Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Hikmahbudhi Sayangkan Renovasi Wihara di Sukabumi Ditolak Ormas

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:24 WIB
Oleh : Bernadus Wijayaka / BW
Ketua Bidang Kajian Strategis, Penelitian dan Pengembangan PP Hikmahbudhi, Jan Suharwantono.

Jakarta, Beritasatu.com - Renovasi Vihara Jiu Tien Kung, Sukabumi, Jawa Barat, ditolak sejumlah ormas dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cicurug. Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menyayangkan penolakan renovasi wihara itu.

Mereka beralasan, renovasi Istana Langit ke-9 Jiu Tien Kung, Kebon Limus oleh Yayasan Gema Gita Nusantara itu, tak memenuhi persyaratan dan mereka khawatir terjadi buddhanisasi.

"Hikmahbudhi menilai alasan penolakan tersebut sangat tidak berdasar dan berpotensi merusak persatuan dan kerukunan umat beragama, hal tersebut sangat berbahaya. Tidak menutup kemungkinan alasan alasan tersebut akan terus digunakan sebagai dalih pembenaran kaum mayoritas di berbagai daerah kepada minoritas," ujar Ketua Bidang Kajian Strategis, Penelitian dan Pengembangan PP Hikmahbudhi, Jan Suharwantono, Rabu (29/6/2022).

Ia menuturkan, secara prinsip hak beragama mencakup hak kebutuhan beribadah. Namun, kenyataannya hingga hari ini konflik penolakan pembangunan rumah ibadah masih saja terjadi.

Penolakan pendirian rumah ibadah, kata Jan, menjadi cerita berulang dari tahun ke tahun yang sampai hari ini pemerintah cenderung tidak mampu memberikan jaminan rasa aman dan keadilan.

"Alasan klasik rumah ibadah tak memiliki izin acap menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan intoleran, dan diskriminasi," tambah Jan Suharwantono.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk serius dalam menangani persoalan intoleransi, dan diskriminasi. Jangan sampai penyelesaian selalu melalui hukum yang mengorbankan kelompok minoritas atas nama tertib hukum dan kerukunan.

"Itu juga akan memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat bagaimana hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai Pancasila, di banyak tempat masih kita temukan kelompok minoritas seringkali mesti tunduk, dipaksa menandatangani surat pernyataan atau aturan dengan dalih kerukunan, yang padahal semua adalah kemauan sepihak kelompok mayoritas," jelas Jan Suharwantono.

"Pemerintah harus adil dan semestinya fokus pada persoalan intoleransi dan diksriminasi yang berpotensi merusak kerukunan dan persatuan antarsesama anak bangsa," imbuhnya.

Pihaknya meminta pemerintah provinsi dan Kementerian Agama untuk memberikan rasa aman, dan keadilan atas hak beragama dan pembangunan wihara wsadi Desa Tenjojaya, Cicurug Sukabumi, Jawa Barat ini.

"Mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga, persatuan, kerukunan, dan toleransi antarumat beragama," tandas Jan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI