Logo BeritaSatu

Kasus AKBP Brotoseno dan Irjen Napoleon, Pecat Polisi Korup

Senin, 18 Juli 2022 | 17:05 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Penanganan Polri terhadap status dua anggotanya, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan AKBP Raden Brotoseno, menjadi bukti bahwa reformasi kultural di internal korps baju cokelat ini terhadap polisi korup masih belum mulus di usianya yang ke-76.

Pada peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 2022, keduanya masih berstatus sebagai polisi aktif meski pengadilan telah memvonis bersalah dalam dua kasus korupsi berbeda. AKBP Raden Brotoseno malah sudah menjalani hukuman penjara.

Advertisement

Seperti dalam banyak kasus yang terjadi di sebuah institusi, para pelaku kejahatan disebut oknum. Kejahatan si pelaku adalah kejahatan perseorangan, bukan kebijakan institusi. Pun tidak semua personel institusi tersebut melakukan kejahatan serupa. Demikian juga Napoleon dan Brotoseno yang terbukti menerima suap. Keduanya adalah oknum Polri.

Bisa dimaklumi apabila dalam sebuah organisasi atau lembaga terdapat satu-dua oknum anggota yang melanggar atau melakukan penyimpangan. Namun, sulit diterima akal sehat jika Polri sebagai sebuah institusi mengakomodasi anggotanya yang telah terbukti korupsi.

Korupsi--bersama narkoba dan terorisme--adalah extraordinary crime. Bagaimana mungkin Polri mempertahankan anggotanya yang sudah divonis melakukan kejahatan luar biasa?

Napoleon Bonaparte sudah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi, yakni menerima suap dalam penghapusan red notice terpidana korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Perwira tinggi berusia 56 tahun ini dinilai terbukti menerima US$ 370.000 dan Sin$ 200.000 atau nilainya sekitar Rp 7,3 miliar dari Djoko Tjandra.

Mantan kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini divonis empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta pada 10 Maret 2021. Napoleon yang di awal karier pernah menjabat kasatserse Polres Jaksel ini mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Jakarta justru menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Napoleon pun melanjutkan ke tingkat kasasi, tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Ketika tengah menjalani penahanan di rutan Bareskrim Mabes Polri, Napoleon bikin ulah. Ia terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kasman alias M Kace, sesama tahanan.

Kini, Napoleon harus menjalani sidang perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai terdakwa. Napoleon yang adalah terpidana kasus suap masih saja tercatat sebagai polisi aktif. Bagaimana bisa?

Kasus AKBP Brotoseno dan Irjen Napoleon, Pecat Polisi Korup
Terdakwa Napoleon Bonaparte dan youtuber M Kace saling berpelukan di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 23 Juni 2022.

Ketika kasasi Napoleon ditolak MA pada November 2021, perkaranya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Bahkan, Napoleon sudah dieksekusi jaksa dan masuk ke Lapas Cipinang.

Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri menyebutkan anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Divisi Propam Polri ketika itu seharusnya menyiapkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Napoleon. Namun, hingga berganti tahun sidang etik tidak juga digelar.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sidang etik digelar setelah putusan terhadap Napoleon berkekuatan hukum tetap.

"Irjen Napoleon, setelah inkrah akan segera kita sidang," kata Sigit di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2022), enam bulan setelah kasasi Napoleon ditolak MA.

Jika penanganan status Napoleon masih berkutat pada sidang kode etik yang belum digelar, lain halnya kasus AKBP Raden Brotoseno. Yang terahir ini lebih parah.

Brotoseno adalah eks napi korupsi, tetapi sidang KKEP Polri memutuskan ia tidak dipecat. Raden Brotoseno yang pernah menjabat Kanit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terbukti menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar saat proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, pada 2016.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pernah menangani kasus wisma atlet yang menjerat politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh ini dijatuhi vonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, 14 Juni 2017.

Pada sidang putusan tersebut Brotoseno juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Yang mengherankan, tak ada sidang KKEP Polri terhadap Brotoseno. Artinya, ia dipenjara dalam status sebagai polisi aktif yang melakukan korupsi. Belum jelas apakah selama dipenjara gajinya masih lancar mengalir atau sebaliknya.

Pada 15 Februari 2020, atau hanya tiga tahun di dalam bui, Brotoseno mendapatkan bebas bersyarat dari Kemenkumham.

Sidang KKEP Polri baru digelar setelah Brotoseno bebas, tepatnya pada 13 Oktober 2020. Putusan sidang cukup mengejutkan. Brotoseno hanya dijatuhi sanksi berupa demosi.

"Direkomendasikan dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi," kata Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Selasa (31/5/2022).

Kasus AKBP Brotoseno dan Irjen Napoleon, Pecat Polisi Korup
Grafis Aturan Pemecatan Polisi.

Putusan mengenai status Brotoseno ini baru mengemuka setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapati perwira menengah Polri itu masih bertugas. Awal Januari 2022, ICW menyurati Asisten SDM Polri, Irjen Pol Wahyu Widada, untuk meminta penjelasan soal adanya dugaan mantan napi korupsi yang kembali aktif sebagai polisi. Brotoseno tercatat sebagai staf di Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK) Polri.

Pantas apabila publik sangsi, jangan-jangan Brotoseno bakal tetap aktif sebagai polisi andaikata ICW tidak berinisiatif mengungkapnya. Ini adalah fakta telanjang betapa reformasi kultural di internal Polri masih harus terus diperjuangkan.

Pada peringatan HUT ke-76 Polri, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menunjuk contoh kasus Brotoseno dan Napoleon sebagai bentuk ketidakkonsistenan Polri.

Pada peringatan HUT tersebut tercatat 39 anggota Polri dipecat dan puluhan lainnya telah direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena melakukan penyimpangan disiplin, kode etik, dan pidana. Namun tidak dengan Brotoseno dan Napoleon.

“Padahal, kasus AKBP Mustari yang melakukan pencabulan terhadap anak dengan cepat diputuskan untuk dipecat,” kata Sugeng Teguh Santoso memberikan perbandingan.

Baca selanjutnya
Citra PolriTidak memecat polisi korup sangat merugikan institusi Polri. Citra Polri ...


hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemkot Jakpus Bangun 4 Embung Cegah Banjir di Cempaka Putih

Pemkot Jakpus membangun embung di Kecamatan Cempaka Putih untuk menampung air hujan. Selain itu, untuk mencegah potensi banjir.

NEWS | 31 Januari 2023

Covid-19 Subvarian Kraken, Pemerintah: Disiplin Prokes Diperlukan

Kemunculan Covid-19 subvarian Omicron XBB 1.5 atau Kraken mengingatkan masih perlunya memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan.

NEWS | 31 Januari 2023

Polda Metro Respons Pengakuan Wanita dalam Audi yang Tabrak Mahasiswi di Cianjur

Polda Metro Jaya merespons pengakuan penumpang wanita di sedan Audi A6 yang menabrak mahasiswi Selvi Amalia Nuraeni di Cianjur, hingga tewas.

NEWS | 30 Januari 2023

Politeknik Tridaya Virtu Morosi Selenggarakan Studi Vokasi Industri

Politeknik Tridaya Virtu Morosi menyelenggarakan program studi vokasi industri dan bertekad mencetak serta membentuk SDM unggul dan berkompeten.

NEWS | 31 Januari 2023

Siap-siap, Rekrutmen Calon ASN 2023 Bakal Segera Dibuka

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 bakal segera dibuka.

NEWS | 31 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diprediksi Kembali Defisit tahun 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memprediksi aset bersih dana jaminan sosial atau DJS kembali defisit pada tahun 2024.

NEWS | 30 Januari 2023

Polri Kirim 15 Personel Jadi Penyidik di KPK Selama 4 Tahun

Polri mengirimkan 15 personel untuk diperbantukan menjadi penyidik di KPK. Mereka akan bertugas selama empat tahun ke depan.

NEWS | 30 Januari 2023

Habiburokhman: Tak Elok Giring Kaesang ke Gerindra

Habiburokhman mengungkapkan tidak elok rasanya menggiring putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep masuk ke Gerindra.

NEWS | 30 Januari 2023

Soal Reshuffle Kabinet, Waketum PPP Sebut Dengar Kabar

Terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, PPP menyatakan belum memperoleh informasi.

NEWS | 31 Januari 2023

KUHP Baru Jadi Cermin Indonesia dalam Wajah Hukum Pidana

KUHP baru secara filosofis memiliki perbedaan dengan KUHP lama karena memiliki nilai dan kepribadian Indonesia sebagai bangsa merdeka.

NEWS | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kemenaker Harap Anak Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi

Kemenaker Harap Anak Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi

EKONOMI | 35 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE