Logo BeritaSatu

Partai Buruh Targetkan 20 Kursi di DPR pada Pemilu 2024

Kamis, 30 Juni 2022 | 17:20 WIB
Oleh : Herman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Buruh sudah memasang target tinggi untuk Pemilu 2024. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menargetkan partainya meraih 20 kursi di DPR pada pemilihan legislatif (pileg) nanti.

"Target Partai Buruh lolos verifikasi KPU dan parliamentary threshold 4% sekitar 6 juta suara dari total suara sah nasional, atau sekitar 20 kursi di DPR," kata Said Iqbal kepada Beritasatu.com, Kamis (30/6/2022).

Advertisement

Said Iqbal mengatakan, saat ini Partai Buruh sudah ada di 34 provinsi, 477 kabupaten/kota, dan 4.000 kecamatan di Indonesia.

Namun, ada satu hal yang saat ini menjadi sorotan Partai Buruh terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya, terkait masa kampanye pemilu yang hanya 75 hari. Ditegaskan Iqbal, masa kampanye seharusnya sembilan bulan sesuai undang-undang.

"Aturan masa kampanye mengikuti UU Pemilu adalah berkisar tujuh sampai sembilan bulan, bukan 75 hari atau 2,5 bulan. Kesepakatan KPU dengan DPR dan pemerintah tersebut melanggar undang-undang. KPU adalah lembaga independen yang tidak boleh membuat kesepakatan dengan DPR yang notabene adalah juga parpol peserta Pemilu," kata Said Iqbal.

Rencana Aksi

Selain mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024, Partai Buruh bersama empat konfederasi serikat pekerja/buruh terbesar di Indonesia juga tengah mempersiapkan dua aksi besar menjelang aksi mogok nasional pada pertengahan Juli 2022 yang melibatkan puluhan ribu buruh. Aksi demonstrasi akan dipusatkan di DPR dan secara serentak digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, Partai Buruh dan konfederasi serikat pekerja akan mengorganisir mogok nasional jika pemerintah masih tetap ngotot membahas UU Cipta Kerja.

"Aksi mogok nasional pada tanggal yang akan ditentukan kemudian melibatkan 5 juta buruh stop produksi, melibatkan 15.000 lebih pabrik-pabrik dan perusahaan. Isu yang akan diangkat, tolak Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (UU PPP), tolak undang-undang omnibus law Cipta Kerja, tolak rancangan revisi KUHP, tolak pembelian minyak goreng dengan sistem PeduliLindungi, dan juga kita minta perhatian terhadap buruh yang meninggal di Sabah Malaysia," tegas Iqbal.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Cuaca Jakarta Akhir Pekan: Hujan Mengguyur dari Siang hingga Sore

Pada akhir pekan ini, cuaca Jakarta diperkirakan akan mengalami hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari.

NEWS | 13 Agustus 2022

Juara Piala AFF, Tim U-16 Diproyeksikan ke SEA Games 2025-2027

Pemerintah dan PSSI memproyeksikan tim nasional U-16, yang baru menjuarai Piala AFF U-16 2022, untuk berlaga di SEA Games 2025 atau 2027.

NEWS | 13 Agustus 2022

PBB Menentang Usulan Larangan Visa untuk Warga Rusia

Dengan alasan menolak diskriminasi, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menentang larangan visa untuk warga Rusia.

NEWS | 13 Agustus 2022

Sejak Invasi, Otoritas Rusia Blokir 138.000 Situs Internet

Pihak berwenang Rusia telah memblokir atau menghapus sekitar 138.000 situs internet untuk perangi berita palsu.

NEWS | 13 Agustus 2022

Ketua AEKI Lampung Jadi Tersangka Kasus Penggelapan Kopi 59,5 ton

Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung, Juprius, ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan kopi seberat 59,5 ton.

NEWS | 13 Agustus 2022

Sidang Tahunan DPR, Puan Ungkap Makna Penggunaan Ornamen Batik

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan Sidang Tahunan DPR 2022 kali ini akan menggunakan ornamen batik kawung khas Yogyakarta. 

NEWS | 13 Agustus 2022

Advokasi Warga, DPC Ikadin Jaksel Dirikan Posbakum Keliling

DPC Ikadin Jakarta Selatan (Jaksel) memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat melalui Posbakum keliling. 

NEWS | 13 Agustus 2022

Ini Capres Ideal di Pilpres 2024 Versi Amien Rais

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengungkap soal capres pada Pilpres 2024. Amien Rais menyebut kriteria pemimpin ideal yang bakal diusung.

NEWS | 13 Agustus 2022

Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Pemalang Temui Seseorang di DPR

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo diketahui sempat menemui seseorang di DPR sebelum terjaring OTT KPK pada Kamis (11/8/2022) kemarin. 

NEWS | 13 Agustus 2022

Pansus BLBI DPD: Hentikan Anggaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap

Staf Ahli Pansus BLBI DPD, Hardjuno Wiwoho mendesak pemerintah menghapus anggaran pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI.

NEWS | 13 Agustus 2022


TAG POPULER

# OTT Bupati Pemalang


# Brigadir J


# Bharada E


# Putri Candrawathi


# Prabowo Subianto


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pemerintah Minta Pertamina Batasi Penjualan BBM Bersubsidi

Pemerintah Minta Pertamina Batasi Penjualan BBM Bersubsidi

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings