Logo BeritaSatu

Respons Keras Yusril Usai MK Tolak Gugatan Presidential Threshold

Kamis, 7 Juli 2022 | 21:10 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra memberikan respons keras usai uji materi yang diajukan PBB atas ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi di DPR yang tercantum dalam UU Pemilu, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yusril, MK terlalu kaku dan membuat demokrasi di Indonesia tetap terancam oleh oligarki kekuasaan dengan ketentuan presidential threshold 20 persen.

Diketahui, pimpinan DPD dan Yusril mengajukan uji materi atas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang berbunyi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Advertisement

Uji materi tercatat dengan nomor perkara 52/PUU-XX/2022 di mana pimpinan DPD sebagai pemohon I dan Yusril sebagai pemohon II. Mereka menilai Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan pimpinan DPD tidak mempunyai legal standing, maka dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara permohonan Yusril atau PBB, kata MK memiliki legal standing tetapi permohonannya tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak seluruhnya.

"Dengan ditolaknya permohonan PBB dan para anggota DPD ini, serta juga permohonan-permohonan yang lain yang akan diajukan, maka demokrasi kita kini semakin terancam dengan munculnya oligarki kekuasaan. Calon presiden dan wakil presiden yang muncul hanya itu-itu saja dari dari kelompok kekuatan politik besar di DPR yang baik sendiri atau secara gabungan mempunyai 20 persen kursi di DPR," ujar Yusril kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).

Yusril menilai hal yang paling aneh dalam demokrasi Indonesia akan terjadi. Hal ini karena capres-cawapres yang maju adalah pasangan calon yang didukung oleh parpol berdasarkan treshold hasil pileg lima tahun sebelumnya. Padahal, kata Yusril, dalam lima tahun itu, para pemilih dalam pemilu sudah berubah, formasi koalisi dan kekuatan politik juga sudah berubah.

"Namun segala keanehan ini tetap ingin dipertahankan MK. MK bukan lagi the guardian of the constitution dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi the guardian of oligarchy. Ini adalah sebuah tragedi dalam sejarah konstitusi dan perjalanan politik bangsa kita," ungkap Yusril.


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pakar: Selesaikan Booster Covid-19 Pertama, Baru yang Kedua

Masyarakat diminta tidak tergesa-gesa ingin mendapatkan suntikan vaksin booster Covid-19 kedua.

NEWS | 15 Agustus 2022

Mutasi Virus Sebabkan RI Belum Sepenuhnya Aman dari Covid-19

Mutasi virus menyebabkan Indonesia belum aman sepenuhnya dari penularan Covid-19 meski anti bodi masyarakat sudah tinggi.

NEWS | 15 Agustus 2022

Menparekraf: Tak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Menparekraf Sandiaga Uno memastikan tidak semua destinasi pariwisata nantinya mengalami kenaikan tarif.

NEWS | 15 Agustus 2022

Pembunuhan Brigadir J, Kommnas HAM Siapkan Kesimpulan Akhir

Komnas HAM tengah mengebut tahap akhir penyelidikan terhadap perkara kematian Brigadir J.  

NEWS | 15 Agustus 2022

Satgas PMK: 320.457 Hewan Ternak Telah Berhasil Sembuh

Satgas PMK mencatat sebanyak 320.457 ekor ternak telah berhasil sembuh dari Penyakit Mulut dan Kuku.

NEWS | 15 Agustus 2022

Lemkapi Minta Proses Penyidikan Kasus Brigadir J Dipercepat

Lemkapi meminta agar Polri segera mempercepat penyelesaian penyidikan pembunuhan Brigadir J.

NEWS | 15 Agustus 2022

Kasus Binomo, Tersangka Ayah Vanessa Khong Segera Disidang

Berkas tersangka ayah Vanessa Khong, Rudiyanto Pei dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan terkait kasus aplikasi binary option Binomo.

NEWS | 15 Agustus 2022

Kejagung Tahan Surya Darmadi di Rutan Salemba

Kejagung menahan bos PT Duta Palma Group/Darmex Group Surya Darmadi alias Apeng di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

NEWS | 15 Agustus 2022

Polemik Pembangunan Masjid, Pemkot Bogor Minta Bantuan Pusat

Pemkot Bogor berencana meminta bantuan ke Pemerintah Pusat terkait polemik pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal

NEWS | 15 Agustus 2022

Vaksinasi Booster Covid-19 Capai 58,64 Juta Dosis Hari Ini

Update vaksinasi booster Covid-19 telah diberikan kepada 58.642.419 orang hingga hari ini, Senin (15/8/2022).

NEWS | 15 Agustus 2022


TAG POPULER

# Carlo Ancelotti


# Cacar Monyet


# Man City


# Parsindo


# Korea Utara


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Baznas Kedepankan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat

Baznas Kedepankan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat

EKONOMI | 19 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings