Logo BeritaSatu

KPK Ungkap Summarecon Beri Sepeda Mewah untuk Haryadi Suyuti

Jumat, 22 Juli 2022 | 20:10 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, pihak Summarecon Agung memberikan sepeda mewah kepada mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Sepeda mewah itu diberikan agar Haryadi Suyuti mengawal permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton yang digarap Java Orient Property yang merupakan anak usaha Summarecon.

Selain sepeda mewah, Summarecon Agung melalui Direktur Utama PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika dan Vice President Real Estate Summarecon Agung, Oon Nusihono diduga memberikan uang sebesar Rp 50 juta kepada Haryadi untuk mengawal IMB apartemen Royal Kedhaton.

“Sebagai tanda jadi adanya komitmen HS (Haryadi Suyuti) untuk mengawal permohonan izin IMB dimaksud, diduga ON (Oon Nusihono) dan DJK (Dandan Jaya Kartika) kemudian memberikan beberapa barang mewah di antaranya satu unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah dan uang tunai minimal Rp 50 juta,” ungkap Deputi Penindakan KPK, Karyoto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Karyoto menjelaskan, kasus ini bermula pada 2019 saat Dandan dan Oon mengajukan permohonan IMB atas nama PT Java Orient Property untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. Malioboro diketahui termasuk wilayah cagar budaya.

Pengajuan permohonan IMB sempat menemui kendala karena sejumlah dokumen yang belum lengkap. Pengajuan kemudian kembali dilakukan pada 2021. Demi memperlancar proses pengajuan, Dandan dan Oon diduga melakukan pendekatan secara intens dan bersepakat dengan Haryadi yang ketika itu masih menjabat sebagai wali kota Yogyakarta.

Setelah menerima sepeda mewah dan uang tunai puluhan juta rupiah itu, Haryadi memerintahkan kepala dinas PUPR segera memproses dan menerbitkan IMB yang anak usaha Summarecon. Padahal, kajian Dinas PUPR menemukan banyak persyaratan yang tidak sesuai, seperti soal tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Ketika pengurusan izin berlangsung, Dandan dan Oon diduga kerap memberikan uang ke Haryadi baik secara langsung maupun melalui perantara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana dan sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono.

“Adapun pada saat dilakukan tangkap tangan untuk HS dan kawan-kawan, ON dan DJK diduga memberi uang dalam bentuk mata uang asing sejumlah sekitar U$D 27.258 yang dikemas dalam tas goodie bag,” tutur Karyoto.

Atas perbuatannya, Dandan dan Oon ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Haryadi yang menjadi tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada hari ini, KPK menahan Dandan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 22 Juli 2022 sampai 10 Agustus 2022. Dia ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tolak RUU Kesehatan, PPNI Ingatkan DPR Tak Khianati Perjuangan Nakes

Ketua Umum Persatuan Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Harif Fadhilla menyampaikan orasi menolak RUU Kesehatan.

NEWS | 28 November 2022

Tiba di Ruang Sidang, Bharada E Disambut Para Pendukung

Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E disambut para pendukungnya saat tiba di ruang persidangan.

NEWS | 28 November 2022

Helikopter Polri Hilang Kontak, Nelayan Temukan Sandaran Kursi Penumpang

Terkait helikopter Polri jatuh, seorang nelayan bernama Sobri Wassholat menemukan sandaran kursi penumpang helikopter di Perairan Manggar Belitung Timur, Bangka Belitung.

NEWS | 28 November 2022

Jenazah Bripda Khoirul Anam Ditemukan di Pantai Burung Mandi

Jenazah yang ditemukan di Pantai Burung Mandi itu bernama Bripda Khoirul Anam. Ia merupakan kru helikopter Polri yang hilang kontak.

NEWS | 28 November 2022

Akses bagi Anak-Anak Buruh Tani Sawit Dapatkan Pendidikan Berkualitas

Untuk menguatkan pemulihan pembelajaran, Kepala SDN 005 Tanjung Palas Timur Ludiah Liling merancang empat strategi implementasi Kurikulum Merdeka.

NEWS | 28 November 2022

Helikopter Polri yang Hilang Kontak Diduga Jatuh karena Cuaca

Helikopter Polri yang jatuh hilang kontak di dekat perairan Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, pada Minggu (27/11/2022), diduga jatuh karena cuaca.

NEWS | 28 November 2022

Bertemu Tokoh Supremasi Kulit Putih, Donald Trump Dikritik Republikan

Mantan Presiden AS Donald Trump mendapat kritikan tajam dari sejumlah Republikan atau anggota Partai Republik.

NEWS | 28 November 2022

Surpres Calon Panglima TNI Akan Diterima DPR Sore Ini

Surpres calon Panglima TNI dijadwalkan akan diterima Dewan Perwakilan Rakyat Senin (28/11/2022) pukul 16.00 WIB.

NEWS | 28 November 2022

Tak Terima Dikalahkan Maroko, Fan Belgia Mengamuk di Jalanan Brussel

Tak terima kalah dari timnas Maroko di ajang Piala Dunia Qatar, Minggu (27/11/2022), para fan Belgia mengamuk di jalanan ibu kota Brussel.

NEWS | 28 November 2022

Helikopter Polri Hilang Kontak, 1 Jenazah Diduga Kru Ditemukan di Pantai

Kru helikopter Polri yang jatuh dengan nomor registrasi 105/P-1103 ditemukan di Pantai Burung Mandi, Bangka Belitung.

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tolak RUU Kesehatan, PPNI Ingatkan DPR Tak Khianati Perjuangan Nakes

Tolak RUU Kesehatan, PPNI Ingatkan DPR Tak Khianati Perjuangan Nakes

NEWS | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE