Logo BeritaSatu

Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU Pemilu

Senin, 4 Juli 2022 | 15:19 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengatakan pihaknya cenderung memilih penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu dibandingkan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Hal ini disampaikan Guspadi merespons usulan KPU soal status Pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua.

"Kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II DPR jika merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentu memakan waktu panjang dan bisa saja merambah kepada klaster-klaster lain. Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal pemilu dikarenakan adanya daerah otonomi baru (DOB) di tiga provinsi di Papua dan IKN," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (4/7/2022).

Advertisement

Guspardi merujuk pada pengalaman jadwal Pilkada Serentak 2020 yang diundur melalui Perppu, dari jadwal semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Bahkan, kata dia, sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II DPR lebih menyepakati Perppu untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal pemilu di tiga DOB Papua dan IKN dibandingkan revisi UU Pemilu.

"KPU boleh saja mengusulkan, tetapi yang menentukan DPR bersama pemerintah. KPU itu menyelenggarakan pelaksanaan apa yang kita tetapkan oleh DPR dan pemerintah," tegas dia.

Lebih lanjut, Guspardi mengatakan penambahan anggaran Pemilu 2024 akibat adanya tiga DOB PApua dan IKN merupakan sebuah keniscayaan. Menurut dia, anggaran hingga hal teknis pemilu akan dibahas DPR bersama pemerintah dan KPU.

"Makin cepat makin bagus (soal Perppu). Jadi tergantung kesepakatan pemerintah dan DPR kapan waktu yang tepat untuk kita bahas. Sekarang ini kan baru tahapan pemilu, belum masuk kepada penetapan dapil dan lain sebagainya," tegas Guspardi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan perlu dilakukan revisi UU Pemilu untuk mengakomodir hukum pemilu di IKN baru dan tiga DOB Papua. Hal ini karena pemilu di tiga DOB Papua dan IKN belum diatur dalam UU Pemilu.

Menurut Hasyim, pembentukan kota/kabupaten tidak ada masalah dengan elektoral. Namun, kata dia, paling berpengaruh adalah keterwakilan kursi di DPR RI dan pembentukan DPRD baru. Di sisi lain IKN juga mengakibatkan berubahnya teknis pemilu di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Wilayah ini merupakan kawasan yang menjadi lokasi IKN.

"Yang jelas di Undang-undang (Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN) dijelaskan, yang akan ada pemilu di sana pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD," ungkap Hasyim.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Terungkap, Motif Pembunuhan yang Diotaki Oknum TNI AU

Oknum TNI AU iming-imingi korban dengan pasokan uang palsu, lalu digiring ke stau tempat dan dihabisi nyawanya.

NEWS | 11 Agustus 2022

PKB-Gerindra Kian Lengket, Gus Jazil: Cak Imin dan Prabowo Paket Komplet

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merupakan paket komplet untuk menghadapi Pilpres 2024. 

NEWS | 11 Agustus 2022

Anggota Polisi Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Bareskrim Polri mengungkap jaringan narkoba internasional Jerman-Malaysia-Indonesia. Dari 25 orang yang dibekuk, satu di antaranya adalah anggota polisi aktif.

NEWS | 11 Agustus 2022

Kasus PMK Terus Bertambah Jika Tak Terapkan Pembatasan

Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK bakal terus bertambah jika pembatasan dan pengetatan antar daerah zona merah dan hijau tidak diterapkan secara tepat.

NEWS | 11 Agustus 2022

Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Korupsi di Taspen

Kejagung menetapkan Dirut PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM) berinisial AM sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen.

NEWS | 11 Agustus 2022

Bareskrim: Ferdy Sambo Marah Usai Dapat Laporan dari Istri

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo (FS) mengaku marah setelah mendapat laporan dari istrinya PC.

NEWS | 11 Agustus 2022

Kapolri Berhentikan Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo

Kapolri, Kamis (11/8/2022) secara resmi menghentikan kegiatan Satgassus Merah Putih yang pernah dipimpin Irjen Ferdy Sambo.

NEWS | 11 Agustus 2022

Satgas Ungkap Puncak Gelombang Covid-19 Terjadi Jika...

Satgas Covid-19 menyebut puncak gelombang keempat bisa terjadi jika sebagian besar masyarakat Indonesia abai protokol kesehatan dan muncul varian yang ganas.

NEWS | 11 Agustus 2022

Polisi Sudah Telusuri Pohon Koka di Kebun Raya Bogor, Ini Hasilnya

Polda Metro Jaya telah menelusuri pohon koka di Kebun Raya Bogor yang disebut menjadi bibit pohon koka pengekspor biji kokain berinisial SDS (51).

NEWS | 11 Agustus 2022

Dana Covid-19 Dihapus, BRIN: Riset Vaksin Tetap Jalan

Kendati anggaran Covid-19 dihapus, namun untuk riset seputar Covid-19 termasuk pengembangan vaksin tidak akan terganggu.

NEWS | 11 Agustus 2022


TAG POPULER

# Puan Maharani


# Pohon Koka


# Brigadir J


# Ferdy Sambo


# Mahfud MD


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jonas Blue Jadi Juri Electronic Music Producer Contest 2022

Jonas Blue Jadi Juri Electronic Music Producer Contest 2022

LIFESTYLE | 14 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings