Logo BeritaSatu

MK Tolak Gugatan La Nyalla dan Yusril soal Presidential Threshold

Kamis, 7 Juli 2022 | 20:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi atau judicial review ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR dalam UU Pemilu yang diajukan oleh pimpinan DPD dan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Uji materi ini terdaftar dengan nomor perkara 52/PUU-XX/2022 di mana pimpinan DPD sebagai pemohon I yang terdiri dari dari Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan para wakil Ketua DPD, yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Yusril Ihza Mahendra merupakan pemohon II.

Advertisement

Pimpinan DPD dan Yusril menggugat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Mereka menilai Pasal 222 inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Dalam putusan tersebut, Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa pimpinan DPD tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan presidential threshold.

"Amar putusan, menyatakan permohonan pemohon I (DPD) tidak dapat diterima," kata Usman saat membacakan putusan atas perkara tersebut di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Sementara pemohon II, yakni Yusril Ihza Mahendra, kata Anwar, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden tersebut. Namun, kata Anwar, pokok permohonan dari Yusril tidak beralasan menurut hukum.

"Menolak permohonan (pemohon) II untuk seluruhnya," tegas Anwar.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Aswanto menyebutkan bahwa dalil-dalil Yusril tidak beralasan menurut hukum. Hal ini karena dalil-dalil Yusril tidak terdapat jaminan dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses yang didalilkan pemohon tidak akan terjadi lagi.

"Pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka dalam ranah pembentuk undang-undang," ungkap Aswanto.

"Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat alasan mendasar yang membuat Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Permohonan pemohon II (Yusril) tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya," kata Aswanto menambahkan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Data Kematian Covid-19 di Indonesia sampai 19 Agustus 2022

Infografik kematian Covid-19 di Indonesia sampai 19 Agustus 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 19 Agustus 2022

Bank Capital di Kawasan Cengkareng Jadi Sasaran Penembakan

Bagian depan Bank Capital rusak buntut kejadian ini. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan.

NEWS | 19 Agustus 2022

Anugerah Mahkamah Agung 2022 Wujud Apresiasi kepada Aparatur Pengadilan

Jumlah penerima anugerah Mahkamah Agung ini bertambah dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sekitar 270.

NEWS | 19 Agustus 2022

Ace Hasan Tegaskan Partai Golkar Tidak Akan Tinggalkan KIB

Ketua DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

NEWS | 19 Agustus 2022

Hari Ini, Polri Limpahkan Berkas Pembunuhan Brigadir J ke Kejagung

Polri akan melimpahkan berkas kasus dugaan pembunuhan Brigadir J ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari ini.

NEWS | 19 Agustus 2022

Bulog: Ketahanan Stok Beras Nasional Saat Ini Aman

Perum Bulog mengatakan bahwa ketahanan stok beras nasional saat ini tinggi dan aman dengan stok kurang lebih 1,1 juta ton.

NEWS | 19 Agustus 2022

421 Napi Korupsi Dapatkan Remisi, Ini Respons Menkumham

Terdapat 421 napi korupsi yang memperoleh remisi pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77, Rabu (17/8/2022) lalu.

NEWS | 19 Agustus 2022

Update Covid-19: Kasus Hari Ini Kembali Tembus 5.000

Dengan penambahan 5.163 kasus hari ini, maka total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 6.306.686.

NEWS | 19 Agustus 2022

Polisi Periksa 16 Saksi Terkait Perkara Memindahkan hingga Hilangkan CCTV

Polisi memeriksa 16 saksi terkait perkara menghilangkan hingga memindahkan CCTV dalam kasus tewasnya Brigadir J.

NEWS | 19 Agustus 2022

Mahasiswi Bawa 4,1 Kilogram Ganja Ditangkap

BNN Provinsi Papua Barat menangkap seorang mahasiswi asal Kota Jayapura, Papua, karena membawa 4,1 kg ganja.

NEWS | 19 Agustus 2022


TAG POPULER

# Tim Pancasila Tangguh


# Korea Utara


# Ponpes Ngruki


# Putri Candrawathi


# Upacara 17 Agustus


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bank Capital di Kawasan Cengkareng Jadi Sasaran Penembakan

Bank Capital di Kawasan Cengkareng Jadi Sasaran Penembakan

NEWS | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings