Logo BeritaSatu

Hina Presiden dan Wapres di Medsos Terancam Penjara 4,5 Tahun

Rabu, 6 Juli 2022 | 21:34 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden melalui media sosial (medsos) dapat terancam hukuman penjara paling lama empat setengah tahun. Hal tersebut tertuang dalam draf terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV,” bunyi Pasal 219 RKUHP.

Advertisement

Adapun penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara dan wakilnya yang dilakukan tidak dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi (TI) diancam dengan hukuman paling lama 3,5 tahun atau denda.

Hal ini tertuang dalam Pasal 218 ayat (1) RKUHP yang berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Kemudian, Pasal 218 ayat (2) menyebutkan, “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.

Pasal 220 ayat (1) ditegaskan bahwa seluruh tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 218 dan 219 hanya bisa diusut dan dituntut berdasarkan aduan. Hal ini berarti harus ada aduan tertulis dari presiden atau wakil presiden.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden,” bunyi Pasal 220 ayat (2).

RKUHP juga mengatur pidana tentang serangan atau kekerasan terhadap presiden dan wakilnya.

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,” bunyi Pasal 217 dalam draf RUU KUHP.

Diketahui, Komisi III telah menerima draf RUU KUHP terbaru dari pemerintah yang terdiri dari 632 pasal. Draf ini diserahkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej kepada pimpinan Komisi III saat rapat kerja dengan Komisi III di gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Selain RUU KUHP, Komisi III juga menerima draf terbaru revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. “Komisi III DPR menerima naskah RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan (Pas) yang telah disempurnakan,” bunyi kesimpulan raker yang dibacakan Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pengamat Yakin Kepemimpinan Firli Dkk di KPK Berujung Manis

Pengamat dan praktisi hukum Masriadi Pasaribu meyakini kepemimpinan Firli Bahuri dan pimpinan KPK jilid V lainnya dalam memberantas korupsi akan berujung manis.

NEWS | 8 Agustus 2022

KPU Anggarkan Santunan Rp 36 Juta bagi Petugas Pemilu yang Meninggal Dunia

KPU menganggarkan santunan sebesar Rp 36 juta bagi petugas pemilu yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya pada Pilkada dan Pemilu 2024.

NEWS | 8 Agustus 2022

Polisi Pastikan Selidiki Pohon Koka di Kebun Raya Bogor

Polresta Bogor menyelidiki keberadaan pohon koka di Kebun Raya Bogor (KRB) terkait pengakuan penyelundup biji kokain yang mendapat bibit dari KRB.

NEWS | 8 Agustus 2022

RRI Raih Penghargaan Most Engaging Media

LPP RRI meraih penghargaan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai Most Engaging Media

NEWS | 8 Agustus 2022

Santri Dukung Ganjar Santuni Anak Yatim dan Difabel di 15 Provinsi

Santri Dukung Ganjar, salah satu relawan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 menyantuni anak yatim dan difabel di 15 provinsi untuk memperingati Asyura 10 Muharam.

NEWS | 8 Agustus 2022

Mayat Pria Gegerkan Pengunjung Hotel Somerset Jaksel

Jasad pria membuat geger pengunjung Hotel Somerset Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2022)

NEWS | 8 Agustus 2022

15 Anggota Jamaah Islamiyah Jatim Ikrar Setia kepada NKRI

Sebanyak 15 mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) di Jawa Timur (Jatim) mengucapkan ikrar setia kepada NKRI, Senin (8/8/2022).

NEWS | 8 Agustus 2022

Waspada, Flu Singapura Menyerang Anak

Masyarakat diminta waspada terhadap penyakit flu Singapura yang dikenal dengan sebutan penyakit tangan, kaki, dan mulut dan lazim menyerang anak-anak

NEWS | 8 Agustus 2022

Asosiasi AS Ajak Indonesia Kembangkan Kratom Jadi Komoditas Ekspor

KSP mengapresiasi tawaran kerja sama asosiasi AS mengembangkan kratom sebagai tanaman herbal komoditas ekspor yang bermanfaat untuk kesehatan.

NEWS | 8 Agustus 2022

Kasus Brigadir J, Pengacara: Ungkap Alasan Bharada E

Bharada E mengaku bahwa dia menembak Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J atas perintah atasan kedinasannya.

NEWS | 8 Agustus 2022


TAG POPULER

# Brigadir RR


# Bharada E


# Jokowi


# Brigadir J


# MU


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Waspadai Fenomena Catfishing, Ini Cara Menghindarinya

Waspadai Fenomena Catfishing, Ini Cara Menghindarinya

LIFESTYLE | 28 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings