Logo BeritaSatu

Kemenhub Gelar Sosialisasi Analisis Dampak Lalu Lintas

Jumat, 8 Juli 2022 | 11:54 WIB
Oleh : JNS

Makassar, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar sosialisasi analisis dampak lalu lintas (andalalin) di Makassar, Kamis (7/7/2022).

Secara khusus, kegiatan sosialisasi ini membahas terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas terdapat substansi baru sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu andalalin pada pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu tinggi, sedang, rendah, selanjutnya mekanisme integrasi andalalin dengan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), kompetensi penyusun andalalin, serta pengawasan dan sanksi dalam penyelenggaraan andalalin,” ujar Marta Hardisarwono secara virtual selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Terdapat juga substansi baru pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

"Yaitu mengakomodir perkembangan teknologi pada penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor berupa penggunaan alat penimbangan kendaraan bermotor dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan, dibukanya kesempatan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor pada lokasi-lokasi lain seperti kawasan sentra produksi dan terminal barang, dan dibukanya kesempatan kerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta,” jelas Marta.

Menurut PP 32 Tahun 2011 andalalin merupakan serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Andalalin merupakan salah satu persetujuan teknis yang diamanatkan pada UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah perizinan yang mana terintegrasi dengan AMDAL atau UKL-UPL.

“Pada saat ini andalalin terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria, yakni kriteria bangkitan rendah hanya membutuhkan persyaratan administrasi, lalu bangkitan sedang hanya cukup membuat rekomendasi teknis yang nantinya akan ditetapkan menjadi rekomendasi andalalin, dan yang terakhir bangkitan tinggi yakni terdiri dari infrastruktur atau kawasan besar,” ujar Plt Kepala Seksi Andalalin, Dini Kusumahati Damar Intan.

Perizinan pada tiga kriteria tersebut dapat dilakukan secara online melalui sistem Si Andalan yang terintegrasi dengan OSS dan Persetujuan Lingkungan (AMDAL). Namun selama sistem online belum bisa dilakukan, maka dapat dilakukan secara manual.

Dini menjelaskan mengenai waktu perizinan andalalin maksimal 3 hari setelah persyaratan lengkap. Selanjutnya mekanisme penyusunan dokumen oleh konsultan bersertifikat Kemenhub. Pada kegiatan bangkitan lalu lintas sedang dilakukan oleh penyusun pratama yang menyusun rekomendasi andalalin, sedangkan pada kegiatan bangkitan lalu tinggi oleh penyusun utama yang penyusunan dokumen andalalin.

Biaya penyusunan disesuaikan dengan skala bangkitan lalu lintas dari kegiatan yang dilaksanakan dan kompleksitas penyusunan dokumen yang dilakukan konsultan. Dalam kegiatan tersebut Kasubdit Penimbangan Kendaraan Bermotor Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Eriza Putra membahas PM 18 Tahun 2021 tentang Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Adapun alat pengawasan dan pengaman jalan terbagi menjadi dua alat yakni alat penimbangan yang dipasang secara tetap (statis) dan alat penimbangan yang dapat dipindahkan (portable).

“Pengoperasian dilaksanakan secara bersama oleh petugas penimbangan kendaraan bermotor, Kepolisian, dan petugas instansi lainnnya,” tutur Eriza.

Fungsi dari fasilitas penimbangan yakni pencatatan, pengawasan, dan penindakan. Penetapan lokasi fasilitas penimbangan di jalan nasional, tol, pelabuhan, kawasan industri/kawasan pertambangan, kawasan sentra produksi (pertanian dan perkebunan), terminal barang, dan lokasi strategis lainnya.

Peraturan Menteri dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara optimal oleh regulator, operator, dan seluruh stakeholder terkait. Moderator pada kegiatan ini adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana BPTD Sulselbar, Arham Safti dan dihadiri secara fisik oleh 60 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Amerika Serikat Sumbang Ukraina Rp 22,7 Triliun Per Bulan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) menyumbang US$ 1, 5 miliar (Rp 22,7 triliun) per bulan.

NEWS | 28 September 2022

Raja Salman Tunjuk Pangeran Mohammed Jadi PM Arab Saudi

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud memerintahkan pengangkatan Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai Perdana Menteri Arab Saudi

NEWS | 28 September 2022

Bali Targetkan 45.000 Hektare Pertanian Organik Akhir 2022

Gubernur Bali Wayan Coster menargetkan seluruh pertanian di wilayahnya mampu menggunakan sistem pertanian organik yang ramah terhadap lingkungan.

NEWS | 28 September 2022

Kapal Tenggelam di Bangladesh, 66 Orang Peziarah Tewas

Sejumlah 66 peziarah Hindu tewas setelah kapal tenggelam di Sungai Karatoa, Bangladesh

NEWS | 28 September 2022

BNPT RI Bersama Pemkab Morowali Resmikan KTN 7 Hektare

BNPT bekerja sama dengan Pemkab Morowali meresmikan Kawasan Terpadu Nusantara di Desa Bahoea Reko-Reko sebagai sarana deradikalisasi.

NEWS | 28 September 2022

Polemik Tunjangan Profesi Guru, Ini Pasal Kontroversial RUU Sisdiknas

Salah satu pasal yang paling disoroti RUU Sisdiknas, yakni terkait hilangnya frasa tunjangan profesi guru (TPG) dari batang tubuh RUU Sisdiknas. 

NEWS | 28 September 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 27 September 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 27 September 2022 sesuai denan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tokoh Taliban Serukan Pembukaan Sekolah Anak Perempuan Afghanistan

Tokoh Taliban Serukan Pembukaan Sekolah Anak Perempuan Afghanistan

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings