Pertukaran di 138 Perguruan Tinggi

Sebanyak 12.420 mahasiswa dari 479 perguruan tinggi akan mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka (PMM).

NEWS | 12 Agustus 2022

OTT Bupati Pemalang soal Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap soal jual beli jabatan

NEWS | 12 Agustus 2022

34 Orang, Total yang Diamankan dalam OTT Bupati Pemalang

KPK mengungkapkan, sudah ada 34 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), termasuk Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

NEWS | 12 Agustus 2022

Komnas HAM Pastikan Periksa Putri Candrawathi Hari Ini

Komnas HAM memastikan memeriksa istri mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hari ini, Jumat (12/8/2022).

NEWS | 12 Agustus 2022

Menhub Budi Harap Motor Listrik BMI Jadi Solusi Masyarakat

Menhub Budi Karya Sumadi mengharapkan motor listrik produksi BMI bisa menjadi solusi bagi masyarakat.

NEWS | 12 Agustus 2022

PKB Harus Mempertimbangkan Suara NU di Pemilu 2024

PKB perlu mempertimbangkan suara dan aspirasi politik dari Nahdlatul Ulama (NU) pada pelaksanaan Pemilu 2024.

NEWS | 12 Agustus 2022

‎Sore Ini, Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Komnas HAM bakal memeriksan tersangka Bharada E dan Irjen Pol Ferdy Sambo di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Kota Depok.

NEWS | 12 Agustus 2022


TAG POPULER

# Puan Maharani


# Pohon Koka


# Brigadir J


# Ferdy Sambo


# Mahfud MD


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Polda Metro Pastikan Tak Ada Perlakuan Khusus pada Roy Suryo

Polda Metro Pastikan Tak Ada Perlakuan Khusus pada Roy Suryo

NEWS | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings