Logo BeritaSatu

MK Tolak Gugatan La Nyalla dan Yusril soal Presidential Threshold

Kamis, 7 Juli 2022 | 20:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi atau judicial review ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR dalam UU Pemilu yang diajukan oleh pimpinan DPD dan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Uji materi ini terdaftar dengan nomor perkara 52/PUU-XX/2022 di mana pimpinan DPD sebagai pemohon I yang terdiri dari dari Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan para wakil Ketua DPD, yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Yusril Ihza Mahendra merupakan pemohon II.

Pimpinan DPD dan Yusril menggugat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Mereka menilai Pasal 222 inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Dalam putusan tersebut, Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa pimpinan DPD tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi ketentuan presidential threshold.

"Amar putusan, menyatakan permohonan pemohon I (DPD) tidak dapat diterima," kata Usman saat membacakan putusan atas perkara tersebut di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Sementara pemohon II, yakni Yusril Ihza Mahendra, kata Anwar, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden tersebut. Namun, kata Anwar, pokok permohonan dari Yusril tidak beralasan menurut hukum.

"Menolak permohonan (pemohon) II untuk seluruhnya," tegas Anwar.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Aswanto menyebutkan bahwa dalil-dalil Yusril tidak beralasan menurut hukum. Hal ini karena dalil-dalil Yusril tidak terdapat jaminan dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses yang didalilkan pemohon tidak akan terjadi lagi.

"Pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase presidential threshold merupakan kebijakan terbuka dalam ranah pembentuk undang-undang," ungkap Aswanto.

"Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat alasan mendasar yang membuat Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Permohonan pemohon II (Yusril) tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya," kata Aswanto menambahkan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PWNU Jabar: Khilafah Hanya Cara Adu Domba untuk Tujuan Politik

PWNU Jabar menyatakan, argumen khilafah yang diusung oleh kelompok tertentu hanya cara untuk mengadu domba guna mewujudkan tujuan politik.

NEWS | 6 Desember 2022

Ricky Rizal Dianggap Berbohong dalam Sidang, Ini Respons Kuasa Hukum

Ricky Rizal ditegur Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Ricky Rizal dinilai berbohong

NEWS | 6 Desember 2022

Libur Nataru, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Wisata Dalam Negeri

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk melakukan wisata dalam negeri saat libur nataru.

NEWS | 6 Desember 2022

Kuat Ma'ruf Mengaku Sempat Takut Ditembak Ferdy Sambo

Kuat Ma'ruf mengaku sempat takut ditembak Ferdy Sambo saat terjadinya pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

NEWS | 5 Desember 2022

Komisi III Minta Polisi Tindak Tegas dan Berantas Gangster

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas dan memberantas gangster.

NEWS | 5 Desember 2022

Tak Bisa Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Gus Miftah Minta Maaf

Pendakwah Gus Miftah menyatakan permohonan maafnya karena tak bisa hadir dalam acara resepsi pernikahan yang akan digelar pasangan Kaesang-Erina.

NEWS | 5 Desember 2022

Erupsi Semeru, Penerbangan di Bandara Lombok Tak Terdampak

Aktivitas penerbangan di Bandara Lombok, NTB hingga saat ini tidak terdampak erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

NEWS | 6 Desember 2022

Ubah Keterangan, Ricky Rizal Sebut Ferdy Sambo Tak Gunakan Sarung Tangan

Ricky Rizal mengubah keterangan bahwa terdakwa Ferdy Sambo tidak menggunakan sarung tangan ketika terjadi penembakan terhadap Brigadir J.

NEWS | 5 Desember 2022

Ganjar Targetkan 100 Persen Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jateng

Saat ini ada sekitar 103 MPP di Indonesia dan 22 di antaranya di area Jateng. Ditargetkan, sebanyak 13 wilayah di Jateng akan punya MPP tidak lama lagi.

NEWS | 5 Desember 2022

PMI Dirikan 500 Huntara untuk Warga Korban Gempa Cianjur

PMI membangun hunian sementara (huntara) bagi korban gempa Cianjur di tiga desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

NEWS | 6 Desember 2022


TAG POPULER

# Erupsi Semeru


# Rizky Febian


# Bahlil Lahadalia


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Statistik Menarik Kemenangan Telak Brasil atas Korsel

Statistik Menarik Kemenangan Telak Brasil atas Korsel

SEMESTA BOLA 2022 | 9 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE