Logo BeritaSatu

MK Tolak Gugatan La Nyalla dan Yusril soal Presidential Threshold

Kamis, 7 Juli 2022 | 20:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi atau judicial review ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR dalam UU Pemilu yang diajukan oleh pimpinan DPD dan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Uji materi ini terdaftar dengan nomor perkara 52/PUU-XX/2022 di mana pimpinan DPD sebagai pemohon I yang terdiri dari dari Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan para wakil Ketua DPD, yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Yusril Ihza Mahendra merupakan pemohon II.

Pimpinan DPD dan Yusril menggugat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Mereka menilai Pasal 222 inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Dalam putusan tersebut, Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa pimpinan DPD tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan presidential threshold.

"Amar putusan, menyatakan permohonan pemohon I (DPD) tidak dapat diterima," kata Usman saat membacakan putusan atas perkara tersebut di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Sementara pemohon II, yakni Yusril Ihza Mahendra, kata Anwar, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden tersebut. Namun, kata Anwar, pokok permohonan dari Yusril tidak beralasan menurut hukum.

"Menolak permohonan (pemohon) II untuk seluruhnya," tegas Anwar.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Aswanto menyebutkan bahwa dalil-dalil Yusril tidak beralasan menurut hukum. Hal ini karena dalil-dalil Yusril tidak terdapat jaminan dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses yang didalilkan pemohon tidak akan terjadi lagi.

"Pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka dalam ranah pembentuk undang-undang," ungkap Aswanto.

"Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat alasan mendasar yang membuat Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Permohonan pemohon II (Yusril) tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya," kata Aswanto menambahkan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ganjar Pranowo: Pembangunan IKN Amanat Undang-undang

Ganjar Prawono mengatakan bahwa pembangunan IKN sesuai undang-undang tentu akan tetap dilaksanakan karena menjadi amanah undang-undang.

NEWS | 10 Desember 2022

Ganjar: Kawasan Industri Kendal Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Ganjar Prawono menyebutkan Kawasan Industri Kendal saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

NEWS | 10 Desember 2022

5.000 Petugas Gabungan Bersihkan Material Bangunan Akibat Gempa Cianjur

5.000 petugas gabungan diterjunkan untuk membantu membersihkan puing dan material rumah yang rusak akibat gempa Cianjur,

NEWS | 10 Desember 2022

Ganjar Sebut Pernikahan Kaesang Jadi Ajang Pertunjukan Budaya

Ganjar Pranowo mengatakan, momen pernikahan Kaesang dengan Erina bakal menjadi ajang pertunjukan budaya. 

NEWS | 10 Desember 2022

Forensik Patahkan Teori Keluarga Tewas di Kalideres Akibat Mogok Makan

Tim forensik mematahkan teori yang menyebut satu keluarga tewas di Kalideres akibat mogok makan.

NEWS | 10 Desember 2022

Soal Hubungan dengan Jokowi, Ini Pengakuan Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo mengaku menjalin hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo sejak ia masih menjabat sebagai anggota DPR.

NEWS | 9 Desember 2022

Mengenal Taman Pracima yang Jadi Lokasi Resepsi Pernikahan Kaesang-Erina

Taman Pracima, Solo, menjadi lokasi resepsi pernikahan Kaesang-Erina pada Minggu 11 Desember 2022.

NEWS | 9 Desember 2022

Panitia Siapkan Layar untuk Saksikan Akad Nikah Kaesang-Erina

Layar itu untuk masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi akad nikah Kaesang-Erina di Mal Plaza Ambarrukmo, Sleman.

NEWS | 9 Desember 2022

BNPT: Masyarakat Harus Cerdas Deteksi Dini Ancaman Terorisme

Masyarakat harus diberikan pemahaman ada oknum yang melakukan tindak kejahatan terorisme tapi dibalut dengan bahasa keagamaan.

NEWS | 9 Desember 2022

Cianjur Revisi Rencana Pembangunan Sesuai Analisis BMKG

Pemkab Cianjurmerevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai hasil analisa BMKG terkait Patahan atau Sesar Cugenang.

NEWS | 10 Desember 2022


TAG POPULER

# Muhammad Fadli


# Pernikahan Kaesang


# Kuat Ma'ruf


# Bom Bandung


# Gempa Terkini


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Singkirkan Belanda Lewat Adu Penalti, Argentina Jumpa Kroasia di Semifinal

Singkirkan Belanda Lewat Adu Penalti, Argentina Jumpa Kroasia di Semifinal

SEMESTA BOLA 2022 | 28 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE