Logo BeritaSatu

DPR Cermati Rencana Pelabelan BPA di Galon Air Minum

Sabtu, 23 Juli 2022 | 15:43 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Rencana Label BPA di Galon Air Minum oleh BPOM Tidak Mewakili Aspirasi Publik


Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah untuk lebih komprehensif dalam menyusun aturan atau regulasi terkait kemasan produk makanan dan minuman.

Pasalnya, apabila kajian dilakukan tanpa menampung seluruh aspirasi kalangan masyarakat, maka aturan yang dilahirkan cenderung memihak kepada oknum atau perusahaan tertentu.

Salah satunya adalah revisi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31/2018 yang rencananya mewajibkan pelabelan Bisfenol-A (BPA) dalam air minum kemasan galon berbahan polikarbonat.

Anggota DPR Komisi IX Nur Yasin turut mencermati mengenai regulasi yang tengah dibuat tersebut. Ia menyayangkan BPOM seperti tidak mengharmonisasikannya dengan pendapat para ahli.

"Indonesia ini punya banyak ahli, hanya masalahnya kurang untuk saling berkomunikasi saja," kata Nur Yasin, dalam keterangan pers, dikutip Beritasatu.com, Sabtu (23/7/2022).

Menurut Nur Yasin, pada prinsipnya setiap regulasi yang disusun wajib memenuhi tiga kriteria utama, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dibahas secara komprehensif, dan mencontoh kebijakan yang berhasil di negara lain.

"Presiden juga telah mencontohkan bahwa ketika kebijakan dikritik dan kritiknya benar, maka ditarik juga oleh presiden," kata politikus PKB ini.

Sementara itu, aturan pelabelan BPA dinilai hanya menguntungkan perusahaan produsen air kemasan galon sekali pakai.

Persoalannya, ada konsekuensi berat yang ditimbulkan dari kebijakan ini yakni, potensi tidak terkendalinya sampah plastik yang dewasa ini makin tak terbendung.

DPR Cermati Rencana Pelabelan BPA di Galon Air Minum
Ilustrasi kemasan galon air sekali pakai.

Baca selanjutnya
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Inaplas, pada 2021 jumlah ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Teddy Minahasa Dinilai Bukti Kapolri Tak Pandang Bulu

Kasus peredaran narkoba yang diduga melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa dinilai bukti Kapolri tak memandang bulu dalam menindak anggotanya.

NEWS | 27 November 2022

Anwar Ibrahim Tak Mau Tunjuk Menteri sebagai Bentuk Penghargaan

PM Malaysia Anwar Ibrahim bakal merampingkan kabinet, dan meniadakan kebiasaan menujuk menteri sebagai bentuk penghargaan.

NEWS | 27 November 2022

Aremania Tuntut Keadilan soal Tragedi Kanjuruhan, Malang Lumpuh

Aremania menggelar aksi demonstrasi menuntut keadilan terkait tragedi Kanjuruhan dengan menutup 30 titik jalan. Akibatnya, Malang lumpuh total.

NEWS | 27 November 2022

Catat! Ini Dampak Negatif Menggunakan Earphone Terlalu Lama

Menurut Budi, durasi penggunaan earphone yang terlalu lama dan volume yang terlalu keras dapat menimbulkan gangguan pendengaran.

NEWS | 27 November 2022

PDIP Serahkan Bantuan untuk Guru dan Pelajar di Kediri

PDIP memberikan bantuan kepada guru-guru dan pelajar di Kediri, Jawa Timur berupa 1.000 unit sepeda dan 2.000 pasang sepatu. 

NEWS | 27 November 2022

Ganjar Pranowo Ungkap Kedekatan Emosional dengan PPP

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkap kedekatan emosionalnya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

NEWS | 27 November 2022

Dokter Rekomendasikan Aturan 60/60 untuk Pengguna Earphone

"Setelah penggunaan earphone selama 60 menit, disarankan melepas gawai dan memberikan jeda untuk telinga beristirahat," jelas dr Budi.

NEWS | 27 November 2022

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Jadi Capres Paling Disukai

Survei mutakhir SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo menjadi capres paling disukai, sementara Prabowo Subianto paling banyak dikenal oleh publik. 

NEWS | 27 November 2022

Rapimwil PPP, Kader Pekik Ganjar Pranowo Presiden 2024

Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memekikkan Ganjar Pranowo presiden dalam rapat pimpinan wilayah (rapimwil) PPP Jateng.

NEWS | 27 November 2022

Survei: Sekitar 70 Juta Orang Indonesia Pernah Bayar Uang Damai Saat Ditilang

Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan ada sekitar 70 juta orang Indonesua yang membayar uang damai ke anggota polisi agar tidak ditilang. 

NEWS | 27 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Teddy Minahasa Dinilai Bukti Kapolri Tak Pandang Bulu

Kasus Teddy Minahasa Dinilai Bukti Kapolri Tak Pandang Bulu

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE