Logo BeritaSatu

KPK Belum Terima Konfirmasi soal Pengunduran Diri Lili Pintauli

Jumat, 1 Juli 2022 | 11:46 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya di lembaga antirasuah itu. Terkait hal itu, KPK mengaku belum menerima konfirmasi dari Lili berkaitan dengan kabar pengunduran dirinya.

“Terkait Informasi yang beredar di masyarakat mengenai pengunduran diri pimpinan KPK, Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar), kami sampaikan bahwa informasi yang kami peroleh sampai dengan saat ini, pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar belum mengonfirmasi perihal tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (1/7/2022).

Dikatakan Ali, Lili masih berkonsentrasi melaksanakan tugas serta agenda kerja lainnya. Tidak kalah penting, Ali juga menyatakan komitmen KPK untuk mendukung proses penegakan etik terhadap Lili yang tengah ditangani oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK saat ini.

“Karena kami meyakini, bahwa penegakan kode etik insan komisi adalah bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK,” ujar Ali.

Sebagai informasi, mencuat kabar soal pengunduran diri Lili Pintauli dari KPK. Kabar tersebut mencuat di tengah penanganan kasus dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK terhadap Lili. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sempat menyatakan tidak mengetahui soal kabar pengunduran diri Lili.

"Wah aku belum tahu," kata Firli di Gedung DPR usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Kamis (30/6/2022).

Perlu diketahui, Dewas KPK melanjutkan kasus dugaan pemberian fasilitas menonton MotoGP Mandalika kepada Lili ke sidang etik. Adapun sidang etik rencananya bakal digelar 5 Juli 2022.

"Ya sidang etik bagi LPS (Lili Pintauli Siregar) dijadwalkan tanggal 5 Juli 2022," ujar anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dalam keterangannya.

Lili Pintauli dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima sejumlah fasilitas untuk menonton ajang MotoGP Mandalika, Lombok dari sebuah perusahaan BUMN.

Berdasarkan informasi yang diterima, Lili diduga mendapatkan tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Sebelumnya, Dewas KPK pernah menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen dari total gaji pokok selama satu tahun kepada Lili Pintauli Siregar karena terbukti melanggar kode etik.

Lili terbukti berkomunikasi secara langsung dengan pihak berperkara di KPK dalam hal ini Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial. Selain itu, Lili juga terbukti telah memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahrial agar menyelesaikan persoalan kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hadiah Kursi Roda dari Puan Bahagiakan Ibu dari Anak Penderita Polio

Petani bunga di Badung, Bali, Ni Ketut Ratko sangat gembira menerima bantuan kursi roda untuk anaknya yang menderita polio.

NEWS | 30 September 2022

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

Pemprov DKI Jakarta mengatakan, pembangunan rusun (rumah susun) di Pulau G kemungkinan akan dilakukan oleh pihak swasta.

NEWS | 30 September 2022

Ali Ibrahim Undang Presiden Jokowi Buka Sail Tidore 2022

Ali Ibrahim mengundang dan meminta secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dan membuka acara Puncak Sail Tidore pada November 2022.

NEWS | 29 September 2022

DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi

DPR siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G-20 Parliamentary Speaker Summit (P-20) yang akan diselenggarakan pekan depan.

NEWS | 29 September 2022

UBK Kerja Sama dengan Persatuan Alumni GMNI

UBK melakukan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

NEWS | 29 September 2022

Moeldoko Dorong Swasta Terlibat Percepatan Vaksinasi Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong keterlibatan pihak swasta dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

NEWS | 29 September 2022

Komnas HAM Harap Jaksa Maksimal Dakwa Ferdy Sambo Cs

Komnas HAM berharap jaksa bisa menyusun dakwaan terhadap para tersangka secara maksimal.

NEWS | 29 September 2022

Peraturan Menkumham, Masa Berlaku Paspor Menjadi 10 Tahun

Masa berlaku paspor dari semula lima tahun diubah menjadi 10 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 18 Tahun 2022.

NEWS | 29 September 2022

Polri Kirim Surat Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri telah mengirim berkas putusan pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo ke Sekretariat Militer (Sekmil) Presiden.

NEWS | 29 September 2022

Soal Mobil Dinas Listrik, Pemprov DKI Punya 2 Pilihan

Pemprov DKI akan melakukan 2 pilihan terkait mobil dinas listrik. Dua pilihan itu, adalah memodifikasi kendaraan dinas lama dan membeli mobil listrik.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

NEWS | 4 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings