Logo BeritaSatu

Politikus PKS Minta Presiden Jokowi Tegur Menteri Zulhas

Selasa, 12 Juli 2022 | 17:48 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengingatkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk tidak mengulang perbuatan, melakukan kampanye politik untuk anaknya saat sosialisasi harga minyak goreng (migor). Menurut Mulyanto, aksi Zulhas tidak etis dan berpotensi menyalagunakan jabatan.

“Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan. Mendag sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi migor Minyakita,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (12/7/2022).

Menurutnya, Zulhas seharusnya tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga. Dia mengingatkan aksi tersebut bisa saja berujung pada pesimisme publik atas program migor Minyakita.

“Kita tidak menginginkan hal itu. Jangan menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga,” katanya.

Dia menyarankan Zulhas fokus mendistribusikan Minyakita ke daerah remote khususnya wilayah Indonesia Timur, yang selama ini tidak terjangkau migor curah. Ini dilakukan agar harga migor bisa mencapai HET di daerah tersebut.

“Keunggulan migor Minyakita, yang terkemas secara sederhana tersebut, adalah dapat disimpan lebih lama dan dengan jangkauan distribusi yang luas. Mendag jangan mendistribusikannya di wilayah yang justru mudah terjangkau migor curah biasa. Ini kan tidak konsisten,” ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Amin Ak menilai aksi yang dilakukan Zulhas tidak mendidik dan justru bisa dianggap sebagai money politic atau politik uang. Pasalnya, ada ajakan memilih anaknya di Pileg 2024 dan pemberian minyak goreng gratis.

“Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, karena munculnya ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politic. Sebagai pejabat publik yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat, maka hal itu tidak etis dilakukan,” kata Amin.

Amin mengatakan meskipun tampil sebagai ketua umum partai, jabatan yang diemban Zulhas sebagai Mendag sulit dipisahkan. Apalagi, kata dia, jika Zulhas datang ke lokasi tersebut menggunakan fasilitas sebagai menteri.

“Sebaiknya pak Zulhas fokus pada tugasnya sebagai Mendag yang telah berjanji segera mewujudkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga HET Rp 15.500 per kg dan memperbanyak jumlah pasokan sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak, baik yang untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk para pelaku usaha mikro atau ultra mikro,” tuturnya.

Diketahui, beredar potongan video yang menunjukkan Mendag Zulhas membagikan minyak goreng Minyakita secara gratis dalam acara PAN-SAR Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Senin (11/7/2022). Minyak goreng tersebut sebenarnya diperjualbelikan dengan harga Rp 10.000 untuk 2 liter. Namun, Zulhas meminta warga yang datang, tidak perlu membayar karena akan dibayar oleh anaknya, Futri Zulya Savitri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Rizky Billar, KPI Pusat Larang Stasiun Televisi dan Radio Undang Pelaku KDRT

Imbauan dari KPI Pusat ini datang setelah ramainya kasus dugaan KDRT yang dilakukan artis Rizky Billar kepada istrinya, Lesti Kejora.

NEWS | 30 September 2022

Polisi Jadi Mediator Protes Bobotoh ke Manajemen Persib

Polda Jabar bertindak selaku mediator protes yang dilakukan bobotoh Persib Bandung kepada manajemen terkait sistem penjualan tiket secara daring.

NEWS | 30 September 2022

Nonton Film G30S/PKI Perlu Diikuti dengan Pemahaman Sejarah

Masyarakat terutama generasi muda perlu memperdalam pemahaman sejarah dari sumber-sumber lain saat menonton film G30S/PKI.

NEWS | 30 September 2022

Pemprov DKI Jakarta Janji Cabut Pergub soal Penggusuran

Pemprov DKI Jakarta berjanji mencabut peraturan gubernur (pergub) terkait penggusuran sebelum masa kepemimpinan Anies dan Riza berakhir

NEWS | 30 September 2022

Kebakaran Kawasan Hutan Gunung Ciremai Mencapai 138 Hektare

Kebakaran yang terjadi pada bulan September 2022 menghanguskan seluas 138 hektare kawasan hutan Gunung Ciremai.

NEWS | 30 September 2022

Peretasan Redaksi, Narasi TV Lapor ke Bareskrim

Narasi TV melaporkan ke Bareskrim Polri terkait dengan peretasan terhadap beragam platform yang digunakan belasan awak redaksi Narasi, Jumat (30/9/2022).

NEWS | 30 September 2022

Ketegasan Moeldoko dalam Kasus Lukas Enembe Dapat Dukungan

Ketegasan yang ditunjukkan Moeldoko terkait kasus yang membelit Gubernur Papua Lukas Enembe mendapatkan dukungan penuh dari IBSW.

NEWS | 30 September 2022

PBNU: Indonesia Ajak Dunia Gotong-Royong Atasi Konflik

Ketua Umum PBNU menyatakan Indonesia mengajak para pemimpin agama sedunia bergotong-royong mengatasi konflik yang mengatasnamakan agama pada forum R-20.

NEWS | 30 September 2022

Aplikasi Social Spy Bisa Sadap Whatsapp? Ini Faktanya

Klaim bahwa aplikasi Social Spy mampu menyadap pesan yang diterima WhatsApp adalah disinformasi alias tidak benar. 

NEWS | 30 September 2022

Copot Aswanto sebagai Hakim MK, DPR Dinilai Langgar UU

Setara Institute menilai langkah DPR mencopot Aswanto sebagai hakim MK telah melanggar undang-undang dan merusak independensi hakim.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Rizky Billar, KPI Pusat Larang Stasiun Televisi dan Radio Undang Pelaku KDRT

Kasus Rizky Billar, KPI Pusat Larang Stasiun Televisi dan Radio Undang Pelaku KDRT

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings